Program tol laut yang menjadi salah satu andalan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) masih terus dilakukan pengembangan dan evaluasi. Sebanyak 13 rute tol laut sudah diluncurkan pemerintah (Kemenhub-red).
Bahkan Menhub Budi Karya Sumadi berencana membangun kapal perintis sebanyak 65 unit, sebaliknya Dirjen Laut Tonny Budiono berpikir menyewa kapal swasta saja untuk memenuhi kebutuhan program tol laut itu.
Kapal-kapal yang selama ini sudah melayari pada rute-rute tol laut tersebut, ada dari BUMN maupun swasta nasional. Meski begitu, kehadiran layanan kapal-kapal itu ke berbagai daerah di seluruh Indonesia, dirasa belum sepenuhnya mampu menirinkan harga barang di sejumlah wilayah.
Padahal, keinginan Presiden Jokowi, dengan adanya tol laut cost logistik dapat ditekan, sehingga harga barang turun dan disparitas harga antara wilayah pulau Jawa dengan pulau-pulau lain di luar Jawa tak jauh berbeda.
Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah. Membangun pelabuhan untuk jaringan tol laut, kemudian membangun kapal baru dan menambah total kapal guna kepentingan angkutan proyek tol laut juga dilakukan, namun hasilnya belum maksimal. Harga barang belum juga turun.
Kata Menhub Budi Karya Sumadi beberapa waktu lalu, situasi dan kondisi ini yang diuntungkan adalah pedagang karena memanfaatkan tol laut ini. Ongkos angkut pelayaran sudah turun, mengingat pemerintah memberikan subsidi untuk tol laut ini, tapi kenapa harga barang di banyak wilayah belum juga turun.
Sejumlah praktisi pelayaran kepada Ocean Week menilai kalau kondisinya demikian, percuma saja pemerintah kucurkan subsidi ratusan miliar, bahkan trilyunan rupiah untuk ini, sebab rakyat tak ikut merasakan dampaknya. “Kalau dengan program tol laut, rakyat tak bisa menikmati, dan hanya para ‘tengkulak’ saja yang memanfaatkannya, kan percua saja,” kata mereka.
Mereka berharap supaya pemerintah benar-benar mengkontrol masalah ini, sehingga dana subsidi yang dikucurkan pemerintah dapat dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya segelintir para pemain perdagangan.
Tol laut memang program pemerintah yang strategis untuk NKRI. Diperlukan keterlibatan semua pihak mewujudkan keberlangsungan proyek ini. Kementerian Perhubungan juga terus berupaya mengevaluasi dalam rangka kepentingan jalannya program tol laut ini.
Bahkan Menhub Budi Karya, baru-baru ini di DPR RI menyatakan Ditjen Perhubungan Laut akan fokus mengembangkan program tol laut dengan menargetkan pembangunan pelabuhan laut di 15 lokasi dan pembangunan kapal perintis sebanyak 65 unit.
“Kami juga mau kapal RoRo efisien agar supply ke Tanjung Priok banyak. Sekarang baru 6 juta, kami targetkan kapasitas jadi 9 juta TEUs di Tanjung Priok agar ada efisiensi dan daya saing meningkat,” terang Menhub Budi Karya.
Tahun 2018, Ditjen Perhubungan Laut bakal memperoleh anggaran dana sebesar Rp 11,6 triliun dari total anggaran yang didapat Kemenhub sebesar Rp 44,83 trilyun.
Anggaran sebesar itu, kata Dirjen Laut Tonny Budiono direncanakan untuk skema sewa kapal pada program perintis tahun ini menyusul efisiensi anggaran.
“Jadi cukup sewa dari swasta, tak lagi melakukan pengadaan kapal perintis, sedangkan PELNI tetap melalui mekanisme penugasan,” ujar Tonny.
Saat ini, program kapal perintis telah menjelajah 13 rute dengan waktu tempuh 15 hari hingg 30 hari. Sebanyak tujuh rute dilayani oleh operator swasta sedangkan sisanya dilayani oleh PT PELNI (Persero).
Namun, ungkap Tonny, pihaknya masih mengkaji durasi sewa yang bakal diterapkan. “Jumlah kapal perintis yang bakal beroperasi baik melalui proses pengadaan maupun sewa tetap ditargetkan seratus unit,” katanya.
Kemenhub melakukan pengehematan anggaran sebesar Rp 2 triliun tahun ini, sejalan dengan Instruksi Presiden No.4 Tahun 2017. Total efisiensi kementerian/lembaga atau yang terbesar dibandingkan 87 kementerian/lembaga lainnya. (***)
