Lalu lintas kapal di Sungai Mahakam Kalimantan Timur setiap hari kian ramai. Ratusan kapal/tongkang terlihat mondar mandir beraktivitas di wilayah itu, dan terkesan tak mengindahkan keselamatan.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menilai situasi pelayaran di sungai Mahakam saat ini telah melampaui batas toleransi keamanan.
“Bukan soal ramai saja, tapi banyak kapal yang beroperasi tanpa disiplin,” ungkap Rudy.
Kesemrawutan tersebut masih ditambah dengan banyaknya kapal pengangkut batu bara yang berlabuh sembarangan, bahkan menambatkan tali ke pohon-pohon di tepian sungai.
Tak sedikit musibah kapal tubrukan dan menabrak jembatan. Paling tidak sudah 23 kali musibah itu terjadi disini, terakhir pada 26 April 2025 lalu, sebuah tongkang menabrak jembatan.
Rudy mengajak semua stakeholder untuk bersinergi demi menjaga keselamatan pelayaran dan kelangsungan ekonomi di Kaltim yang tak terpisahkan dari Sungai Mahakam.
Puluhan hingga ratusan kapal yang melintang di alur sungai, terutama di sekitar Jembatan Mahkota 2 dan Sungai Kapih, setiap hari menjadi pemandangan yang tak asing lagi bagi warga maupun pelintas sungai.
Rudy mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Menurut dia, keberadaan kapal-kapal yang berlabuh secara sembarangan di tengah alur sungai bukan saja mengganggu arus pelayaran, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan.
Rudy khawatir apabila ada satu kapal lepas dari tambatannya, potensi benturan dengan jembatan atau kapal lain bisa menimbulkan bencana. “Ini bukan sekadar soal lalu lintas air, tapi ini menyangkut keselamatan publik,” ungkapnya.
Seperti diketahui, Jembatan Mahakam telah berdiri kokoh selama lebih dari empat dekade, dan sering menjadi korban tabrak kapal/tongkang.
Untuk itu, Rudy mendesak percepatan penataan ulang jalur pelayaran di sungai Mahakam. Gubernur minta pemerintah daerah hingga pusat berkolaborasi membangun fasilitas tambat kapal yang aman dan memenuhi standar.
Tidak hanya itu, Rudy juga mendorong revisi terhadap dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar jalur pelayaran sungai bisa lebih tertata dan terintegrasi.
“Tambat resmi harus segera dibangun. Tidak bisa dibiarkan lagi seperti ini,” ucapnya.
Gubernur juga menekankan perlunya sistem perlindungan seragam di seluruh jembatan yang melintasi Mahakam, mulai dari Mahakam Ulu hingga Kutai Kartanegara.
Menurut dia, keamanan tidak boleh bergantung pada lokasi, tetapi harus menjadi standar yang merata.
“Satu jembatan lemah, seluruh jaringan infrastruktur kita terancam. Sungai ini adalah nadi ekonomi Kaltim. Tapi jangan sampai jadi sumber malapetaka hanya karena kita lambat bertindak,” katanya. (***)






























