Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi membuka rapat umum anggota (RUA) ke-XVII DPP INSA 2019 pada hari Senin (9/12), bertempat di hotel Sultan Jakarta.
Hampir 400 pelaku usaha pelayaran menghadiri acara Akbar ini. Hadir pada kegiatan ini Menhub Budi Karya Sumadi, Dirjen Hubla Agus Purnomo, Ketua Umum Kadin Indonesia Ruslan Rosano, Ketua APINDO Haryadi Sukamdani, dan para ketua umum asosiasi (APBMI, ISAA, Gapasdap, dan sebagainya).
Saat memberi sambutan Luhut mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh INSA selama ini.
Luhut juga meminta kepafa Menhub Budi Karya Sumadi terkait Azas Cabotage yang harus dipertahankan karena untuk kedaulatan negara dan bangsa Indonesia.
Pada kesempatan memberi sambutannya, Luhut pun menyinggung tentang coast guard yang nantinya akan dijadikan satu dari beberapa institusi keamanan yang ada saat ini (Bakamla, Polairud, KPLP, dan sebagainya). “Kita satukan coast guard tapi kapalnya jangan kecil-kecil, dan saya sudah bicara dengan Menhan Prabowo,” ungkap Luhut.
Menko Maritim juga minta INSA supaya mengajukan konsep untuk coast guard ini. “Kita bisa atur kok, kan yang buat kebijakan ya kita-kita juga,” katanya lagi.
Luhut pun ingin agar INSA punya peran besar untuk kemajuan Indonesia kedepan.
Sebelumnya Menhub Budi Karya menyatakan sudah minta kepada Menko Maritim Luhut Panjaitan untuk mendukung diteruskannya pelaksanaan Azas cabotage.
Budi juga mengapresiasi INSA yang selama ini sudah sangat baik menjadi mitra pemerintah.
Tak Perlu Investasi Asing
Ketua Pelaksana RUA Carmelita Hartoto, dalam sambutannya menyatakan, INSA siap bergandengan dengan Kemenko Maritim dan Menhub untuk memajukan sektor angkutan laut nasional.
“INSA siap bergandeng tangan bersama Pak Menko dan Pak Menteri untuk memajukan sector maritime kita,” kata Carmelita Hartoto, ketua umum INSA dalam sambutannya.
Meme (panggilannya), menyatakan bahwa penerapan asas cabotage di Indonesia telah terbukti mendorong pertumbuhan armada kapal nasional sebesar 323%, dari 6.041 unit kapal pada tahun 2005 menjadi 25.559 unit kapal di tahun 2018.
Dengan jumlah armada yang sebanyak itu, katanya, seluruh kebutuhan angkutan laut dalam negeri baik barang maupun penumpang sudah terpenuhi oleh kapal berbendera Merah Putih.
Selain itu, juga tercipta ekosistim ekonomi maritim yang cukup besar. Misalnya, pertumbuhan industri turunan seperti sektor Galangan Kapal, Asuransi, Perbankan dan yang juga penting berhasil menyerap jutaan tenaga kerja dan pelaut Indonesia.
Oleh karenanya Industri Pelayaran Nasional adalah industri strategis bagi perekonomian nasional serta berperan penting dalam kedaulatan bangsa.
Atas dasar itulah INSA berulang kali memohon agar Industri Pelayaran nasional berada dalam DNI (Daftar Negative Investasi).
“Industri Pelayaran Nasional tidak memerlukan investasi asing, karena sudah berhasil membangun armada Nasional sendiri. Berbeda dengan investasi asing di bidang infrastruktur yang berdampak positif bagi pembangunan nasional. Mengapa? Karena investasi asing di sector lain prinsipnya membawa modal dari negara mereka, membangun sesuatu di Indonesia dan berdampak langsung kepada masyarakat Indonesia,” ujar Meme.
Menurut Carmelita, bila investasi asing dibuka untuk bidang Pelayaran, hanya merupakan investasi kepemilikan kapal asing berbendera Indonesia. Karena pendapatan yang mereka peroleh, akan ditarik kembali ke negara investor sebagai pengembalian pinjaman luar negeri mereka. Sehingga tidak memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.
“Malahan akan menambah defisit neraca jasa transportasi kita, yang sudah besar akibat transportasi muatan ekspor impor yang selama ini didominasi asing,” ucapnya lagi.
Meme juga mengungkapkan, Bank Indonesia dan Bappenas mencatat, pada tahun 2018 defisit neraca jasa transportasi barang sudah mencapai 6.9 milyar dollar.
