Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan pemerintah akan menyiapkan car terminal di Patimban Karawang yang lebih besar dari terminal mobil yang sudah ada di pelabuhan Tanjung Priok.
“Pemerintah sengaja menyiapkan fasilitas tersebut lebih awal, supaya ketika jumlah ekspor mobil naik, pengiriman mobil sudah tidak ada masalah lagi,” kata Wapres Jusuf Kalla, di pameran GIIAS 2017, ICE, BSD City, akhir pekan lalu.
Menurut JK, jika industri automotif dalam negeri berkembang maka akan berdampak positif ke industri lainnya. Makanya pemerintah mendorong agar industri automotif tidak hanya fokus memproduksi mobil untuk pasar domestik, tapi juga ekspor. Dengan banyaknya mobil yang diekspor, membuktikan produk yang dibuat secara lokal mampu bersaing dengan industri automotif di negara lain.
Sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap ekspor mobil, saat ini akan dibangun car terminal di Patimban, Pusakanagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat.
“Industri di bidang kendaraan mempunyai multiplier effect yang luar biasa di segala macam industri lainnya. Sehingga apabila industri mobil berkembang maka sekian ratus industri lainnya juga berkembang dan seperti ditekankan tadi jutaan orang bisa bekerja,” ujar Wapres Jusuf Kalla.
Sementara itu Chiefy Adi K, Dirut PT Ikatan Kendaraan Termial (IKT) kepada Ocean Week menyatakan bahwa hadirnya car terminal di Patimban nanti justru akan menjadi motivasi bagi anak perusahaan PT Pelindo II ini untuk bersinergi dengan car terminal di Patimban.
“Kita justru ingin masuk kesana dan menjadi salah satu operator di Patimban, sehingga dengan semikian dapat bersinergi dengan antara IKT dan Patimban,” ujar Chiefy beberapa waktu lalu.
Mobil Listrik
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla juga menyoroti soal rencana pengembangan mobil listrik di Indonesia. Menurut Kalla, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang dapat mempermudah pengadaan serta operasional dari mobil listrik.
Dalam pidatonya pada acara GIIAS 2017 di ICE BSD City Tangerang, JK mengatakan pengembangan mobil listrik dan hibrida merupakan tantangan dan harus dijalankan. Bagi Indonesia ini kebijakan pemerintah.
Pada dasarnya, Wapres JK menyadari bahwa Indonesia masih butuh penyediaan tenaga listrik yang besar guna mendukung perkembangan industri mobil listrik. JK menilai dengan infrastruktur yang terbangun dengan baik dan teknologi yang memadahi, maka biaya operasional untuk mobil listrik dapat lebih ditekan.
“Bayangkan kalau tiap malam ada 2 juta mobil yang di-charge, berapa MW (Mega Watt) yang dibutuhkan? Belum lagi ada 250 juta handphone kita yang di-charge pada saat bersamaan. Tentu kebutuhan listrik akan melonjak,” jelas Kalla.
Untuk saat ini, konsep dan prototype mobil listrik di Indonesia dikatakan masih sampai tahap pengembangan. Guna menarik minat para pelaku industri mobil listrik, Kalla juga mengindikasikan bahwa pemerintah bakal menyiapkan insentif.
Menurut rencana, Indonesia akan berupaya untuk menurunkan gas rumah kaca hingga 40 persen pada 2030. Sementara pada 2025, pemerintah menargetkan produksi mobil listrik di Indonesia mencapai 20 persen.
“Pemerintah sudah menyediakan regulasi bahwa produksi kendaraan ramah lingkungan minimal 20 persen dari 2 juta unit total produksi standar nasional di 2025, atau sekitar 400.000 unit. Ini bisa diisi oleh kendaraan listrik dan hibrida,” ungkap Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. (***)
