Keberadaan pelabuhan Kuala Tanjung di kabupaten Batubara, Sumatera Utara dinilai Budi Mulyono Rahman (dari pelayaran Meratus grup) menjadi pelabuhan ‘Mubazir’, karena sampai sekarang masih belum sesuai dengan rencana yang diinginkan.
Jangankan menjadikan Kuala Tanjung hup port, kapal yang berkunjung ke pelabuhan ini saja masih sedikit.
Menurut Budi, itu karena hinterland Kuala Tanjung antara lain hanya ada Inalum, Unilever. “Pemilik barang dan pelayaran masih lebih memilih Belawan sebagai pelabuhan untuk kegiatannya,” ujarnya kepada menjawab pertanyaan Ocean Week dalam diskusi yang diselenggarakan TPK Koja, di PMLI Bogor, Senin (19/2).
Selain Kuala Tanjung, Budi pun sedikit menyoroti pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat. “Kalau Kijing bukan Mubazir, namun masih menunggu (tanpa menjelaskan apa maksud masih menunggu). Karena akses jalan, jembatan belum sepenuhnya mendukung, pergudangan juga masih di kota Pontianak,” ungkapnya.
Terkecuali, kata Budi, kalau Pemkot Pontianak melarang truk petikemas mengangkut barang di kota Kalbar tersebut. “Juga pelabuhan yang berada di tengah kota dipindahkan kegiatannya. Namun, inipun belum tentu berhasil, karena masih ada dua terminal swasta yang berkegiatan di kota Pontianak. Kalau keduanya juga tak dipindahkan, Kijing khususnya yang terminal petikemas bisa nggak jalan juga,” jelasnya.
Dalam rilisnya beberapa waktu lalu, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tengah fokus mengembangkan Kawasan Industri Kuala Tanjung (KIKT).
Kawasan industri yang berlokasi di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, ini berjarak satu kilometer dari Pelabuhan Kuala Tanjung.
Kawasan Industri Kuala Tanjung dikelola anak perusahaan Pelindo, yakni PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) melalui anak usahanya PT Prima Pengembangan Kawasan (PPK).
Sementara itu, Pelabuhan Kuala Tanjung dikelola anak perusahaan Pelindo yang lain, yakni PT Pelindo Multi Terminal (SPMT).
“Sampai akhir tahun lalu, PT Prima Pengembangan Kawasan sudah membebaskan lahan seluas 57 hektare. Lahan tersebut berada dalam satu hamparan,” kata Direktur Utama PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) Joko Noerhudha di Jakarta, 31 Januari 2024.
Tetapi, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar pernah mengaku prihatin, dengan kondisi Pelabuhan Kuala Tanjung. Sebab, penyelenggaraan layanan kepelabuhanan di pelabuhan tersebut masih sangat sepi.
“Padahal, pelabuhan itu dibangun dengan biaya yang sangat besar. Tapi faktanya, layanan di pelabuhan itu sepi. Sepertinya, sia-sia besarnya investasi untuk pembangunan pelabuhan itu,” kata Abyadi Siregar.
Abyadi bisa mengatakan itu, setelah meninjau langsung Pelabuhan Kuala Tanjung akhir tahun lalu. Abyadi Siregar datang bersama tim Ombudsman RI Perwakilan Sumut James Panggabean dan Wulandari Ayu Andira.
Abyadi Siregar dan tim yang didampingi Kepala Kantor Bea Cukai (BC) Kuala Tanjung Horas Mardapot Baja Sinaga langsung menuju dermaga atau terminal Kuala Tanjung Multipurpose Terminal (KTMT).
Posisi Terminal KTMT ini langsung menghadap ke Selat Malaka, yang merupakan jalur pelayaran utama yang dikenal sebagai salah satu jalur lalu lintas pelayaran tersibuk di dunia.
Abyadi menyampaikan bahwa pada saat meninjau Kuala Tanjung tampak sangat sepi. Tidak terlihat ada aktivitas bongkar muat.
Tiga unit crane, yang ada terlihat hanya berdiri tegak.
Memang ada beberapa unit kapal yang sandar, namun tidak terlihat ada aktivitas bongkar muat peti kemas dari kapal tersebut.
Menurut Abyadi Siregar, berdasarkan keterangan dari pihak BC Kuala Tanjung, jumlah kapal yang sandar dan bongkar muat dari Terminal KTMT tersebut memang masih sangat sedikit.
Kapal pengangkut container hanya satu kali dalam satu minggu. Itu pun lokal, belum ada kapal dari luar negeri.
Abyadi Siregar menilai, kalau aktivitas pelabuhan tersebut ternyata sepi, itu menggambarkan proyek raksasa pembangunan pelabuhan berbiaya sangat besar itu menjadi gagal atau sia-sia.
“Kalau capaiannya sepi seperti ini, itu artinya menurut saya gagal. Target untuk menjadikan pelabuhan itu sebagai pelabuhan internasional berkelas dunia, saya kira tidak tercapai. Percuma uang besar digelontorkan untuk membangun pelabuhan itu, kalau ternyata tidak memberi dampak ekonomis yang tinggi bagi negara, khususnya bagi Sumut,” kata Abyadi.
Karena itulah, Abyadi Siregar menyatakan pemerintah melalui PT Pelindo, perlu memberi penjelasan kenapa kondisi seperti ini terjadi. Apakah ini akibat manajemen perusahaan pengelola yang kurang baik, atau justru akibat infrastruktur atau sarana prasarana pendukung yang belum memadai.
Abyadi berharap masalah Kuala Tanjung ini bisa segera diperoleh solusinya. Jangan sampai pembangunan pelabuhan ini menjadi Mubazir. (**)