Carmelita menanyakan, apakahh kita menolak inevstasi asing? Tidak juga, karena untuk kapal-kapal kerja tertentu, seperti kapal pengeboran masih dimungkinkan untuk menerima investasi asing, dengan skema kepemilikan PMA yang berbeda dengan PMDN.
“Karena itu Pak Menko (Luhut Panjaitan) dan pak Menteri (Menhub Budi Karya) saya selaku Ketua Umum INSA mewakili seluruh pengusaha kapal meminta agar Pemerintah terus berkomitmen menjaga asas cabotage yang merupakan amanat Undang-undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, sebagai bentuk kedaulatan negara. INSA akan mendukung dan menjadi garda terdepan dalam menjaga asas cabotage demi kedaulatan negara,” tegas Meme.
Lokomotif
Carmelita mengatakan, pelayaran merupakan lokomotif bagi industri lainnya di neegri ini. Sedikitnya, ada 18 cluster bisnis yang mendapat dampak dari tumbuhnya industri pelayaran nasional, seperti galangan kapal, asuransi, logistik, hingga ke sektor pendidikan SDM pelaut.
Pelayaran nasional juga memiliki peranan strategis dan berdampak langsung bagi perekonomian nasional, khususnya dalam kelancaran arus barang dan orang dari satu pulau ke pulau lain. Sebagai negara kepulauan, peran pelayaran dalam sirkulasi barang sangatlah vital.
“Berulang kali saya sampaikan, jangan pernah berpikir laut memisahkan kita, justru lautanlah yang menyatukan kita. Memang, kami beberapa kali mendengar ada yang salah sangka dan berpikir pelayaran sebagai biang keladi dari tingginya biaya logistik nasional yang masih berkisar 24 persen dari PDB. Padahal kalau struktur biaya logistic kita rinci satu persatu, maka akan terlihat bahwa porsi biaya angkutan laut hanya 19 persen dari total mata rantai logistik,” katanya lagi.
Menurut Meme, INSA sangat mendukung penurunan biaya logistic. Itulah sebabnya INSA bersama Kementerian Perhubungan sering melakukan kegiatan bersama saling bertukar ide dan gagasan khususnya dalam mensukseskan program Tol Laut pemerintah.
“Untuk tahun ini, pelayaran swasta nasional melayani tujuh trayek Tol Laut. Pak Menko dan Pak Menhub, kami siap membantu pemerintah untuk meningkatkan program tol laut. Bahkan kami siap memberikan ide-ide baru yang out of the box untuk mempercepat suksesnya program tol laut,” tuturnya.
Carmelita pun menceritakan, sebagaimana kita ketahui bersama, krisis global masih terus mengantui dunia usaha. Perang dagang antara dua kekuatan ekonomi dunia masih berlanjut, bahkan ada prediksi akan terjadinya resesi di beberapa negara.
“Ekonomi global pada 2018 tumbuh 3,7 persen saja, tahun ini diprediksi hanya berkisar 3 koma sekian persen. Seperti pernah saya katakan, krisis sekarang seperti arisan. Terjadi terus di berbagai belahan dunia, karenanya kita harus terus siap,” ucapnya.
Meme mengakui jika Indonesia juga terkena dampaknya. Namun, di tengah krisis ini, pelayaran terus berjuang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 sebesar 5,17 persen. Pada kuartal III 2019, pertumbuhan ekonomi nasional telah mencapai 5,02 persen.
“Capaian ekonomi ini patut disyukuri karena kita masih mampu mencatatkan kinerja ekonomi berkisar 5 persen, jauh di atas pertumbuhan global. Hal ini tentu adalah hasil dari kerja pemerintah yang tentu juga didukung oleh pelaku usaha,” jelasnya.
Menurut Meme, krisis juga berdampak terhadap dunia pelayaran. “Kita tahu di banyak negara maju, pelayaran mereka sedang terseok-seok, bahkan ada banyak raksasa pelayaran yang telah tumbang. Inilah realita di depan kita. Kita bisa mengutuki kegelapan, tetapi saya mau mengajak kita menyalakan pelita. Kita bisa menyalahkan situasi, tapi saya mengajak kita menemukan solusi. Kita bisa pesimis, tapi saya mengajak kita untuk optimis. Karena dunia hanya akan dimiliki oleh orang-orang optimis. Bukankah badai dan gelombang adalah makanan kita sehari-hari? Yang perlu kita lakukan hanyalah memasang layar dan terus berlayar,” katanya bersemangat. (***)
