Regulasi, Bisnis dan Masa Depan Pelabuhan Indonesia, Seperti Apa? menjadi diskusi fenomenal jelang akhir tahun 2023 yang diselenggarakan media Ocean Week, bertempat di hotel Sunlake, Sunter Jakarta Utara, pada Kamis (9/11).
Kegiatan yang dibuka oleh Dr. Wihana Kirana Jaya, Staf Kementerian Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi, mewakili Menhub Budi Karya Sumadi tersebut dihadiri oleh para ketua asosiasi (INSA, Aptrindo, Aptesindo, ALFI, APBMI, ISAA, ABUPI, para operator terminal), dan berbagai dunia usaha, baik secara tatap muka maupun melalui zoom.
Pada kesempatan ini, Wihana Kirana sempat menyinggung bagaimana semua pelaku usaha di sektor transportasi laut dan kepelabuhan, termasuk pemerintah (Kemenhub) bisa membaca arah pelabuhan kedepan. “Bagaimana regulasinya, bagaimana bisnisnya. Kita mesti samakan visi misi pada saat akan membuat sebuah regulasi. Pemerintah harus bisa melihat dari sisi politik, sosial budaya, ekonomi serta arah kedepannya,” ujarnya.
Jika mindset sudah sama, maka kita bisa melihat kedepan dalam rangka membuat regulasi. “Dan penting pula lagi bagaimana membangun organisasi kembali karena sudah banyak yang terjadi perubahan,” jelasnya lagi.
Suara yang cukup kritis juga datang dari prof. Saut Gurning dari ITS Surabaya. Gurning beberapa kali menyorot bagaimana pemerintah (perhubungan laut) terkesan jalan ditempat. Padahal negara-negara tetangga (Singapura, Malaysia) sudah jauh kedepan. “Mohon maaf Perhubungan Laut masih saja mengotak-atik peraturan yang mestinya sudah tak perlu dibahas lagi,” katanya.
Menurut Saut Gurning bagaimana mestinya pemerintah (perhubungan laut) dapat bergerak cepat beriringan dengan swasta.
Wihana juga menyampaikan bahwa tahun 2045 merupakan momentum bersejarah, karena Indonesia genap berusia 100 tahun atau satu abad Indonesia. Hal ini yang menjadi salah satu alasan munculnya ide, wacana, dan gagasan Indonesia Emas 2045.
“Saat ini perhatian seluruh bangsa Indonesia terfokus pada cita-cita Indonesia Emas tahun 2045, yang mana cita-cita tersebut adalah harapan seluruh bangsa yang ingin melihat langkah dan postur kita yang maju bertumbuh secara berkesinambungan baik pemerintah maupun swasta. Indonesia emas akan berpengaruh terhadap perjalanan dunia kepelabuhanan dan kemaritiman di Indonesia,” ungkapnya.
“Untuk itu kita harus bisa mengetahui posisi bisnis kita di pelabuhan akan seperti apa, kita harus membangun mindset yang kompak untuk kepentingan bersama, menyamakan visi dan misi serta yang terpenting memonitoring yang akan dilakukan,” kata Wihana.
“Kita harus bisa membaca bagaimana arah bisnis pelabuhan kedepannya, kita juga harus terus mengikuti arah depan karena pemerintahan sisa setahun lagi dan dipastikan akan terjadi perubahan yang menyesuaikan situasi dan kondisinya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi kondisi sektor pelayaran. Demikian juga maju mundurnya armada merah putih ini baik di dalam maupun luar negeri dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah.
“Kedepan kita akan menuju era Indonesia emas, kita akan menjadi pilar pembangunan. Kita semua bisa berbicara soal bisnis, namun kita berharap pemerintahan selanjutnya bisa melanjutkan dan menjalankan pemerintahan yang sekarang,” katanya.
“Kita harus tetap bekerja sama, baik pemerintah maupun swasta dan semua pihak harus bergerak bersama-sama dengan visi misi kita semua harus sama,” jelasnya.
Sedangkan Regional Head 2 Pelindo Drajat Sulistyo menyampaikan, hingga saat ini Pelindo sebagai penyedia jasa kepelabuhanan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja kepelabuhanan. Termasuk pengembangan – pengembangan pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia.
“Kita sebagai pengelolah pelabuhan selalu berupaya menjaga hubungan baik dengan pengguna jasa, disamping itu juga kita harus saling support dan bersinergi,” kata Drajat.
Menurutnya, transformasi Pelabuhan Indonesia (Pelindo) pasca merger terus dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa.
Selain itu, Pelindo akan mengambil alih segala resiko tanggung jawab terhadap perjanjian dengan pemerintah, artinya Pelindo seperti subholding dan anak perusahaan dia hanya menjalankan turunannya.
Guna menjamin pelayanan kepelabuhanan, Pelindo selalu memastikan kehandalan operasional pelabuhan untuk menjaga layanan kepada pengguna jasa untuk menghindari terjadinya wan prestasi yang berakibat ketidakharmonisan hubungan antara Pelindo dengan pengguna jasa dengan terus melakukan standarisasi layanan kepelabuhanan di lingkungan Grup PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
“Pelindo merger itu semua sesuai dengan Peraturan Pemerintah no. 101 tahun 2021, untuk menyamakan semua layanan, menyamakan fasilitas, menyamakan semuanya, mungkin memang masih banyak ketimpangan dan tentunya ini harusnya diikuti para Bup yang sudah ada untuk menyamakan layanan service dan fasilitas, karena apapun yang terjadi hari ini Pelindo juga terkoneksi dengan para BUP atau para TUKS, dengan pelabuhan yang ada di Indonesia artinya Pelindo tidak bisa berdiri sendiri, tetap harus sama-sama berkolaborasi dengan semua pihak,” kata Drajat.
Masalah pemanduan dan penundaan pun sempat mendapat sorotan dari Capt. Zaenal A. Hasibuan. Dia pun berharap pemerintah (Hubla) mampu merevisi PP no. 57/2014 tentang pandu tunda sesuai dengan kondisi dan situasi nya.
Satu masalah lain yang tak kalah penting menjadi sorotan adalah soal pengerukan alur pelayaran. Nah, untuk pengerukan inipun pemerintah (Hubla) juga terkesan lamban. Padahal hal ini sangatlah penting untuk keselamatan pelayaran.
Memang, sebagai kunci untuk keberhasilan semua sektor di kepelabuhanan adalah koordinasi, kolaborasi. “Sudah tak bisa jalan sendiri-sendiri, harus bisa kolaborasi, bekerjasama,” kata Drajat maupun Febri.
Bagaimana menciptakan hal itu, bergantung lagi kepada semua pihak. Apakah bisa dan sanggup. (**)
