Pemerintah diharapkan segera mengaudit proyek pembangunan pelabuhan Malarko di Desa Pelambung, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun yang sudah dibangun dari 2008 lalu, dengan menelan dana Rp 200 miliar, namun tidak jelas kelanjutannya.
Permintaan audit sudah disampaikan pihak kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan Tanjungbalai Karimun ke pihak Inspektorat Jenderal Perhubungan di Jakarta, sekitar 3 bulan lalu.
Konon, pihak Irjen Kemenhub sempat menghentikan proyek pelabuhan Malarko pada tahun 2015 dan sampai sekarang keputusan itu belum dicabut.
“Saat pemaparan di kantor Irjen Perhubungan sekitar 3 bulan lalu, saya sampaikan proyek pelabuhan Malarko itu sebaiknya diaudit khusus dulu kalau mau dilanjutkan,” kata Kepala Seksi Lalu Lintas Laut (Kasi Lala) Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungbalai Karimun, H Mappeati, kepada wartawan, Jumat (26/10).
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kepulauan Riau Haripinto Tanuwidjaja juga sudah meminta pemerintah segera merampungkan pembangunan proyek pelabuhan Malarko tersebut, agar tidak menjadi temuan hukum.
Seperti diketahui, beberapa bulan lalu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga merilis daftar 33 proyek pelabuhan mangkrak. Proyek pelabuhan tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan nilai Rp 2,8 triliun.
Sebanyak 33 proyek pelabuhan yang mangkrak tersebut, terdiri dari 10 proyek pelabuhan berada di wilayah Sumatera, 12 ada di Kalimantan, dua di Jawa, satu di Sulawesi, tiga di Nusa Tenggara Timur, empat di Maluku, dan satu proyek pelabuhan di Papua.
Sementara itu, di Sulawesi Selatan, kelanjutan pelabuhan Munte pun bernasib sama seperti pelabuhan Malarko. Kepala Dinas Perhubungan Luwu Utara Eka Rusli melalui Kepala Bidang Laut, Antony menyatakan,
hingga akhir tahun 2018, Pelabuhan Munte di Desa Munte, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, juga belum difungsikan. Meski pembangunannya menelan anggaran Rp 124,5 miliar.
“Ada beberapa kendala sehingga Pelabuhan Munte belum difungsikan, seperti sarana bantu navigasi pelayaran, infrastruktur jalan, daerah lingkungan kerja kepentingan, dan daerah lingkungan kerja,” kata Antony.
Untuk diketahui, Pelabuhan Munte dibangun secara bertahap sejak tahun 2011. Pelabahan itu merupakam satu-satunya pelabuhan di Luwu Utara. (tb/ow/***)
