Masyarakat Pulau Enggano yang diwakili tiga orang mendatangi kantor gubernur Bengkulu untuk mengadukan nasib masyarakat Enggano yang terisolasi sejak terjadi pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, yang sampai sekarang belum dikeruk dengan maksimal.
Menanggapi hal itu, pengurus INSA Bengkulu, Rela mengungkapkan belum memperoleh update mengenai informasi tersebut secara langsung.
“Saya belum dapat update info secara langsung terkait hal tersebut,” ujarnya ketika dikonfirmasi mengenai aduan masyarakat Enggano ke Pemprov Bengkulu.
Rela justru mengungkapkan kalau untuk sementara masih ada kapal beroperasi, seperti KM Pulo Tello 116 dari pulau Baai ke Enggano, juga dari Bakamla ada kapal bantu. “Untuk di Pulau Baai nya belum bisa sandar dermaga dan penumpang nya di langsir menggunakan TB Reflesia (Pelindo), bantuan service boat dari lanal, basarnas dan partisipasi dari pelaku usaha,” ungkapnya.
Seperti diketahui, tiga 3orang perwakilan masyarakat Pulau Enggano mendatangi kantor Gubernur Bengkulu. Mereka mengadukan nasib warga Enggano yang terisolasi sejak terjadi pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.
Salah satu warga Enggano, Herwin Kauno seperti dikutip dari mengatakan, saat ini kondisi warga Enggano sangat memprihatinkan.
Selain terisolasi, warga juga mulai kesulitan mendapatkan bahan makanan. Hal ini karena sejak sebulan lalu tidak ada kapal yang melayani warga Enggano keluar pulau.
“Saat ini kondisi warga Enggano mulai kesulitan mendapatkan bahan makanan lain, karena kapal tidak ada yang datang lagi, bahkan hasil panen pisang tidak bisa dijual keluar pulau dan akhirnya dibuang ke laut,” kata Herwin, dikutip dari detik.sumbagsel.
Herwin menjelaskan, bila satu minggu hasil panen pisang bisa mencapai 250 ton pisang, maka bila sebulan ada 1.000 ton pisang yang tidak bisa terjual karena tidak adanya kapal pengangkut yang datang dari Pelabuhan Pulau Baai.
“Bayangkan bila satu kilo pisang dihargai Rp 5.000, maka dalam satu bulan ada Rp 5 miliar yang hilang karena pendangkalan alur, kami akan menuntut ganti rugi pada Pelindo,” tegas Herwin.
Herwin mengaku, selain pisang menjadi salah satu produk hasil pertanian, Enggano juga penghasil ikan dan emping melinjo, namun sejak terjadi pendangkalan hasil panen komuditas tersebut tidak bisa terjual ke luar pulau.
“Kami akan hitung-hitung kembali berapa kerugian yang disebabkan lambannya pengerukan alur yang dilakukan pihak Pelindo,” jelas Herwin.
Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni mengatakan, akan menindaklanjuti keluhan warga Enggano dan melakukan evaluasi atas kinerja Pelindo dalam melakukan pengerukan yang dinilai lamban mengatasi persoalan alur pelabuhan.
“Pemda Provinsi terus melakukan upaya agar persoalan alur bisa teratasi, bahkan Gubernur kita telah melakukan pertemuan dengan Direktur Utama Pelindo di Jakarta, bahkan meminta Kemenhub mengalihkan pengelolaan alur ke Pemda Provinsi,” kata Herwan,
Herwan menjelaskan, akan melalukan rapat bersama mengatasi persoalan alur yang tak kunjung selesai, bahkan Gubernur Bengkulu telah meminta pihak Pelindo mengibarkan bendera putih bila tidak mampu mengatasi pendangkalannya.
“Kita lihat nanti apa yang menjadi alasan utama pihak Pelindo tidak bisa segera mengatasi pendangkalan alur,” kata Herwan.
Pemerintah Provinsi Bengkulu juga telah menyiapkan penasihat hukum untuk warga Enggano bila akan mengajukan penuntutan ganti rugi ke pihak Pelindo.
Untuk diketahui bahwa alur pelayaran Baai dan kolam pelabuhan Bengkulu mengalami pendangkalan, namun sampai saat ini belum dilakukan pengerukan dengan maksimal.
Kapal-kapal tak bisa merapat hingga dermaga, akibatnya banyak kegiatan ekonomi dan distribusi barang menjadi terhambat.
Pihak Pemprov Bengkulu sudah menyurati Menhub maupun Presiden dalam hal ini, juga Pelindo, namun belum ada aksi cepat untuk mengatasi masalah pendangkalan tersebut. (***)
