Untuk meningkatkan ekspor Indonesia, ada 4 saran usulan Dewan Pengurus Pusat Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (DPP GPEI) kepada pemerintah.
Ke-4 saran itu, pertama pemerintah perlu melakukan kajian-kajian komprehensif terhadap peluang pasar negara-negara ekspor. Lalu melakukan data importir negara-negara ekspor. Kemudian, pemerintah harus aktif melakukan forum temu bisnis atau business matching dan business pairing organizer. Business Pairing Organizer ini nantinya bertugas membuat kegiatan business matching antara pengusaha Indonesia dan mitra yang ada di luar negeri.
“Saran itu karena melihat kondisi ekspor kita saat ini, dan untuk menggenjot ekspor Indonesia, kami dari GPEI perlu memberikan masukan kepada pemerintah,” kata Ketua Umum GPEI, Khairul Mahalli melalui rilis yang dikirim ke Ocean Week, Kamis malam (1/2).
Dengan saran dan masukan tersebut, Khairul berharap dapat menggenjot ekspor Indonesia. Dia menyatakan bahwa GPEI terus menggiatkan ekspor ke luar negeri, misalnya ikan teri Sibolga, Sumut sudah masuk pasar Lau Fau Se, Hongkong.
Seperti diketahui, dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2018 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (31/1) lalu, Presiden Jokowi meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera mengevaluasi kinerja Indonesia Trade Promotion Center (ITPC).
Permintaan Jokowi ini tentu memiliki alasan karena nilai ekspor Indonesia masih kalah dengan negara tetangga kita seperti Thailand, Malaysia dan Vietnam.
“ITPC bertahun-tahun kita miliki, apa yang dilakukan, apa mau kita terus-terusan. Kalau saya tidak, saya lihat tidak ada manfaat ya saya tutup. Negara keluar biaya untuk itu, jangan lupa. Negara keluar duit yang tidak kecil, banyak. Apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dikerjakan. Kalah dengan negara-negara tadi saya sebut. Enggak mau saya kerja seperti ini,” kata Jokowi.
Jokowi menyebutkan, nilai ekspor Thailand pada tahun lalu sebesar US$ 231 miliar, Malaysia US$ 184 miliar, dan Vietnam sebesar US$ 160 miliar. Sedangkan Indonesia hanya sebesar US$ 145 miliar.
“Kita bekerja tapi sebetulnya kalau dibandingkan dan yang hasilnya kita harus ngomong apa adanya ITPC, Atase Perdagangan kita untuk apa, mestinya di situ ada market intelegent, di situ bisa melihat peluang-peluang di negara yang Bapak Ibu dan saudara-saudara bertugas itu apa. Dirjen juga harus bisa melihat seperti peluangnya apa, kendala-kendala di dalam negeri ini apa yang perlu dibenahi,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, apa yang sudah dilakukan sektor perdagangan hanya bersifat monoton atau hanya mengurusi pasar-pasar tradisional atau negara yang selama ini menjadi mitra dagang tanpa melihat dan memaksimalkan potensi dari negara-negara lainnya. (***)
