PT Pelindo Regional 2 Cabang Bengkulu terus melakukan persiapan pengerukan alur pelabuhan Baai. “Rencana hari Jumat ini (30/5) akan dilakukan penyambungan pipa pipa sampai titik dumping, selanjutnya melakukan trial pengerukan. Kami berharap tidak ada kebocoran kebocoran dalam penyambungan pipa pipanya, dan semoga besok (Sabtu) sudah bisa dimulai jika tidak ada kendala,” ujar Capt S. Joko, GM Pelindo Bengkulu kepada Ocean Week, Jumat pagi.
Beberapa hari lalu, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu, untuk meninjau langsung proses normalisasi alur pelayaran yang terdampak pendangkalan.
Kunjungan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kelancaran distribusi logistik dan pemulihan ekonomi di wilayah Bengkulu, terutama bagi masyarakat Pulau Enggano yang terdampak gangguan akses laut.
Wapres didampingi Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Arif Suhartono, dan jajaran manajemen Pelindo Regional 2.
Dalam kunjungan tersebut, Wapres meninjau titik sedimentasi menggunakan Kapal Tunda Bunga Raflesia milik Pelindo.
Gibran meminta seluruh pihak untuk saling mendukung dan berkolaborasi untuk percepatan pengerukan, sebagai bentuk kehadiran negara dalam mendukung aktivitas masyarakat yang terdampak.
Pengerukan ini harus diselesaikan secepat mungkin. Ini bukan hanya soal pelabuhan, tapi menyangkut akses hidup masyarakat, terutama di Pulau Enggano. Negara harus hadir, dan kita harus bergerak cepat,” tegas Wapres.
Pelindo, berdasarkan penugasan dari Kementerian Perhubungan, telah mendatangkan dua kapal keruk besar, CSD Costa Fortuna 3 dan AHT Costa Fortuna 5 untuk mempercepat normalisasi alur.
Proses pengerukan dilakukan bertahap, dengan target awal mencapai kedalaman -6,5 meter, dan selanjutnya hingga -12 meter agar kapal-kapal besar dapat langsung bersandar tanpa transhipment.
Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono menegaskan bahwa percepatan pengerukan merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk menjaga kelancaran rantai logistik nasional.
Saat ini kami tengah melakukan pengerukan untuk mengembalikan fungsi alur laut secara optimal dan kapal-kapal besar dapat langsung bersandar ke Bengkulu tanpa transhipment, baik kapal logistik maupun batu bara,” ujarnya.
Kunjungan Wapres dan upaya Pelindo ini juga menjadi bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menyambut baik perhatian pemerintah pusat terhadap infrastruktur maritim di provinsinya.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan Bapak Wakil Presiden. Ini membuktikan bahwa pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap Bengkulu. Harapannya pengerukan ini segera selesai agar aktivitas ekonomi bisa kembali normal,” ujar Helmi.
Sebelumnya Kepala KSOP Bengkulu Christianto mengatakan bahwa pengerukan alur pelayaran tahap satu ditargetkan rampung pada pertengahan Juni 2025. “Yang penting sekitar 17 kapal yang ada di dalam pelabuhan bisa keluar terlebih dulu, dan tujuh kapal yang menunggu di luar bisa masuk,” ujarnya kepada Ocean Week.
Dua pengusaha pelayaran di Jakarta yakni H. Sunarto, owner PT Gurita Lintas Samudera dan Faty Kusumo dari Temas Tbk mengungkapkan keprihatinannya karena kapal nya sudah dua bulan berada di dalam pelabuhan dan belum bisa keluar.
Keduanya berharap agar pengerukan bisa segera dilakukan, apalagi kapal keruknya sudah ada.
Ketua DPC INSA Bengkulu Rela Sumadiyana mengingatkan supaya pekerjaan pengerukan ini dikerjakan sesuai aturan yang ada. “Surat-surat nya dan perijinannya harus lengkap, jangan sampai nantinya berujung dengan masalah hukum,” katanya. (***)
