Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) DKI Jakarta menggelar Musyawarah (Muswil) VI, pada Rabu (11/12/2024), bertempat di Mercure Hotel, Jakarta Pusat.
Muswil dibuka resmi oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Dr Syafrin Liputo, ATD, MT mewakili Sekertaris daerah DKI Jakarta Marullah Matali.
Dalam sambutannya, Syafrin mengatakan, dengan terbitnya Undang Undang Nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Jakarta memiliki fungsi dan peran yang strategis sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan sebagai Kota Global.
“Dengan misi Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global akan menuntut kinerja logistik Daerah dan Nasional yang lebih baik, hal tersebut merupakan konsekuensi logis Jakarta sebagai Daerah khusus yang diharapkan setara dengan Kota Global lainya di dunia,” ujarnya di Jakarta, Rabu (11/12).
Syafrin menyampaikan, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kinerja logistik antara lain dengan memberikan kemudahan perizinan berusaha seusai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan menyediakan National Logistic Ecosystem (NLE) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.
NLE, ungkapnya, hadir sebagai salah satu langkah strategis pemerintah untuk menghadapi tantangan kinerja logistik di masa depan yang bertujuan untuk menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional dari asal sampai ke tujuan.
Dikatakan juga, sesuai dengan perkembangan jaman dan teknologi maka diperlukan layanan NLE secara digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi, mendapatkan keunggulan bersaing, dan memberikan peluang baru bagi pelaku bisnis.
Dalam Musyawarah Wilayah ke-VI DPW ALFI Daerah Khusus Jakarta 2024 yang mengambil tema “ALFI Jakarta mendukung Digitalisasi Ekosistem Logistik Nasional menuju Indonesia Emas Tahun 2045” tentunya hal ini sesuai dengan kebijakan Pemerintah agar seluruh pelaku usaha logistik tidak hanya ALFI namun seluruh asosiasi usaha jasa Perhubungan menggunakan secara optimal digitalisasi NLE tersebut guna mengintegrasikan sistem perizinan dan layanan ekspor, impor, dan logistik sehingga lebih efisien, meningkatkan kualitas layanan, mengurangi biaya dan menekan dampak lingkungan.
Tak lupa, Syafrin menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengucapkan selamat melaksanakan Musyawarah Wilayah ke-VI DPW ALFI Daerah Khusus Jakarta 2024 dan juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua DPW ALFI Jakarta (Adil Karim) beserta jajaran yang telah bersinergi dan berkolaborasi serta berkontribusi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kinerja logistik Jakarta.
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap melalui forum Musyawarah Wilayah ke-VI Tahun 2024 DPW ALFI dapat meningkatkan konsolidasi internal dan menghasilkan gagasan produktif dalam upaya penciptaan Index Kinerja Logistik Daerah dan Nasional yang berdaya saing tinggi menuju Indonesia Emas 2045.
“Saya juga berharap pada acara Musyawarah Wilayah ke-VI Tahun 2024 ini, dapat dilakukan pemilihan kepengurusan DPW ALFI periode tahun 2024-2029 yang kapabel dan akuntabel dalam melanjutkan program-program logistik yang strategis,” tutupnya.
Kontribusi Logistik
Sementara itu, Ketua Ketua Kadin Jakarta, Diana Dewi dalam sambutannya mengatakan logistik merupakan sektor usaha yang cukup banyak berkontribusi pada penerimaan negara.
Di sepanjang 2024 saja nilainya kontribusi mencapai Rp 1.436 triliun, naik 14,16% dibanding tahun lalu.
“Tidak bisa disangkal, sektor logistik
merupakan bagian penting dari mata rantai perekonomian suatu bangsa. Bahkan bisa dikatakan sebagai tulang punggung perekonomian karena sangat berperan dalam menghubungkan produsen dan konsumen, serta menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Logistik
juga berperan dalam memperlancar arus
barang dan jasa di dalam negeri maupun
internasional,” katanya.
Diana juga mengatakan, bahwa hal serupa juga terjadi pada bisnis forwarder yang memiliki cakupan wilayah tidak hanya domestik, tapi juga dunia.
Meski begitu, ada sejumlah tantangan yang dihadapi para pelaku usaha sektor ini antara lain, infrastruktur yang belum merata khususnya di Indonesia Timur.
“Utilisasi dari infrastruktur logistik terutama pemanfaatan pelabuhan untuk kawasan Timur Indonesia rata-rata masih di bawah 50%. Juga belum adanya keseimbangan muatan sehingga membuat dari suatu wilayah terkadang kapal penuh, ketika kembali kosong. Hal ini juga yang membuat harga harga barang jadi mahal,” ungkapnya.
Masalah lainnya, ujar Diana, seperti inbaland cargo di bawah wilayah Timur dan barat yang masih belum seimbang, sehingga perlu didorong dengan
memberikan berbagai inisiatif dan insentif untuk meningkatkan logistik terutama yang berbasis komoditas atau komoditas base approach.
“Setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara, Jakarta diproyeksikan menjadi Kota Global. Ini juga menjadi tantangan yang tidak ringan. Bagaimana kita mendorong peningkatan kapasitas yang pada 2023 lalu, berdasarkan Global City Index, Jakarta masih berada di urutan ke-74 dari 156 negara di dunia,” ungkapnya.
Dalam hal ini, peran sektor logistik sangatlah besar. Harus diformulasikan
antara pengusaha dengan pemerintah
bagaimana upaya mendongkrak peringkat Indonesia dengan creating a sustainable, systematic and integrated business ecosystem (menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan, sistematis, dan terintegrasi).
