Sekitar Rp 780 miliar lebih pemerintah (Kemenhub) menggelontorkan subsidi untuk kepentingan program tol laut dalam dua tahun terakhir, yakni di 2017 sebesar Rp 335.051.237.000, dan Rp 447.628.808.000 pada 2018.
Pada 2017, subsidi sebesar itu untuk 13 trayek dengan 13 kapal. Tujuh trayek merupakan penugasan, dan 6 rute dikerjakan pelayaran swasta, menyinggahi 40 pelabuhan. Sedangkan di tahun 2018, anggaran subsidi tol laut tersebut untuk 15 trayek, 19 kapal, terdiri dari 8 penugasan, dan 7 trayek digarap swasta, dan menyinggahi 3 pelabuhan pangkal, 3 pelabuhan transhipment, dan 55 pelabuhan singgah.
Anggota Komisi V DPR RI Abubakar Wasahua berharap agar subsidi tol laut itu dapat diberdayakan dan dimanfaatkan sesuai dengan harapan pemerintah maupun semua kalangan.
Meski pemerintah (kemenhub) mengklaim, dengan tol laut harga barang di Indonesia Timur dapat ditekan, dan sudah hampir sama dengan di pulau Jawa, namun tetap perlu ada evaluasi terkait dengan subsidi tol laut yang hingga saat ini dinilainya tidak memberi dampak signifikan terhadap masyarakat. Karena harga barang di masyarakat masih cukup tinggi. “Harus kita evaluasi mengenai asas manfaatnya,” ungkapnya.
Penasihat INSA Sunarto menyatakan, semestinya ada publikasi terhadap siapa sebenarnya penerima subsidi dan pemberi subsidi, sehingga masyarakat awam dapat menghitung dan mengetahui akan asas manfaatnya untuk apa. “Selama ini masyarakat awam kan nggak tau, subsidi tol laut itu untuk apa, dan manfaatnya untuk siapa,” ujarnya bertanya.
Sementara itu, anggota DPR RI Komisi VI Bambang Haryo Soekartono juga menyoroti mengenai tol laut ini. Bambang menyatakan bahwa program tol laut yang telah menghabiskan uang sangat besar ini dinilainya hanya menguntungkan para pedagang saja, karena sebenarnya rute-rute yang dilayari kapal tol laut selama ini, banyak yang sudah dijalankan oleh pelayaran swasta. “Artinya tanpa subsidi tol laut, banyak perusahaan pelayaran yang sudah lebih dulu berlayar di wilayah tersebut,” ungkapnya.
Dia juga mengkritik mekanisme perdagangan logistik yang dilepas ke mekanisme pasar. “Itu menyebabkan harga barangnya sama saja dengan barang yang dijual melalui pengiriman non-tol laut. Akhirnya manfaat dari pada tol laut ini tidak ada untuk rakyat, padahal menggunakan uang rakyat,” ujarnya.
Bambang menyarankan supaya pemerintah membuat trayek tol laut yang tidak memasuki jalur komersial. Tol laut lebih diharapkan untuk jalur-jalur perintisan yang tidak dilalui kapal-kapal swasta.
Selain itu, pemerintah harus memiliki target muatan yang diangkut, seperti tidak boleh kurang dari 80%. “Minimal 80% maksimal 100%, kalau tidak bisa sesuai target ya tutup saja. Karena tidak ada manfaatnya,” tegasnya.
Bambang juga meminta supaya harga semua komoditas yang melalui tol laut terus dipantau oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi disparitas harga.
Ketua ALFI Manokwari dan NTT, Obet kepada Ocean Week mengungkapkan bahwa tol laut belum signifikan memberi dampak terhadap masyarakat, mengingat harga barang masih mahal. Namun, Obet mengakui kalau barang yang dijual di wilayah dekat pelabuhan, memang turun. “Tapi, kalau sudah agak jauh dari pelabuhan, harga semaunya pedagang,” ungkapnya.
Obet berharap, subsidi tidak hanya untuk angkutan barang di laut saja, tetapi bagaimana angkutan lanjutan barang itu di darat juga mendapat subsidi, sehingga di laut maupun di darat sama-sama mendapat subsidi.
Pengamat maritim nasional, Asmari Herry mengatakan, dulu ada pola angkutan yang dinamai RLS (reguler liner services). Pelayaran diberikan kesempatan untuk memasuki ke wilayah di negeri ini dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah.
Misalnya, salah satu pelayaran memasuki wilayah ‘gemuk’ dengan berapa kapal yang dimiliki perusahaan pelayaran itu, tapi mereka juga diwajibkan memasuki ke wilayah perintis, sehingga barang pun sampai ke pelosok tanah air. “Jadi rute gemuk itu mensubsidi ke daerah perintis, dan pemerintah nggak perlu keluar uang atau subsidi, dan dulu bisa jalan,” kata Asmari.
Asmari berharap, subsidi tol laut tersebut benar-benar dapat memberi manfaat bagi masyarakat. “Diharapkan subsidi tol laut tidak mubazir, dan hanya menguntungkan segelintir saja,” ungkapnya.
Evaluasi Terus
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Capt. Wisnu Handoko menyatakan, pemerintah (Kementerian Perhubungan) memastikan saat ini terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tol laut. “Evaluasi tol laut terus dilakukan baik dari sisi ketepatan jadwal, keandalan sarana prasarana pendukung di pelabuhan, konektivitas, biaya-biaya, efektivitas dan efisiensi penggunaan ruang muat untuk muatan berangkat dan muatan balik, dan sebagainya,” katanya.
