Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia ( ALFI ) mendorong pembangunan kawasan timur Indonesia dengan melalui perbaikan ekosistem rantai pasok termasuk optimalisasi peran logistiknya, dimana ALFI telah berperan aktif mendukung penyediaan sarana logistik yang terintegrasi di kawasan industri KIMA, dimulai dari tersedianya fasilitas depo peti kemas, lalu pendirian PLB (Pusat Logistik Berikat) di Kawasan Industri Makassar (KIMA).
Untuk suksesnya hal itu, baru-baru ini digelar Seminar dan Forum dialog terkait pusat logistik berikat, di Makassar. Hadir para pelaku industri di sektor logistik, kepelabuhanan, pelayaran dan lembaga pemerintah.
Direktur Utama PT KIMA, Muis mengatakan, bahwa realisasi pembangunan PLB di Kawasan Industri Makassar ( KIMA ) akan melibatkan seluruh instansi dan stakeholder terkait. Menurut dia, PT KIMA telah melakukan investasi serta menyiapkan lahan sekitar area KIMA-Makassar seluas 3 HA.
Sementara itu Direktur PT KIMA, Muhammad Mahmud menambahkan, pihaknya menggelar FGD Pusat Logistik Berikat KIMA ini untuk memberikan informasi rencana realisasi pendirian PLB di KIMA Makassar, diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua kalangan usaha.
Sedangkan Nugroho dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulawesi Selatan memaparkan tentang Sejarah Kelahiran PLB di Indonesia dan aturan-aturan yang mendukung kegiatan PLB dan diharapkan dengan Kehadiran PLB KIMA para stakeholder bisa mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran BM-PDRI saat pengeluaran untuk meningkatkan daya saing tujuan export.
Trismawan Sanjaya, Executive officer PT Sumisho Global Logistics Indonesia yang juga Wakil ketua umum DPP ALFI bidang supply chain dan e-commerce menyatakan bagaimana manfaat PLB bagi Sulawesi Selatan dari sisi pemilik fasilitas dalam dunia industri manufaktur.
“Dengan kehadiran PLB KIMA diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam biaya logistik, ketersedian bahan baku tepat waktu, menghindari biaya penumpukan di pelabuhan, sehingga dapat menekan biaya produksi dalam rangka memberikan kesimbangan harga pokok produksi dengan harga pokok penjualan sehingga dapat meningkatkan produk export dengan daya saing global,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi menambahkan bahwa PLB KIMA diharapkan dapat meningkatkan efisiensi Ekosistem logistic sehingga dapat menekan risiko fluktuasi harga bahan baku dan kepastian tersedianya pasokan bahan baku secara tepat waktu yang nantinya dapat mendorong meningkatnya perdagangan Indonesia Timur ke pasar global.
Ketua ALFI Sulsel Syaifuddin akrab disapa Ipho berharap Pembangunan PLB di kawasan Industri Makassar dapat juga meningkatkan ekosistem logistic di Sulawesi selatan dan indonesia bagian timur serta mendukung Perindustrian Logistik untuk para anggota ALFi di Sulawesi Selatan.
Berkolaborasi
Yukki menyatakan, ALFI berkolaborasi dengan pemerintah membangun integrasi logistik dalam sebuah smartplatform. INSW yang akan menjadi wadah utamanya. Pihaknya telah bekerja sama dengan pemerintah dalam membangun platform pintar yang dapat mengintegrasikan bisnis proses logistik dan arus barang.
“Kita sudah sepakat bahwa INSW [Indonesia National Single Window] adalah payungnya dan itu sudah final. Dimana di bawahnya harus terhubung dengan inaportnet dan tradenet,” ungkapnya saat dihubungi Ocean Week, Jumat pagi.
Ketua AFFA ini mengungkapkan platform INSW dapat digabungkan dengan kemunculan smartport atau smartlogistics, smartcustom milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), sistem kepelabuhan.
“Yang ada sekarang baru terhubung antara pelabuhan dengan pelayaran dan belum dengan perusahaan logistik maupun pemilik barang. Sementara ini, apa yang ALFI usulkan ini masih baru kegiatan ekspor dan impor beserta pengiriman dengan tujuan akhirnya,” kata Yukki.
Kata Yukki, tidak sulit mempersatukan platform digital logistik tersebut yang terpenting ada payung yang dikeluarkan oleh pemerintah dan memegang prinsip membangun ekosistem bukan yang satu di atas yang lain.
ALFI, ujarnya, telah melakukan survei di beberapa negara dan tidak ada satu pun yang berhasil ketika membangun platform logistiknya masing-masing. Hasil surveinya beberapa negara berhasil dengan diwajibkan oleh pemerintah dan otoritas juga yang membangun ekosistem.
DPP ALFI sudah mengusulkan ekosistem ini sejak dua tahun lalu, bahakanpayung hukum dari Kementerian Perhubungan sudah dikeluarkan. (***)
