PT Pelabuhan Indonesia III mengusulkan pengalihan subsidi tol laut dari pelayaran besar ke pelayaran rakyat jika ingin menjadikan Pelabuhan Tenau, Kupang, sebagai hub di Indonesia timur.
Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Doso Agung menyatakan saat ini subsidi diberikan kepada pelayaran dari pelabuhan besar ke pelabuhan hub, misalnya dari Pelabuhan Tanjung Perak ke Pelabuhan Tenau Kupang.
Doso berpendapat, subsidi dapat dialihkan ke kapal pelayaran rakyat (Pelra) dari Pelabuhan Tenau ke pelabuhan-pelabuhan pengumpan di sekitarnya.
“Sehingga pelayaran rakyat dapat berkembang dan pengembangan rute pelayaran ke pulau-pulau kecil dapat memanfaatkan dermaga terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) milik pemerintah dan BUMN yang selama ini utilisasinya masih rendah,” jelasnya dalam siaran pers, menjawab atas perintah Menhub Budi Karya yang minta Pelindo III bisa selesaikan tol laut di pelabuhan yang dioperasikannya.
Pelindo III telah menempatkan dua unit container crane (derek peti kemas) bertenaga listrik dan empat unit rubber tyred gantry atau derek peti kemas untuk lapangan penumpukan.
“Pelindo III memilih untuk berinvestasi menempatkan fasilitas peralatan bongkar muat yang memadai agar tingkat produktivitas pelabuhan dapat berjalan baik, sehingga Pelabuhan Tenau Kupang yang berada di lokasi strategis dapat mendukung program tol laut untuk menjadi pelabuhan hub untuk rute kapal pengumpang ke pulau-pulau lain di NTT,” jelas Doso.
Seperti diketahui bahwa Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Pelabuhan Tenau baru-baru ini menyampaikan gagasannya untuk menjadikan pelabuhan Tenau sebagai hub di timur.
“Ke depan kalau nanti bisa dikembangkan, mungkin untuk (jadi pelabuhan) hub di sebelah timur, setelah kajiannya selesai,” ujar Jokowi.
Di Tenau, Presiden meninjau langsung pemuatan 470 ekor sapi menggunakan gangways atau fasilitas jembatan hewan dari dermaga ke Kapal Motor Camara Nusantara 3. Pemuatan sapi ke kapal di Pelabuhan Tenau Kupang tidak dengan cara mengikat dan mengangkat leher hewan karena dapat membahayakan keselamatan dan kualitas ternak.
Presiden mengatakan dari enam kapal ternak yang berjalan, lima di antaranya berasal dari NTT. Setiap tahun, 70.000 ekor sapi dikirim ke Jakarta dan sekitarnya.
“Kapal ini dulu disubsidi. Dulunya Rp700.000 [per ekor], sekarang tinggal Rp200.000. Seperti itu yang kita kehendaki. Awal-awal pasti kosong, lalu disubsidi. Kemudian lama-lama berkurang, hingga sekarang penuh terus,” tambah Jokowi.
Presiden bersama rombongan juga memantau proses bongkar muat peti kemas di Kapal Marina Star 1 dengan menggunakan container crane bertenaga listrik. Kapal dengan rute pelayaran Surabaya–Kupang pergi-pulang itu membongkar muat sekitar 1.000 TEUs peti kemas di dermaga.
“Arus bongkar muat saat ini sekitar 110.000 TEUs per tahun, padahal kapasitas mampu menampung hingga 240.000 TEUs per tahun. Artinya ,masih ada kelonggaran [sisa kapasitas] yang cukup,” kata Jokowi.
Penyelenggaraan tol laut pemerintahan Presiden Joko Widodo memang masih belum tuntas. Sejumlah persoalan masih harus diselesaikan, terutama kekosongan angkut balik di sejumlah daerah di wilayah Indonesia bagian timur. Dan ini menjadi prolem yang paling pelik yang tersisa.
Karena itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara khusus menugaskan Pelindo III menyelesaikan persoalan tersebut. Salah satu solusi yang dicanangkan adalah pemberian subsidi. “Selama ini tol laut yang mengangkut kontainer dari Jakarta atau Surabaya, pulangnya relatif kosong. Hanya ada muatan 20-30%,” kata Menhub Budi, dalam keterangannya usai mendampingi kunjungan Presiden Jokowi ke Pelabuhan Tenau,Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), belum lama ini.
Budi Karya juga menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap tol laut, angkutan perintis, dan kapal ternak yang ada di NTT. “Kami tugaskan Pelindo III untuk buat untuk uji coba pertama dengan beberapa kontainer dengan memberikan subsidi,” ungkap Menhub.
Menurut Menhub, kedepan, kalau skema subsidi berhasil, secara bertahap program tol laut akan menjadi komersial penuh, dan subsidi dicabut. Dengan begitu, selain untuk mendongkrak okupansi, juga ada keuntungan yang diraih Pelindo III. “Dari Surabaya, setengahnya sudah komersial, kita harapkan tol laut yang keliling di daerah NTT ini okupansi bisa maksimal dan juga ekonomis. Akhirnya tanpa subsidi diharapkan akan tetap berjalan,” kata Menhub. (bi/ow/**)
