Para pengusaha bongkar muat (PBM) di pelabuhan Marunda menegaskan tidak adanya dualisme TKBM di Marunda.
“Kalau toh ada kerja bongkar muat di pelabuhan Marunda, penggunaan buruh (TKBM) itu urusan pengusahanya (PBM-nya), nggak bisa pemerintah atau siapapun memaksakan harus pakai TKBM A, TKBM B. Jadi untuk urusan TKBM, sekali lagi terserah pengusahanya yang mau pakai yang menentukan,” tegas Hendra Lesmana (tokoh dan sesepuh), dibenarkan Fudyanpo Kamin (Ketua APBMI Marunda), dan Banu Amza (pengusaha pelayaran), kepada Ocean Week, usai pembukaan rapat anggota tahunan (RAT) TKBM Marunda, Senin (8/5/2023), di Jakarta Utara.
Hendra juga menyayangkan adanya pembentukan TKBM versi bentukan KSOP nya (Isa Amsari, waktu itu kepala KSOP Marunda). “Kami prihatin, kenapa mesti ada TKBM baru, padahal yang sudah ada cukup kondusif. Justru sejak ada TKBM baru, jadi agak rusuh,” ucapnya.
Makanya, ungkap Hendra, sekali lagi urusan pemakaian TKBM untuk kerja bongkar muat itu urusan pengusaha (perusahaan PBM). Mengingat yang memiliki barang atau yang mewakili pemilik barang untuk pekerjaan bongkar muat adalah PBM.
Pernyataan Hendra Lesmana itu diamini oleh Fudyanpo Kamin dan Banu Amza. “Betul, untuk penggunaan TKBM ya terserah yang membutuhkan kerja, bukan ditentukan oleh pemerintah atau siapapun,” kata Fudy dan Banu.
Untuk diketahui bahwa Koperasi TKBM pelabuhan Marunda beranggotakan sekitar 400-an buruh.
Selama ini, mereka bekerja di dermaga Kaliblencong dan dermaga KCN Marunda.
Perkenalan Anggota APBMI
Di tempat terpisah, Asosiasi perusahaan bongkar muat Indonesia (APBMI) pelabuhan Marunda, menggelar pertemuan untuk pertama kali membahas bagaimana kedepan APBMI Marunda.
“Banyak yang mesti kita bicarakan untuk kedepan APBMI Marunda. “Kita perlu ada kantor sekretariat agar bisa memudahkan untuk kepentingan organisasi,” kata Fudyanpo Kamin.
Menurut Fudy, dengan adanya wadah PBM di APBMI, dapat menampung segala aspirasi anggota. “Semua persoalan yang dihadapi oleh PBM anggota bisa disampaikan melalui pengurus APBMI Marunda,” ungkapnya.
Pertemuan ini juga membicarakan mengenai tarif OPP/OPT di pelabuhan Marunda kedepan. (**)
