Lesunya penumpang dan truk barang menggunakan kapal penyeberangan terutama Merak-Bakauheni pada belakangan ini membuat pebisnis kapal penyeberangan prihatin, karena jika kondisinya terus seperti ini, tidak menutup kemungkinan banyak yang bakal bankrut.
Apalagi dengan rencana pemberlakuan PM 104/2017 tentang angkutan penyeberangan yang salah satunya menyebutkan bahwa kapal yang beroperasi di rute tersebut harus dengan 5.000 GT.
Bukan itu saja penyebabnya, namun Gapasdap, asosiasi dari perusahaan kapal penyeberangan, menuding jika pelabuhan penyeberangan rute Bojanegara-Lampung juga menjadi penyebab terpuruknya mereka, karena ongkosnya lebih murah hingga Rp. 400.000 per truk dibanding lewat Merak-Bakauheni.
Menanggapi hal ini, Nafri, salah satu konsultan dari perusahaan penyeberangan Bojanegara-Lampung, kepada Ocean Week mengungkapkan, setuju dengan tudingan yang dilontarkan oleh Gapasdap itu.
Sebab, ungkap mantan KSOP Banten itu, karena kedudukan antara Gapasdap dengan perusahaan pengelola penyeberangan rute Bojanegara-Lampung itu sama.
“Yang membedakan adalah ada berapa kapal dibawah Gapasdap. Dalam 1 perusahaan berapa kapal yang mereka operasikan, dan satu perusahaan mendapat berapa pelayanan dermaga, berapa yang diijinkan mengangkut mobil,” katanya, Senin (14/5).
Nafri juga menyatakan, dalam pengaturan penggunaan dermaga sandar, siapa yang mengatur, ASDP kah, Gapasdap, atau Kantor
Otoritas pelabuhan
Syahbandar (KSOP). ” Jika Asdp tentu skala prioritas adalah kapal-kapal ASDP. Lalu bagaimana dengan kapal-kapal lainnya,” ujarnya.
Nafri juga mengatakan, berapa kapal yang diberikan oleh ditjen darat Kemenhub yang boleh beroperasi dan yang boleh berjalan beroperasi masuk dalam lintasan, lalu berapa jika jumlah kapal ada 52 yang beroperasi hanya 38 karena insprastruktur hanya 6 demarga dari idealnya 10 dermaga, sehingga waktu bongkar muat maksimum 1,5 jam.
“Kapal yang beroprasi di Bojonegara ada 4 kapal, waktu bongkar muat kurang lebih 3 jam
kapalnya tidak sebesar kapal Roro kenapa mereka memilih ke Bojanegara-Lampung,” ucapnya.
Mantan Kepala Bidang KPLP Tanjung Priok ini juga menyatakan, seluruh kpl harus mengikuti
aturan nasional dan internasional dalam pengoperasian kapal wajib memiliki Pola trayek bukan pola lintasan.
“Kalau bicara tarif wajib mengikuti Permenhub yang mengatur. Antara Gapasdap, ASDP, PT Pelni, kapal niaga, yang menjadi acuannya adalah Permenhub,” ungkap Nafri.
Dalam sistem transportasi nasional, katanya, ada Perpres yang mengatur tentang tidak boleh ada Monopoli, agar rakyat dapat memilih.
Maka kelancaran, ketepatan, ketertiban, keselamatan sampai ditujuan, serta terjangkau oleh rakyatlah dikedepankan.
Oleh karenanya perang servislah yang disodorkan kepada seluruh pemakai jasa kepelabuhan dan pelayaran.
“Pelabuhan sebagai pintu Gerbang pelabuhan titik sumbu,dan urat nadi perekonomian ini harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat guna menjamin Pasal 27 UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945. Jika kita mau konsisten apakah hanya PT Pelindo saja atau PT Pelni yang boleh berusaha dibumi kita ini,” tutur Nafri.
Lalu, Nafri mempertanyakan, bagaimana peran tranportasi nasional yang ada dan bagaimana kita mau meratakan pembangunan NKRI sebagai negara arcipilage agar cita-cita negara mensejahterakan rakyat dapat terwujud,” ungkapnya lagi.
Ditanya soal tarif dari Bojanegara-Lampung lebih murah dari Merak Bakauheni, Nafri menyatakan, bicara tarif telah diatur melalui permenhub tahun 2016.
“saya tidak setuju jika dikatakan lebih rendah karena pastilah ada yang lebih tinggi
karena data yang ada muatan yang diangkut selain milik keluarganya plus minus hanya 400 unit truk. Tanpa ada kendaraan pribadi dan penumpang. sementara Pelabuhan penyebrangan sekitar 7000 unit, ditambah kendaraan pribadi, motor, dan penumpang,” ujarnya.
Dari jarak, katanya, Bakauheni Bojonegara plus minus 20 mil, sedangkan Merak Bakauheni 15 mil. Berapa pengunaan BBM perkapal. Di Merak mendapat subsidi BBM, Bojanegara-Lampung tidak subsidi, dari sisi pelabuhan Bojanegara-Lampung merawat sendiri, merak Bakauheni APBN.
“Saya pikir yang mana mereka (Bojanegara-Lampung) dapat kemudahan,” tegas Nafri.
Sebelumnya, ketua umum DPP Gapasdap Khoiri Soetomo menyatakan agar Kemenhub menghentikan moratorium perijinan kapal penyeberangan. Sebab dapat mematikan usaha sektor penyeberangan swasta. (“**)
