Rencana pemerintah (Kemenhub) membuka lintasan baru Ciwandan (Banten)-Panjang (Lampung) dinilai Gabungan Pengusaha Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) bisa mengancam usaha kapal-kapal penyeberangan di rute Merak-Bakauheni.
Karena itu, ide pemerintah (Kemenhub) mengenai short sea shipping tersebut langsung memperoleh tanggapan dari Gapasdap. “DPP Gapasdap mendukung semua kebijakan dan program pemerintah
yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada rakyat guna mendukung perekonomian Nasional. Namun pembukaan lintasan baru transportasi yang sejenis (penyeberangan), seharusnya dilakukan
dengan pertimbangan dan memperhatikan, antara lain, keseimbangan yang baik agar terjadi persaingan yang sehat untuk menjamin pelayanan yang berkualitas dan menjamin standart keselamatan transportasi. Tidak berhimpit dengan lintasan yang sudah ada,” kata Khoiri Soetomo, Ketua Umum Gapasdap kepada Ocean Week, Jumat pagi (2/8).
Ironinya, ujar Khoiri, pada lintasan Ciwandan-Panjang tersebut berada dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, bukan Ditjen Darat. Lagi pula lintasan ini berhimpitan dengan rute Merak – Bakauheni yang berada dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
“Yang juga memprihatinkan kami (Gapasdap), kapal yang digunakan untuk melayani lintasan itu juga menggunakan kapal Roro Passenger dengan tipe dan jenis yang sama dengan kapal di lintasan Merak – Bakauheni. Dan segmen muatannya pun memiliki karakteristik yang sama. Jadi bagaimana ini,” ungkap Khoiri heran.
Menurut Khoiri, persaingan itu diperlukan demi terciptanya iklim usaha yang baik, namun tidak harus saling mematikan agar keseimbangan dan iklim usaha yang kondusif dapat tercipta.
Ketua Umum DPP Gapasdap ini, mempertanyakan mengenai harmonisasi kebijakan antar direktorat dalam kementerian perhubungan. “Mestinya kan mengutamakan harmonisasi, supaya tak terjadi tumpang tindih kebijakan yang akhirnya akan merugikan seluruh pemangku kepentingan angkutan penyeberangan terutama para investor dan operator baik yang lama maupun yang baru,” tegasnya.
Khoiri uga bercerita bagaimana kondisi di lintasan Merak-Bakauheni saat ini. “Perlu diketahui jumlah kapal yang beroperasi saat ini sebanyak 73 armada menuju 84 armada yang akan masuk dalam waktu dekat. Padahal telah dilakukan moratorium dari tahun lalu sehingga tidak boleh ada ijin baru karena
kondisi oversupply. Sementara jumlah dermaga yang melayani hanya ada 5 pasang dermaga regular dan 1 pasang dermaga eksekutif ditambah 1 dermaga regular yang saat ini masih dalam perbaikan,” katanya panjang lebar.
Melihat kondisi tersebut, dan dengan jumlah kapal yang beroperasi dalam 1 hari sebanyak 30 unit. Maka utilisasi armada hanya sebesar 34% per kapal/bulan. Atau setiap kapal hanya beroperasi sekitar 10 hari dalam satu bulan, sisanya off secara bergantian.
“Yang juga perlu dipertibangkan bahwa besaran load factor lintasan Merak – Bakauheni rata rata hanya sebesar 30%. Dengan distribusi muatan mengalami kondisi peak pada pukul 22.00 – 04.00 WIB, selain jam tersebut kondisi muatan sangat sepi. Apalagi saat ini, kondisi muatan semakin menurun akibat pandemi Covid-19. Jika suatu saat terjadi antrian, bukan dikarenakan kurangnya kapal tetapi disebabkan kurangnya dermaga,” jelas Khoiri.
Pelaku Usaha penyeberangan ini menyatakan, dengan rencana dibukanya lintas Ciwandan-Panjang dapat berakibat muatan di rute Merak – Bakauheni sebagai penghubung pulau Jawa – Sumatera akan berkurang signifikan. Kemudian para pengusaha yang telah berinvestasi di lintas Merak – Bakauheni yang selama ini telah membantu pemerintah melancarkan perekonomian dari Jawa ke Sumatera bakal mengalami kesulitan dalam mengoperasikan kapal-kapalnya.
“Selama ini saja, para pengusaha di lintas Merak Bakauheni sudah kesulitan menutupi biaya operasional, sudah pusing mikir bagaimana menggaji karyawan, membayar docking kapal. Bagaimana kalau pemerintah (Kemenhub) tetap membuka lintas Ciwandan-Panjang, pasti semakin berat,” kata Khoiri.
Khoiri berharap, lintas short sea shipping dibuka pada jalur yang tak berhimpit dengan lintasan yang sudah ada, misalnya dibuka pada rute Jakarta – Surabaya yang sampai saat ini sepi peminat, bukan malah pada rute-rute yang sudah padat. “Kami juga berharap pemerintah mengevaluasi lagi untuk rute Tanjung Wangi (Banyuwangi) – Lembar (NTB), karena bisa pula mematikan lintas penyebarangan Banyuwangi-Bali dan Bali-NTB yang selama ini sudah ada. Ini tak jauh beda dengan Merak-Bakauheni,” katanya.
Oleh sebab itu, Gapasdap minta supaya Kemenhub berpikir ulang terhadap rencana membuka lintasan baru kapal-kapal penyeberangan tersebut. Mestinya para pengusaha yang sudah ada seharusnya memperoleh perlindungan dan pembinaan untuk terus eksis, ini justru diadu. “Saat ini bangsa kita sedang menuju resesi ekonomi, setidaknya hingga 2 tahun kedepan. Maka penyelamatan aset bangsa untuk dapat bertahan hidup menjadi sangat penting. Pemerintah perlu mengatur agar tidak habis dan rusak,” tutur Khoiri. (**)
