Pelayaran (INSA) menyatakan tak bisa memungkiri jika selama 4 tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah terjadi pengembangan infrastruktur yang cukup massif dilakukan. Karena itu, Pelayaran berharap pembangunan atau pengembangan infrastruktur supaya kontinu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi kargo, serta kajian pendanaan yang matang.
“Kami apresiasi capaian kerja yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam 4 tahun ini. Tidak bisa dipungkiri, telah terjadi pengembangan infrastruktur yang cukup massif dilakukan saat ini. Namun begitu, sektor pelayaran masih mengalami beberapa tantangan saat ini, terutama dalam hal peningkatan daya saing pelayaran nasional,” kata Carmelita Hartoto, Ketua Umum DPP INSA, kepada Ocean Week saat dimitai komentarnya sehubungan dengan 4 tahun kinerja pemerintahan Jokowi-JK, Sabtu siang. (27/10).
Untuk itu, ujar Carmelita, dibutuhkan kebijakan yang bersifat equal treatment atau perlakuan setara seperti negara lain yang menerapkan kebijakannya bagi industri pelayaran mereka, baik dari sisi moneter maupun fiskal. “Kebijakan equal treatment sangat dibutuhkan mengingat pemerintah ingin menjadikan laut sebagai basis pembangunan di masa mendatang, dan memiliki cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” ungkapnya.
Carmelita juga menyoroti kinerja 4 tahun pemerintahan Jokowi tersebut dari sisi moneter. Menurut Meme (panggilannya), pelayaran membutuhkan dukungan bunga bank yang kompetitif dari perbankan dalam negeri. Di negara lain bunga bank bagi pelayaran hanya 2-4 persen, sedangkan Indonesia masih mencapai 11-14 persen. “Kami (pelayaran) juga butuh tenor waktu pinjaman dalam jangka yang panjang,” ungkapnya lagi.
Menurut Carmelita, dari sisi fiskal, pelayaran nasional masih dikenakan pajak penghasilan/PPH 1-2 persen, sedangkan pelayaran asing tidak dikenakan pajak di negaranya. Hal itu yang menjadikan usaha pelayaran nasional masih sulit bersaing dengan pelayaran asing.
Ketua Umum INSA ini juga mengapresiasi dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi XV pada Juni 2017 terkait Daya Saing Penyedia Jasa Logistik Nasional, yang salah satu fokusnya terkait pemberian kesempatan dan peningkatan peran dan skala usaha untuk angkutan laut dalam mengangkut barang ekspor impor. “Kebijakan ini kami harap dapat berjalan konsisten, sehingga berdampak tidak hanya bagi industri pelayaran nasional, tapi juga dapat menekan defisit neraca jasa perdagangan kita di masa mendatang,” kata owner PT Andhika Line ini.
Namun demikian, kata Meme, INSA juga mencatat masih adanya beberapa hambatan yang menjadi tantangan industri pelayaran. Misalnya, masih adanya beberapa pelaksanaan regulasi yang belum tepat atau keliru sehingga berpotensi menimbulkan biaya tinggi.
“Untuk itu, diperlukan persamaan persepsi dalam menetapkan suatu regulasi. Tentunya kami berharap dapat segera dicarikan solusi terbaik, dengan harapan akan mendorong kinerja industri pelayaran nasional, yang pada akhirnya akan ikut mengerek kinerja ekonomi kita di masa depan,” kata Carmelita. (ow/**)
