Peraturan Menteri Perhubungan nomor 49 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, pada Selasa (26/9) disosialisasikan dan didiskusikan kepada stakeholders di pelabuhan Tanjung Priok.
Sosialisasi tersebut dibuka langsung oleh Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Nyoman Gede Saputera, bertempat di Jakarta Utara.
Salah satu nara sumber pada sosialisasi tersebut adalah Kolonel Samiyono dari Pushydrosal, menyatakan mengenai pentingnya pemetaan wilayah daerah lego jangkar maupun alur pelayaran untuk diinformasikan atau dipetakan ke Pushidrosal.
“Kalau sudah diinfokan, lalu dipetakan dan segera dipublikasikan secara nasional maupun internasional agar sosialisasi tersebut lebih efektif, karena dalam bernavigasi di laut yang digunakan adalah peta. Sebab tanpa sosialisasi pun kalau sudah terpetakan semua navigator akan paham,” kata Capt. Supriyanto, Sekretaris DPC INSA Jaya kepada Ocean Week, Rabu (27/9) mengutip perkataan Samiyono, di Jakarta.
Supriyanto juga mengungkapkan bahwa sekarang ini alur masuk ke Pelabuhan Priok, misalnya, yang tadinya satu sudah jadi dua arah, makanya penting untuk dipetakan.
Dengan belum adanya peta, ujarnya, membuktikan belum terpadunya antar lembaga-lembaga yang membidangi keselamatan navigasi.
Menurut Supriyanto, masalah pemetaan tersebut sudah dikoordinasikan dengan pihak Hydros. “Untuk jangka pendeknya sudah dimasukkan dalam NTM, tapi saya belum tahu persis hasilnya. Kita yang di Priok tahu ada dermaga baru NPCT1 dan breakwater yang mundur sudah setahun lebih beroperasi,” ungkapnya.
Selama ini, tuturnya, kita masih mengikuti peta nasional no. 58 dan 86B (peta lama-red) yang belum ada koreksi. “Kade NPCT1 belum kelihatan di peta, semoga kedepan peta pemutakhiran data bisa lebih baik lagi, sehingga up to date,” ucapnya.
Oleh karena itu, Supriyanto memandang pentingnya bersinergi antara lembaga satu dengan lainnya. “Kalau pihak Hydros tak diberi tahu, dan juga tidak dilapori, tidak akan dipetakan,” ujarnya lagi.
Kolonel Samiyono, menyatakan sudah pernah menyarankan supaya pihak PT Pelindo membuat kerjasama dengan pihak Hydros, agar semua pelabuhan dapat ter-up date secara berkala. Karena pada umumnya kapal-kapal sangat ketat. “Sebab kalau petanya tak up to date atau belum ada petanya yang memadai, kapal-kapal asing tak mau masuk pelabuhan,” katanya. (***)
