Indonesia National Shipowners Association (INSA) akan menggelar rapat umum anggota (RUA) pada hari Senin-Selasa (9-10/12) bertempat di Jakarta. Rencananya, RUA bakal dibuka oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Pesta empat tahunan organisasi pelayaran nasional ini pasti sangat ditunggu oleh para pebisnis pelayaran di seantero Nusantara, apalagi ada juga agenda perubahan kepengurusan.
Pemilihan ketua umum memang menjadi agenda yang paling ditunggu oleh para peserta RUA. Mereka pastinya ingin agar pengemban amanah yang diberikan oleh para anggota benar-benar dapat membawa perubahan, kemajuan maupun keberuntungan bagi para insan Pelayaran dalam negeri ini.
Makanya sudah hampir seminggu terakhir menjelang pelaksanaan kegiatan Akbar ini, perbincangan seputar siapa bakal calon ketua umum INSA periode 2019-2023 ini terus dipergunjingkan.
Tentu saja, ada diantara opini yang mereka kemukakan beragam. Ada yang ingin perubahan, namun tak sedikit pula yang ingin supaya kepengurusan dilanjutkan saja. Mengingat kepengurusan INSA dibawah kepemimpinan Carmelita Hartoto Cs dinilai bagus dan berhasil mewarnai kebijakan pemerintah di sektor angkutan laut.
Apalagi loyalitas Carmelita dinilai tak diragukan lagi. Bahkan wanita berparas cantik ini pun sangat handal dalam urusan lobi kepada para pihak, baik ke gouverment maupun mitra-mitranya untuk kepentingan INSA.
Bukan itu saja, yang paling disorot oleh kebanyakan anggotanya adalah soal waktu yang umumnya sangat sulit buat para pengusaha karena kesibukannya mengurus ‘dapur’-nya. Namun selama ini, Carmelita dinilai sangat memiliki waktu untuk organisasi ini. Pengorbanan waktunya untuk INSA bolehlah diacungi jempol. Dan ini belum tentu bisa dilakukan oleh para owner perusahaan pelayaran yang lain.
Biasanya dalam sebuah organisasi atau asosiasi berlaku istilah ”Hangat-hangat tai ayam’ artinya pada saat masih baru semangatnya begitu menggebu-gebu, waktunya dan loyalitasnya hampir dicurahkan untuk organisasinya, tapi beriringan dengan berjalannya waktu, semuanya itu sedikit demi sedikit meluntur, memudar, lalu sirna, dengan alasannya sangat klasik, mau urus dulu perusahaan, atau banyak lagi alasan lainnya.
Tetapi, semua itu tak berlaku bagi Carmelita selama kepemimpinannya. Bahkan tidak jarang putri almarhum Hartoto (mantan ketua umum INSA era 90-an) tersebut harus meninggalkan agenda pribadinya hanya untuk organisasi ini. Bayangkan saja, jika dalam satu hari sekitar 4-5 undangan meeting mesti dihadirinya, terkadang bukan hanya di Jakarta, melainkan di luar kota atau di luar negeri. Memang, bisa saja diwakilkan pengurus yang lain, tetapi jika sudah menyangkut kebijakan, mau tak mau harus ketua umum yang datang. Lagi pula pengundang pun lebih puas kalau yang hadir adalah sosok ketua umum langsung. Itulah yang barangkali mesti menjadi bahan pertimbangan oleh semua pelaku usaha shipping nasional ini.
Kita ini seringkali latah dengan meneriakkan perubahan, perubahan, dan perubahan, namun perubahan belum tentu membawa kebaikan. Misalnya, saat terjadinya perubahan dari Orde Baru ke era reformasi, apakah perubahan ini akhirnya menjadi lebih baik atau semakin buruk, masyarakatlah yang kemudian bisa merasakan. Mungkin hal itupun dapat dirasakan juga oleh para pebisnis pelayaran domestik ini. Jangan sampai teriak-teriak perubahan justru akhirnya hanya penyesalan dan hujatan yang meluncur dari bibir setiap orang.
Bahwa saat ini problem yang sedang dihadapi usaha pelayaran sangatlah berat, tak bisa dipungkiri. Kondisi dan situasi ekonomi dunia yang belum membaik akhirnya berpengaruh pula kedalam roda perekonomian dalam negeri. Dan ini berpengaruh pula terhadap dunia angkutan laut nasional.
Apakah dalam situasi berat yang sedang dihadapi pelayaran ini tak juga menjadi pertimbangan oleh para pengusaha pelayaran untuk berpikir, ya sudahlah lanjutkan saja kepengurusan yang sekarang untuk periode mendatang, toh mereka pula para pengurus aktif yang selama ini berjuang untuk Omni Buss Law, Cabotage, serta yang lainnya demi usaha pelayaran.
Kan bisa saja diberikan catatan agar problem-problem yang masih tersisa itu dapat diselesaikannya. Dari pada ada tokoh baru yang masuk, namun justru nantinya akan semakin menambah masalah baru.
Lagi pula untuk kepengurusan organisasi, itu kan ada aturan mainnya, tidak bisa serta merta orang atau siapapun bisa seenaknya mencalonkan, karena mesti melalui berbagai tahapan. Yah..mungkin polanya mirip dengan pegawai negeri. Jadi untuk bisa menduduki tempat tertinggi di organisasi ini barangkali harus pernah mejadi pengurus aktif di kepengurusan terakhir.
Perlu ada proseslah, di PNS, di perusahaan juga ada proses, termasuk dalam dunia kewartawanan. Mungkin di PNS, untuk menjadi Eselon I, perlu waktu yang panjang, begitu pula untuk menduduki Pemimpin Redaksi dalam dunia jurnalis di usaha penerbitan, prosesnya sangat lama.
Jadi kaderisasi itu memang perlu dilakukan, namun mesti lewat proses, sehingga pada saatnya si tokoh atau orang tersebut sudah matang, saat diamanahi menjadi pemimpin. Namun, bagaimana perjalanan INSA 4 tahun kedepan, siapa yang bakal jadi pemimpin asosiasi ini, akan ditentukan di RUA tanggal 9-10 Desember 2019 nanti. Selamat melaksanakan RUA. (ocean week/***)