Jakarta memiliki potensi untuk terus
berkembang dan menjadi sentra bisnis
Indonesia. Peran para pelaku usaha sangat besar untuk bagaimana mendorong iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Tentu saja sokongan dari pemerintah, terkait kemudahan akses, regulasi yang equivalent dengan kebutuhan dunia usaha, keamanan, dan penegakkan hukum, menjadi supporting system yang ikut menentukan pertumbuhan perekonomian secara massif.
“Melalui Muswil ke-6 DPW ALFI DKI Jakarta ini, saya berharap akan lahir rekomendasi dan kebijakan yang lebih tepat sasaran sehingga sektor logistik akan berkembang lebih pesat lagi. Kita tahu, per 1 Januari 2025 nanti, pemerintah berencana menaikkan tarif
PPN menjadi 12% untuk barang mewah.
Kenyataan di lapangan kerap berbeda.
Tentu bagi pelaku usaha logistik dan
lainnya tentu ini menjadi beban yang tidak ringan. Di satu sisi biaya operasional akan membengkak, dan di sisi lain volume logistik akan menurun. Ini harus disikapi secara arif dan bijaksana. Meski ada kebijakan insentif pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2022 untuk mendukung efisiensi logistik darat di
Indonesia, namun bila PPN dinaikkan, tidak akan berpengaruh banyak,” katanya.
Sebagai Ketua Umum KADIN DKI Jakarta, Diana sangat mendukung upaya rekan-rekan di ALFI Jakarta untuk bersinergi, baik dengan pemerintah maupun sesama rekan bisnis.
Adil Karim Pasti Jadi Ketua
Adil Karim, Ketua ALFI DKI Jakarta dipastikan kembali memimpin ALFI Jakarta periode 2024-2029, karena tak ada calon lain sebagai rival nya dalam Muswil ini.
Bahkan, Ketua Umum ALFI Akbar Djohan pun dalam awal sambutan sudah memberi sinyal jika Adil Karim akan terpilih kembali sebagai ketua ALFI Jakarta. “Selama kepemimpinan Pak Adil lima tahun lalu, sangat baik, dan kita minta kedepan bisa menjadikan ALFI Jakarta sebagai Benchmark untuk ALFI di seluruh Indonesia,” kata Akbar.
Sedangkan Adil Karim mengungkapkan bahwa Muswil ini dihadiri oleh 16 DPW ALFI dari seluruh Indonesia, antara lain Jatim, Jateng, Kalbar, Aceh, Lampung, Kalteng, Sulsel, Sulut, Sumut, Jabar, dan sebagainya.
“Ini menunjukkan bahwa ALFI sangat solid,” ujarnya.
Adil juga menyatakan, Tema kali ini ditetapkan karena untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yaitu ditargetkan tumbuh 7-8% per tahun, perlu dukungan sistem logistik nasional yang efektif, efisien dan produktif. Sementara itu, untuk meningkatkan kinerja logistik nasional diperlukan digitalisasi secara komprehensif.
Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagai ibukota negara maupun tidak, Jakarta sampai saat ini masih sebagai pintu gerbang perekonomian Indonesia, karena kegiatan perekonomian nasional kita masih berada di kawasan Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek).
“Khusus Jakarta, PDRB kontribusinya mencapai 16,54% terhadap PDB nasional. Bila digabungkan dengan daerah sekitar (Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) kontribusi PDRB kawasan ini mencapai sekitar 23,8% terhadap PDB nasional,” ujarnya.
Maka dari itu, agar tetap eksis dan kompetitif, maka pelaku usaha jasa logistik juga perlu membangun ekosistem sistem logistik yang berbasis digital, sehingga perusahaan logistik di DKI Jakarta dapat mendukung industri untuk berkompetisi di pasar global serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi.
“Supaya biaya logistik di Jakarta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta mendukung investasi, industri dan perdagangan, maka kita perlu berkolaborasi untuk melakukan hal-hal seperti Membangun ekosistem logistik di Daerah Khusus Jakarta (DKJ) berbasis digital. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas Infrastruktur (Pelabuhan, Jalan, Bandar Udara) agar lalu lintas dokumen, armada dan barang lebih lancar,” jelasnya.
Lalu, kata Adil, memperbaiki sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronik yang terintegrasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Terampil dengan standar kompetensi nasional maupun internasional. Meningkatkan kompetensi penyedia Jasa Logistik, dan Mendorong dapat diterapkannya manajemen rantai pasok.
Maka dari itu, melalui Muswil VI DPW ALFI/ILFA Jakarta ini diharapkan dapat merumuskan usulan, ide atau gagasan untuk mewujudkan ekosistem logistik berbasis digital di Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang efektif, efisien dan produktif, yang nantinya diharapkan dapat dijadikan pertimbangan DKJ menerbitkan kebijakan terkait dengan sektor logistik.
Hadir dalam Muswil ini, antara lain head regional 2 Drajat Sulistyo, Kepala Bea Cukai Tanjung Priok Ambang, sekjen APBMI Capt. Korompis, Ketua Umum ALFI Akbar Djohan, Dewan Pembina ALFI Yuki Nugrahawan Hanafi, dan Iskandar Zulkarnaen, serta para pengurus ALFI dari berbagai daerah di Indonesia.
Kegiatan Muswil kali ini ditutup dengan diskusi yang menghadirkan Nara sumber Drajat Sulistyo (head regional 2 Pelindo), dan Nara sumber lainnya. (***)
