Kementerian Perhubungan segera melelang operator pelaksana Pelabuhan Patimban, di Subang, Jawa Barat, kemungkinan awal Oktober 2018 mendatang. Itu kata Direktur Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan M. Tohir, kepada pers baru-baru ini. Bahkan menurut Tohir, pemerintah mentargetkan pada tahun 2019 mendatang, pelabuhan Patimban sudah dapat beroperasi.
Minggu lalu, pada tanggal 21 September, sewaktu rombongan Komisi V DPR RI yang dipimpin H. Sigit Sosiantomo, didampingi Dirjen Hubla Agus Purnomo melakukan kunjungan ke pelabuhan Patimban, dan bertemu dengan Plt. Bupati Subang Atin Rusnatim, lalu Camat Pusaka Negara Ela Nurlela, BPN Jabar, dan Paguyuban Tani Berkah Jaya Patimban, dinyatakan bahwa masyarakat mendukung pembangunan pelabuhan Patimban sepanjang memberikan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini.
Namun, ketika Ocean Week melakukan investigasi langsung ke lokasi pelabuhan Patimban, Selasa (25/9), dan menanyakan ke beberapa warga disana, apa yang dinyatakan oleh DPR Komisi V maupun pemerintah, sedikit bertolak belakang.
Dari pantauan Ocean Week, memang ada geliat pekerjaan proyek pelabuhan. Tetapi, itupun masih dalam tataran survey (oleh pihak Jepang untuk titik yang akan dbangun dermaga). Akses jalan untuk ke titik yang akan dibangun dermaga, memang sudah ada, tetapi masih ada sekitar 3 kilo meter lagi akses tersebut yang harus dibangun.
Siang itu, panas matahari sangat menyengat sekujur badan. Dari pinggir bibir pantai terlihat, alat (semacam crane) berdiri tegak tak melakukan kegiatan. “Itu sudah lama nggak kerja, hanya disitu saja,” kata salah seorang warga disitu kepada Ocean Week, saat di warung kopi pinggir pantai. Tak jauh dari lokasi akan dibangunnya dermaga pelabuhan Patimban, tampak kegiatan kapal-kapal PLTU.
Jadi, kalau pemerintah ngotot 2019 Patimban sudah bisa beroperasi, kemungkinan masih jauh dari harapannya. Mengingat, sekarang ini belum apa-apa. Hari itu juga, sewaktu Ocean Week di Patimban, tak tampak hiruk pikuk truk-truk proyek, hanya ada sebuah minibus yang keluar mengangkut pekerja untuk istirahat siang, dan satu mobil kecil bak terbuka yang keluar dari lokasi.
Jalan utama menuju pelabuhan dengan membebaskan persawahan milik warga juga sedang dikerjakan, tetapi belum sampai dilakukan pengaspalan.
Menurut warga tadi, ada beberapa wilayah yang belum tuntas pembebasannya, karena warga minta ganti rugi berkisar antara Rp 400 ribu-Rp 750 ribu, dan harga dari pemerintah dibawah permintaan warga, sehingga belum terjadi kesepakatan.
Meski begitu, Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto tetap berkeyakinan bahwa pemerintah sudah mulai membenahi akses jalan. “Kan pemenang infrastrukturnya sudah ada, sekarang lagi persiapan siapa yang akan menjadi operatornya, itupun harus melalui proses tender,” ungkapnya saat dimintai pendapatnya oleh Ocean Week, pagi ini.
Meme (panggilannya) berharap supaya semua dipersiapkan, dan jangan terburu-buru, siapa yang akan jadi operatornya, lalu selesaikan dulu pembangunan infrastrukturnya. “Jalankan satu per satu. Apalagi di Priok sendiri juga masih belum full kapasitas, biarkan infrastruktur beres sambil mencari operatornya. Kalau sampai hari ini infrastruktur belum ada pemenangnya boleh kita ribut. Tapi saya rasa ini masih dalam track,” kata Carmelita.
Patimban oleh banyak pengusaha, khususnya shipping line memang menjadi sebuah alternatif pilihan berkegiatan bagi kapal-kapal mereka, selain Tanjung Priok dan Tanjung Emas. Namun, sebagian diantaranya juga ada yang pesimis. Bahkan salah satu perusahaan pelayaran (tidak mau disebut) yang saat ini sudah melakukan aktivitas disini, kepada Ocean Week mengaku khawatir dan bertanya-tanya, apakah proyek strategis nasional ini akan terus berlangsung.
Kekhawatiran dia, jangan sampai Patimban bernasib seperti Bojanegara di Banten yang sudah diresmikan oleh Megawati Soekarnoputri (Presiden RI ke-5 waktu itu), namun akhirnya tak dioperasikan dengan optimal, karena bermasalah. “Saya memang sudah bekerja disini, tapi saya selalu bertanya apakah Patimban ini akan terus jalan,” ungkapnya.
Direktur Kepelabuhanan Ditjen Hubla, Tohir menuturkan optimismenya bahwa proyek pembangunan Pelabuhan Patimban itu akan segera dilakukan groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo. “Jadwal groundbreaking tadinya rencana tanggal 15 September, tapi kesibukan presiden ditunda lagi. Kalau enggak bulan ini, awal bulan depan,” kata Tohir.
Seperti diketahui, pembangunan Pelabuhan Patimban ini dilaksanakan melalui pendanaan dari Official Development Assistance (ODA) Loan Pemerintah Jepang. Nilai investasi pembangunan pelabuhan ini sebesar Rp 43,3 triliun.
Surat penetapan pemenang proyek sudah diserahkan dari Satuan Kerja Patimban kepada kontraktor pemenang proyek yaitu konsorsium. Adapun konsorsium itu terdiri dari lima perusahaan sebagai kontraktor pelaksananya yakni Penta Ocean, Toa, dan Rinkai dari perusahaan marine construction Jepang, beserta BUMN Karya yakni PT Wijaya Karya dan PT PP Tbk pada Mei 2018.
Konon, Proyek Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat mulai dikerjakan pada Agustus 2018 ini. Fase pertama proyek ini menelan biaya Rp 9 triliun.
Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus H. Purnomo menjelaskan saat ini persiapan pekerjaan tengah dilakukan di lokasi. Kementerian Perhubungan sudah menyerahkan proyek ini pada konsorsium Penta Ocean-Toa-Rinkai-PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT PP (Persero) Tbk untuk digarap.
“Sekarang pembangunan sedang jalan. Mereka sedang persiapan. Realnya memang saya belum ada update, tapi mereka kan perlu alat-alat persiapan untuk kerja di laut. Karena akses ke pembangunan pelabuhan dari laut semua dan sementara jalan darat ada eksisting road,” katanya beberapa waktu lalu.
Pembangunan Pelabuhan Patimban tahap I sendiri akan menyelesaikan terminal kendaraan atau terminal car. Pelabuhan Patimban akan memiliki terminal kendaraan dengan dermaga sepanjang 300 meter serta terminal peti kemas 420×35 meter.
Agus mengatakan saat ini kontrak pengerjaan Pelabuhan Patimban tahap I semua sudah ditandatangani. Pengerjaan proyek Pelabuhan Patimban fase I tahap pertama akan rampung April 2019.
“Kita kan target soft opening April 2019. Nanti jalan aksesnya menyesuaikan. Tapi harus sudah bisa dilewati. Nanti kita sinkronisasi antara pembangunan pelabuhan dan jalan sehingga nanti tahapannya April 2019 sudah bisa dilewati untuk car terminal,” jelasnya. (***)
