Kemenhub cq Ditjen Perhubungan Laut menggelar Sosialisasi Registrasi Kewajiban JPT (Jasa Pengurusan Transportasi) dalam kegiatan penyelenggaraan Pelayanan Publik Angkutan Barang di Laut (Tol Laut Logistik) Tahun 2020, pada Rabu pagi (29/1), bertempat di Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur.
Kegiatan ini, selain dihadiri oleh Direktur Operasi PT Pelindo III Putut Sri Mulyanto, dan pejabat jajaran Hubla, juga ratusan JPT di Surabaya.
Acara ini dibuka oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt Wisnu Handoko mewakili Dirjen Perhubungan Laut Agus Purnomo.
Pada kesempatan ini, Capt. Wisnu Handoko menyatakan bahwa Tol laut (pelayan publik barang) sudah masuk tahun ke-6. “Tol laut logistik sekarang sudah masuk jilid kedua. Dan ini diharapkan menjadi solusi dari program angkutan barang yang sebelumnya,” kata Wisnu Handoko.
Menurut Wisnu, dengan program tol laut ini, pemerintah memastikan hadir di daerah terpencil, terluar di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Apalagi tol laut berfungsi juga sebagai stabilitator harga barang.
Tol laut jilid 2 ini diharapkan bukan hanya menyediakan angkutan kapalnya saja, tetapi bisa dijadikan sebagai pedoman atau laboratorium tata cara berlogistik yang baik, tentunya dengan menggunakan teknologi.
“Kegiatan ini (sosialisasi registrasi kewajiban JPT dalam tol laut logistik) sebagai tindak lanjut dari Sidak Menhub (Budi Karya Sumadi) beberapa hari lalu ke Surabaya dan membahas apa yang harus dilakukan oleh stakheholder tol laut secara transparans termasuk harga yang berlaku secara bersama,” kata Wisnu.
Pada kesempatan ini juga, Wisnu Handoko meninggung pula mengenai diskon THC. “Pelindo III mungkin bisa kasih diskon hingga 50%, bahkan ada yang sampai 75%. Tapi untuk biaya TKBM nanti bisa dibicarakan lagi,” ungkapnya.
Capt. Wisnu Handoko juga mengungkapkan kalau pihaknya akan terus mensosialisasikan dan melakukan evaluasi terus menerus permasalahan tol laut ini. “Kami juga menampung permasalahan dengan berbagai pihak, termasuk supplier atau pemasok barang. Supaya kita tahu barang awalnya harganya berapa. Jika teman-teman JPT memasukkan harga kan kita juga tahu. Ini kita lakukan untuk mengetahui permasalahannya dimana,” katanya lagi.
Wisnu juga menyampaikan perlunya menggandeng semua pihak, terutama pemerintah daerah terkait. “Ini yang terus kita cari permasalahannya. Sebab kalau subsidi tol laut sudah pasti ditanggung oleh pemerintah terutama pada biaya angkutan kapalnya. Sedangkan ada permasalahan pembiayaan yang harus ditanggung oleh supplier terutama pada bagian logistiknya,” ujarnya.
Tahun 2020 pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi tol laut sebesar Rp 439,8 miliar, meningkat dibandingkan periode 2019 yang senilai Rp264,2 miliar.
Namun subsidi angkutan pada program tol laut, sedangkan trucking, biaya penumpukan dan tarif angkutan darat sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemilik barang.
Terkait masih adanya keluhan di lapangan terutama para supplier/ pemilik barang, Capt Wisnu menjelaskan, bahwa pemilik barang harus mengacu pada daftar atau tarif resmi yang dikeluarkan pemerintah. “Biaya tercantum semua pada operator seperti Pelni maupun operator swasta lainnya. Kalau ada biaya yang mahal silahkan dilaporkan ke kami,” pintanya.
Sementara itu, Direktur Operasi Pelindo III Putut Sri Mulyanto mengungkapkan, terkait dengan sandar kapal tol laut, pihaknya dipastikan siap membantu dan memprioritaskannya.
“Cuma kami minta agar sehari sebelum tiba, JPT sudah menginformasikan ke kami, supaya pengaturannya dapat dilakukan,” kata direktur operasi PT Pelindo III Putut Sri Mulyanto, Rabu (29/1).
Dia juga minta supaya bongkar muat petikemas untuk kapal tol laut diperhatikan, karena muatan ke kapal tol laut tak banyak. “Paling dua sheeft juga sudah selesai,” kataya.
Kegiatan sosialisasi registrasi kewajiban JPT dalam kegiatan tol laut logistik 2020, juga diisi dengan diskusi, menampilkan nara sumber Direktur Lala Capt. Wisnu Handoko, Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Ditlala Capt. Budi Mantoro, dari Kementerian Perdagangan Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik, Hamidah, dan Bani Sabili Zulkarnain dariLogistic Communication System (LCS) PT Telkom. (***)
