Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Ketua Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, menyaksikan dan meresmikan deklarasi komitmen Bersama Pembangunan Zona Kawasan Pelabuhan Laut dan Bandar Udara RI, pada hari Kamis (2/5), bertempat di Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok.
Komitmen bersama tersebut diteken oleh para dirjen, antara lain Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, Dirjen Hubla Agus Purnomo, Dirjen Imigrasi Ronni Sompie, para direktur Pelindo I-4, para Sekjen beberapa kementerian, dan sebaganya.
Menpan Syafruddin dalam sambutannya sangat mengapresiasi terhadap deklarasi komitmen ini. “Pada tiga tahun terakhir ini, kita sudah menghadirkan banyak institusi yang mulai sadar anti korupsi. Kementerian perhubungan juga sudah menyusul di tahun 2018 lalu,” ungkapnya.
Mudah-mudahan dengan komitmen tersebut, layanan kinerja akan semakin meningkat. “Peningkatan investasi, peningkatan perekonomian maritim akan bertumpu pada perkuatan pelabuhan, dan hal itu bisa dilakukan dengan tata kelola birokrasi yang baik atau melalui reformasi birokrasi, semoga komitmen ini membawa kita semua ke arah lebih baik,” katanya.
Sedangkan Ketua KPK Agus Rahardjo, mengungkapkan bahwa kehadiran KPK dalam kegiatan ini karena KPK ada fungsi pencegahan. “Makanya bagaimana kita perbaiki bersama. Nanti kita sudah usulkan agar undang-undang tipikor dirubah, jadi swasta pun bisa terkena juga,” katanya.
Agus mencontohkan, di Singapura, seorang operator crane yang hanya menerima uang sogokan sebesar Rp 20 ribu dari pemilik kontainer, karena minta agar kontainernya dipindahkan lebih dulu agar bisa keluar cepat, ditangkap dan dipenjara.
“Karena itu saya berharap deklarasi ini menjadi komitmen kita bersama untuk lebih baik,” katanya.
Sementara itu, Budi Karya Sumadi membacakan komitmen it, yang isinya antara lain mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di kawasan pelabuhan laut dan bandar udara. Lalu mewujudkan unit kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di unit kerja kawasan bandar udara dan pelabuhan laut.
Kemudian menerapkan sistem manajemen anti suap di kawasan bandar udara dan pelabuhan laut, Membangun keterpaduan/sistem pelayanan publik yang terintegrasi dengan mengacu proses bisnis kawasan bandar udara dan pelabuhan laut, serta Prioritas pembangunan zona integritas kawasan tahun 2019, yakni Bandara Soekarno Hatta, Bandar udara Juanda Surabaya, bandar udara Kualanamu Medan, Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan Medan, Soekarno Hatta Makassar, Sekupang Batam, dan Tanjung Emas Semarang.
Deklarasi tersebut ditandai dengan penekanan tombol oleh Menpan RB, Menhub, dan Ketua KPK, yang selanjutnya dilakukan pelepasan balon ke udara. (***)
