
Sebulan lagi digelar Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) pada 28 Oktober 2016 di Padang, Sumatera Barat, suasana panas mulai terlihat. Dukung mendukung kepada bakal calon (Balon) ketua umum dari para Perusahaan Bongkar Muat (PBM) di daerah maupun dari Jakarta juga mulai terpetakan.
Hasil investigasi Ocean Week ke berbagai daerah dan di Jakarta, dapat disimpulkan sementara bahwa mayoritas PBM daerah dan sebagian Jakarta, dipastikan mendukung HM Fuadi (pemilik Tubagus Group), namun DPW DKI Jakarta kelihatannya condong memajukan H. Sodik Harjono (ketua umum sekarang).
Fuadi kepada Ocean Week juga menyatakan siap maju, begitu pula dengan H. Sodik yang menyatakan hal sama, sepanjang diminta akan kembali maju.
“Saya akan maju untuk ketua umum, karena dpw-dpw APBMI daerah minta saya untuk itu, dan karena amanat itulah saya bersedia,” ujar Fuadi.
Kelihatannya balon yang sudah pasti baru dua yakni HM Fuadi dan H. Sodik Harjono.
Penasihat APBMI Taufik Siregar meminta supaya Munas ke-7 ini dijadikan sebagai momentum penyatuan kembali PBM yang sempat terpecah belah. “Kalau bisa sekarang saatnya para PBM bersatu untuk menentukan pilihan, supaya kedepan eksistensi APBMI disetarakan sebagai mitra strategis pemerintah, dan mempunyai bargaining tinggi baik ke pemerintah maupun Pelindo,” kata Taufik.
Mantan Ketua Umum APBMI ini menyayangkan kalau hanya karena APBMI, hubungan diantara PBM menjadi kurang harmonis, sepanjang mereka itu PBM dan mau dating ke Munas, diterima saja sebagai peserta. Artinya mereka punya etikad baik untuk kembali ke APBMI yang benar. Justru jangan dihambat dan dipersulit “Mestinya semua harus kembali ke AD/ART organisasi, jangan karena ada kepentingan maupun sedang berkuasa main ambil keputusan sendiri tanpa melihat AD/ART,” ungkapnya.
Sebagai salah satu tokoh yang melahirkan APBMI, Taufik sangat prihatin manakala dia mengetahui bahwa ada diantara ketua DPW yang merangkap jabatan sebagai ketua di organisasi lain.
Bahkan dia pun menyesalkan kepada Ketua Umum APBMI yang mengeluarkan surat perpanjangan kepada Ketua DPW yang sebenarnya massa baktinya tidak lama lagi selesai. “Saya mendengar itu,,ya sangat menyesal, karena hal itu merupakan pelanggaran AD/ART organisasi, dan ketua umum tidak bisa serta merta mengeluarkan keputusan itu. Itu salah besar. Justru seharusnya memberikan teguran jika ada ketua dpw APBMI yang rangkap jabatan sebagai ketua di asosiasi lain,” kata Taufik per telpon kepada Ocean Week.
Menanggapi tentang wacana perampingan untuk menyatukan DPP APBMI otomatis sebagai DPW Jakarta, Taufik menyatakan itu bagus-bagus saja, namun mesti dibicarakan pada Munas, dan harus mengubah AD/ART.
“Wacana itu bagus saja seperti seperti Gafeksi (ALFI) dulu, jadi DPP merangkap sebagai DPW, dan DPW hanya perwakilan khusus untuk pelabuhan Priok, para PBM di Jakarta dalam hal segala sesuatu mesti ke DPP, dengan demikian roda organisasi APBMI dapat jalan. Tanpa demikian, akan sama saja. Pertanyaannya yang sekarang duduk di kepengurusan DPW Jakarta rela apa tidak. Tapi kalau kita untuk kepentingan APBMI, mestinya nggak masalah, toh kepentingannya dapat tersalurkan lewat DPP nantinya,” ungkap Taufik panjang lebar.
Penasihat APBMI ini juga berpesan agar kedepan organisasi ini dipimpin oleh tokoh PBM yang kuat, karena yang akan dihadapi oleh usaha PBM sangat berat. “Kita tidak bisa hanya memikirkan PBM yang terseleksi di Priok saja, yang non terseleksi pun wajib dipikirkan, begitu pula yang di daerah, semua harus kuat. Lha,,kalau pengurus DPP APBMI ‘loyo’ bagaimana mampu bargaining,” tegasnya.
Salah seorang pengurus di DPW APBMI Jakarta mengungkapkan bahwa kalau ada wacana penyatuan DPP dan DPW Jakarta, harus dibahas dalam Munas dan merubah AD/ART yang nantinya diberlakukan 5 tahun mendatang. “Yang dimaksud rangkap DPP dan DPW adalah ketua DPW otomatis menjadi ketua DPP, bukan dibalik ketua umum DPP otomatis ketua DPW,” tuturnya tak mau disebut namanya.
Ketika masalah ini dikonfirmasi kepada Ketua DPW APBMI Jakarta Juswandi Kristianto melalui SMS, sampai berita ini diturnkan belum memberikan jawaban.
Ada sejumlah PBM yang mengungkapkan, Munas APBMI di Padang kali ini menjadi pertarungan antara daerah dan Jakarta. (ow)