Dari Rakerwil Asdeki, OP Priok segera Tertibkan Usaha Depo Empty

Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok segera melakukan penertiban dan penataan terhadap perusahaan depo container kosong (depo empty) yang beroperasi di wilayah Jakarta, termasuk perusahaan-perusahaan lain di wilayah operasi pelabuhan Tanjung Priok.
Demikian dikatakan Kepala Tata Usaha (TU) Kantor Otoritas (OP) Pelabuhan tanjung Priok Sumadi SH usai membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Asosiasi Depo Kontainer Kosong Indonesia (Asdeki) DKI Jakarta, di Bandung (11-12/8).
Sumadi juga bilang akan menertibkan terhadap 40 usaha depo empty di Jakarta anggota Asdeki. Dari 40 perusahaan, 20 perusahaan belum menjadi anggota Asdeki. “Yang 20 perusahaan akan menjadi prioritas penertiban dan penataan,” ujar mantan Kabid Lala KSOP Tanjung Emas Semarang.
Menurut dia, pihaknya akan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada semua perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di pelabuhan Priok, termasuk depo empty karena hal itu merupakan standar operasional procedure (SOP). “Mereka (para perusahaan-red) khususnya depo empty agar melaporkan ke Kantor OP, sehingga kami bisa menginventarisasi, lalu menyeleksinya sesuai dengan peraturan baru (Permenhub No. 83 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Depo Petikemas, revisi dari KM 74 tahun 2008,” jelasnya kepada Ocean Week.
Sementara itu Ketua Umum DPP Asdeki Muslan AR mengapresiasi terhadap rencana kantor OP yang akan menertibkan usaha depo empty di Jakarta. “Penertiban terhadap usaha ini oleh pemerintah kami sambut baik,” katanya kepada Ocean Week didampingi Khairul Mahalli Sekjen Asdeki.
Kata Muslan Rakerwil ke-2 Asdeki DKI Jakarta diharapkan antara lain membahas Permenhub No. 83 tahun 2016. “Dari Rakerwil ini diharapkan nantinya akan nada usulan dari Asdeki kepada pemerintah (Menhub-red) untuk dapat mengeluarkan surat petunjuk pelaksanaan dari Permenhub 83/2016 untuk usaha depo empty,” ungkapnya.
Selain itu, ujar Dirut PT Gema Nawagraha Sejati (GNS) ini, akan ada kata sepakat untuk standarisasi tariff. “DPW Asdeki akan bekerjasama dengan lembaga terkait khususnya untuk masalah standarisasi tersebut. Misalnya standarisasi penggunaan peralatan, SDM-nya. Apalagi untuk standarisasi tariff usaha ini semakin kedepan semakin kurang bagus, meskipun volume container yang ditangani meningkat. Kami berharap kalau ada persaingan dalam wujud kualitas saja,” tutur Muslan.
Dia bilang bahwa sampai sekarang sekitar 40 perusahaan depo empty beroperasi di Jakarta, namun yang menjadi anggota Asdeki baru 20 perusahaan.
Kegiatan rakerwil dengan thema peranan Asdeki dalam Mendukung Poros maritime & Logistik Nasional, dihadiri oleh sekitar 40 perusahaan. Tampak pula ketua kadin Jakarta Utara yang sekaligus ketua dewan Pembina Asdeki, H. Sungkono Ali, dan Sekjen Asdeki Khairul Mahalli. (ow)