Tol laut sebagai salah satu program andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata masih menghadapi berbagai masalah pada implementasinya.
Meski Kementerian Perhubungan (Kemenhub) cq Perhubungan Laut sudah terus menerus berupaya melakukan perbaikan melalui evaluasi yang dilakukannya.
Namun, masih saja anggapan biaya logistik masih tinggi meski ada tol laut. Misalnya pada rute dari Tanjung Perak ke beberapa trayek untuk Indonesia timur.
Dan ternyata, biaya tinggi itu bukan berada pada ongkos kapal lautnya, tetapi ada pada sisi darat. Lagi-lagi pelaku Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) yang punya peran dalam hal ini.
Oleh karena itu, beberapa waktu lalu, pihak Perhubungan Laut mengundang para pelaku bisnis JPT di Surabaya untuk membicarakan masalah ini.
Dalam pertemuan itu, Ocean Week yang juga ikut akhirnya sedikit memeproleh informasi bahwa tingginya ongkos total tol laut tersebut, disebabkan biaya yang dipungut antara JPT satu dengan lainnya tak sama. Sebagai contoh, tarif per kontainer dari Tanjung Perak ke suatu daerah, ada yang menarik Rp 8,5 juta, tapi ada pula yang sampai Rp 11.500.000.
Karena itu, baru-baru ini pihak Perhubungan Laut juga bertemu dengan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jawa Timur sebagai induk organisasi para JPT, untuk membicarakan masalah itu, meminta masukan dalam rangka solusi terhadap problema tol laut ini.
“Kesimpulannya para JPT harus memberikan transparansi biaya kegiatan pada first mili dan last mile, biaya yang harus disampaikan meliputi biaya haulage, biaya lolo, jasa kepelabuhan, biaya stauffing dan stripping dengan mempertimbangkan kultur pelabuhan. Nanti akan di masukan dalam LCS,” kata Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri, Ditjen Hubla, Capt. Budi Mantoro kepada Ocean Week, Kamis (13/2) pagi.
Menurut dia, pihaknya sudah menghimbau dengan surat ke para JPT, dan operator. Rencananya hari Kamis (13/2) ini semua operator diharapkan bisa memaparkan biaya tersebut dari pelabuhan pangkal sampai ke pelabuhan-pelabuhan tujuan/singgah. “Kemarin kita sudah melakukan pertemuan dengan ALFI surabaya,” ujar Budi.
Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengalokasikan anggaran subsidi tol laut senilai Rp 439,837 miliar untuk tahun 2020. Subsidi anggaran tersebut meningkat hampir dua kali lipat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 224,284 miliar.
“Sumber dana ini seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),” kata Hasan Sadili, Kepala Seksi Pelayaran Rakyat Sub Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut, Perhubungan Laut, beberapa waktu lalu.
Hasan juga menyatakan, sejalan dengan naiknya subsidi anggaran, pemerintah juga menambah enam trayek tol laut baru di tahun ini, sehingga total trayek tol laut yang beroperasi di tahun ini bertambah menjadi 26 trayek dari sebelumnya 20 trayek.
Keenam trayek baru tersebut ditandai dengan kode trayek T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, dan T-24.Jaringan trayek tol laut dengan kode T-19 meliputi Cilacap -130- Banyuwangi -260- Pacitan -260- Banyuwangi -34- Celukan Bawang -34- Banyuwangi -260- Pacitan -10- Cilacap. Trayek dengan kode T-20 meliputi Biak -120- Teba -60- Bagusa -30- Trimuris -30- Kasonaweja -120- Teba -120- Biak -22- Brumsi -22- Biak.Kemudian, trayek dengan kode T-21 meliputi Merauke (Kelapa Lima) -194- Kimaam -18- Moor -40- Bade (mapi) -105- Gantentiri (Bovendigul) -357- Merauke (Kelapa Lima). Trayek berkode T-22 meliputi Merauke (Kelapa Lima) -360- Atsy -86- Agats -86- Atsy -96- Senggo -966- Atsy -360- Merauke (Kelapa Lima).Untuk trayek dengan kode T-23 meliputi Timika (Pomako) -212- Atsy -110- Eci -110- Atsy -212- Timika (Pomako). Terakhir, trayek dengan kode T-24 Timika (Pomako) -500- Agats -66- Sawaerma -60- Mamugu -126- Agats -500- Timika (Pomako).
“Tahun ini program tol laut akan dilayani oleh 26 kapal dengan rincian 14 kapal merupakan kapal negara, 5 kapal mlik PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) Persero, 5 kapal milik PT. ASDP Indonesia Ferry, serta 2 kapal milik swasta,” ungkap Hasan.
Manfaatkan Tol Laut
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Suhanto mengimbau Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), operator, pelaku usaha, dan seluruh pengguna tol laut agar semakin berperan dalam memaksimalkan pemanfaatan tol laut melalui gerai maritim pada 2020. “Pemanfaatan optimal tol laut/gerai maritim diharapkan dapat menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) dan memangkas biaya distribusi sehingga menurunkan disparitas harga di daerah terpencil, terluar, dan perbatasan; sekaligus tentu digunakan untuk mendorong ekspor,” kata Suhanto dalam siaran persnya.
Hasil evaluasi menunjukkan, walaupun penurunan disparitas harga belum sepenuhnya tercapai, namun kegiatan gerai maritim/tol laut ini telah mampu menjaga ketersediaan bapokting di wilayah terluar, khususnya di Indonesia bagian timur. Dengan demikian, fluktuasi harga yang tinggi dan seringkali terjadi di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan dapat dihindari. Suhanto mengungkapkan, berdasarkan laporan evaluasi dari daerah, pelaksanaan tol laut dihadapkan pada beberapa tantangan, antara lain rute kapal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian Perhubungan, terbatasnya peralatan bongkar muat dan tenaga kerja di pelabuhan, serta masih terjadi ketidaksesuaian jenis barang yang diangkut dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, Suhanto optimistis bahwa optimalisasi pemanfaatan tol laut dapat menurunkan disparitas harga. Dinas Perdagangan setempat melaporkan, pada 2019 rata-rata harga bapokting di beberapa daerah mengalami penurunan harga jika dibandingkan dengan harga barang yang diangkut melalui kapal swasta.
Penurunan paling tinggi dicapai untuk komoditas telur ayam (37,78%) dan ayam beku (33,33%) di Kabupaten Fakfak; tepung terigu (31,67%) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar; minyak goreng (23,08%) di Kabupaten Sabu Raijua; gula (20%) di Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Wakatobi; Semen (19,44%) di Kabupaten Mamberamo Raya dan Beras (16,67%) di Kabupaten Alor.
“Pemangku kepentingan tol laut/gerai maritim diharapkan terus bekerja sama membenahi dan menjalankan aktivitas perdagangan di tol laut agar tujuan program tol laut dapat tercapai,” ungkap Suhanto.
Beberapa kali Ocean Week mengunjungi daerah yang dimasuki kapal tol laut, masyarakat di daerah tersebut menyatakan bahwa tol laut masih dibutuhkan, manfaatnya besar dibandingkan mudharatnya. Hanya saja, masalah-masalah yang masih menyelimuti program ini perlu segera dicarikan solusinya, sehingga tol laut benar-benar sesuai harapan semuanya. (***)
