Harapan stakeholders angkutan laut kepada Menhub Budi Karya Sumadi yang kembali dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Perhubungan memperkuat kabinet Indonesia Maju, untuk perkuatan usaha nasional (domestik) tidaklah berlebihan. Sebab, Budi Karya dianggap sudah sangat mengetahui seluk beluk, susah payah para pengusaha lokal di bidang angkutan laut.
Salah satunya usaha di sektor angkutan penyeberangan. Ocean Week yang pada Kamis pagi (24/10) ini menghubungi Khoiri Soetomo, Ketua Umum Gapasdap (organisasi berkumpulnya para pengusaha kapal penyeberangan) mengaku jika problem yang masih dihadapi usaha di sektor ini masih sangat banyak.
Bahkan, Khoiri merasa sedih, sudah banyak teman-teman seprofesinya berguguran akibat tak kuat bersaing, dan karena aturan yang dinilainya belum memihak kepada usaha penyeberangan. Karena itu, di era kepemimpinan Budi Karya Sumadi sebagai Menhub untuk kedua kali ini, Khoiri berharap, Kemenhub akan berpihak kepada pelaku usaha di bidang ini.
“Nomer satu tetap mengatur keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dermaga pelabuhan dengan jumlah armada yang makin hari makin jauh dari kebutuhan dan mengatur keseimbangan antara demand and supply. pemerintah mesti fokus membenahi dan membangun infrastruktur, jangan membangun kapal yang sudah sangat Over supply, serta fokus meningkatkan standard keselamatan pelayaran penyeberangan dengan melakukan penegakan ODOL dan IMDG,” kata Khoiri, di Jakarta.
Tarif tentu saja, ujarnya, harus adil dan seimbang untuk seluruh stake holder demi terciptanya iklim usaha yang kondusif, tarif yang memadai akan menjamin standard pelayanan dan standard keselamatan pelayaran. “Penentuan tarif tidak lagi dikorbankan hanya demi kepentingan politis dan populis,” ungkapnya lagi.
Barangkali, harapan yang disampaikan Gapasdap, juga diinginkan oleh para pelaku usaha di sektor transportasi yang lain. Mungkin, masyarakat Indonesia bagian timur juga tetap bersikeras untuk kapal tol laut tetap melayari ke daerah mereka.
Hanya saja, pelaksanaan program Tol Laut yang tidak berjalan baik pada periode pertama, perlu dilakukan pendekatan yang lebih inovatif agar bisa berjalan lebih efektif. “Kemenhub harus menjadi solusi dari permasalahan logistik bukan malah jadi hambatan,” ujar Menhub Budi saat memberi sambutan pada pertemuan dengan para pegawai Kemenhub, kemarin.
Rencananya, anggaran subsidi program Tol Laut 2020 sebesar Rp452.5 miliar atau naik dua kali lipat dibandingkan anggaran 2019 sebesar Rp222.08 milar.
Trayek Tol Laut tahun depan juga bertambah menjadi 21 trayek, dengan 21 kapal baik di BUMN atau swasta. Dari 21 trayek Tol Laut dibagi menjadi 12 trayek penugasan melalui PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sebanyak enam trayek dan PT ASDP Indonesia Ferry dua trayek serta PT Djakarta Llyod sebanyak empat trayek. Selebihnya ada tujuh trayek Tol Laut yang dilelang ke operator swasta nasional.
Budi Karya Sumadi memang menjadi salah satu Menteri yang responsif. Pria kelahiran Palembang 18 Desember 1956 tersebut merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Dia menjabat Menteri Perhubungan pada 27 Juli 2016 menggantikan Ignasius Jonan. Sebelum menjadi Menteri Perhubungan, Budi sempat menjadi Direktur Utama PT Angkasa Pura II maupun memimpin badan usaha milik daerah (BUMD) yakni PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Semoga, di periode kedua memimpin Perhubungan, banyak hal yang akan ditorehkannya, yang tentunya untuk kepentingan dan perkuatan usaha lokal. Selamat buat Budi Karya Sumadi. (***)
