Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo akan mendorong Komisi V DPR meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera menyelesaikan proyek pembangunan pelabuhan yang mangkrak maupun yang belum beroperasi.
“Mengingat saat ini memasuki masa percepatan pembangunan proyek strategis,” kata Bambang kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/9).
Pernyataan Bambang tersebut menyikapi persoalan terkait belum dipastikannya anggaran kelanjutan proyek pelabuhan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kata Bambang, berdasarkan data Kemenhub per-April 2018 masih ada 33 proyek pelabuhan yang mangkrak dan belum beroperasi.
Bambang juga akan mendorong Komisi V DPR RI meminta Kemenhub melakukan evaluasi anggaran dan juga evaluasi terhadap aspek sosial-ekonomi pelabuhan.
Menurut Bambang, adanya proyek pelabuhan yang mangkrak merupakan salah satu dampak dari kurangnya perencanaan dalam penggunaan anggaran.
Seperti diketahui, pelabuhan yang berstatus Kondisi Dalam Pengerjaan (KDP) itu diperiksa langsung oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal itu diakui Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo. Kemenhub memang memeriksa 33 pelabuhan KDP dan 1 proyek perkapalan. Kegiatan tersebut diakuinya merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Pemeriksaan pelabuhan KDP itu memang tersebar merata di seluruh Indonesia khususnya di daerah-daerah terpencil. Di antaranya pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara Timur hingga Papua. Ke-33 proyek pelabuhan mangkrak tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan nilai Rp 2,8 triliun.
Tawari Swasta
Beberapa waktu lalu, Sekjen Kemenhub Djoko Sasono menyatakan, Kemenhub berencana, sedang, dan sudah membangun sekitar 3.000 pelabuhan di seluruh Indonesia. Untuk kebutuhan tersebut, diperlukan anggaran sebesar Rp 1200 triliun, sementara Kemenhub hanya mampu menyediakan dana dari APBN sebesar Rp 500 triliun. “Makanya kami mengajak swasta untuk terlibat dalam pengelolaan pelabuhan-pelabuhan itu,” katanya.
Kemenhub telah menawarkan beberapa pelabuhan untuk dikelola oleh swasta yang merupakan anggota Indonesian National Shipowners Association (INSA) melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Pelabuhan-pelabuhan yang ditawarkan pemerintah ke swasta, antara lain Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Anggrek Gorontalo, Pelabuhan Bau-bau, Pelabuhan Serui, Pelabuhan Tobelo, Pelabuhan Pomako Timika, Pelabuhan Kaimana, dan Pelabuhan Tahuna.
Berikut daftar 33 proyek pelabuhan mangkrak beserta status dan nilai anggarannya:
– Sumatera
1. Pelabuhan Tiram, APBN 2012-2014 Rp 21,17 miliar. Mangkrak (dilanjutkan)
2. Pelabuhan Teluk Tapang, APBN 2012-2013 Rp 128,21 miliar. Mangkrak
3. Pelabuhan Barus, APBN 2013-2017 Rp 48,83 miliar. Dilanjutkan
4. Pelabuhan Tanjung Beringin, APBN 2007-2016 Rp 16 miliar. Mangkrak
5. Pelabuhan Pangkalan Sidek, APBN 2012-2015 Rp 45,42 miliar. Dilanjutkan
6. Pelabuhan Tanjung Berakit, APBN 2014-2017 Rp 74,28 miliar. Mangkrak
7. Pelabuhan Malarko, APBN 2012-2014 Rp 112,89 miliar. Mangkrak (dilanjutkan)
8. Pelabuhan Dompak, APBN 2013-2015 Rp 57,34 miliar. Mangkrak
9. Pelabuhan Mocoh, APBN 2013-2015 Rp 62,43 miliar. Mangkrak
10. Pelabuhan Meranti, APBN 2013-2015 Rp 50,72 miliar. Mangkrak
– Jawa
1. Pelabuhan Pacitan, APBN 2012-2013-2015 Rp 55,25 miliar. Mangkrak
2. Pelabuhan Kalianget Sumenep, APBN 2013 Rp 4,89. Mangkrak
– Kalimantan
1. Pelabuhan Mempawah, APBN 2015 Rp 1,4 miliar. Dilanjutkan Pelindo II
2. Pelabuhan Marabatuan, APBN 2013 Rp 16,62 miliar. Mangkrak
3. Pelabuhan Matasiri, APBN 2013-2015 Rp 39,62 miliar. Mangkrak
4. Pelabuhan Serongga, APBN 2009 Rp 16 miliar. Mangkrak
5. Pelabuhan Sebuku, APBN 2012-2016-2018 Rp 215,15 miliar. Mangkrak (dilanjutkan)
6. Pelabuhan Batatunjung, APBN 2012-2017 Rp 110,44 miliar. Mangkrak
7. Pelabuhan Palaran, APBN 2013-2015-2018 Rp 52,61 miliar. Mangkrak (dilanjutkan)
8. Pelabuhan Mantaritip, APBN 2009-2014-2018 Rp 99,1 miliar. Mangkrak (dilanjutkan)
9. Pelabuhan Penajam Paser, APBN 2015 Rp 5 miliar. Mangkrak
10. Pelabuhan Sangatta, APBN 2012 Rp 49,15 miliar. Mangkrak
11. Pelabuhan Kuala Samboja, APBN 2014 Rp 30 miliar. Mangkrak
12. Pelabuhan Sesayap, APBN 2012 16,61 miliar. Mangkrak
– Sulawesi
1. Pelabuhan Watunohu, Koleksi Utara, APBN 2015-2017 Rp 38,05 miliar. Mangkrak (dilanjutkan)
– Nusa Tenggara Timur
1. Pelabuhan Pota, APBN 2015-2017 Rp 29,6 miliar. Mangkrak (dilanjutkan)
2. Pelabuhan Kolbano, APBN 2013-2014-2017 Rp 58,27 miliar. Mangkrak (dilanjutkan)
3. Pelabuhan Nunbaun Sabu, APBN 2013-2017 Rp 82,36 miliar. Mangkrak (dilanjutkan)
– Maluku
1. Pelabuhan Yos Sudarso, APBN 2013-2014-2017 Rp 54,79 miliar. Mangkrak (dilanjutkan)
2. Pelabuhan Batu Merah, APBN 2014-2017 Rp 10,52 miliar. Mangkrak (dilanjutkan)
3. Pelabuhan Air Buaya, APBN 2012-2015 Rp 21,4 miliar. Mangkrak4. Pelabuhan Sirine, APBN 2014 Rp 755,9 juta. Mangkrak
– Papua
1. Pelabuhan Sarmi, APBN 2015 Rp 32,94 miliar. Mangkrak. (ow/***)
