Pemerintah harus melakukan pengawasan ketat terhadap usaha depo empty di wilayah Jakarta Utara, karena ada indikasi kurang sehat.
Bahkan saat dilakukan pertemuan dengan Menkeu Purbaya, dan Direktur Lala Hubla BudiMantoro bersama Depalindo, Asdeki, dan lainnya, masalah biaya di depo terkuak.
Menanggapi hal itu, Erwin Taufan, Wakil Ketua umum GINSI meminta pemerintah (Kemenhub) perlu menata lagi usaha depo empty, khususnya soal tarif. “Akhirnya semua biaya yang ditagihkan depo ini di bebankan ke importir dan exportir agar depo nya bisa survive,” ujarnya di Jakarta, Kamis.
Menurut Taufan, importir yang menggunakan depo di bebani biaya sebagai berikut :
1. Rebate Lolo ke pelayaran
2. Free storage empty container
3. Free washing
4. Free trucking empty repo
5. Upah pekerja repair yang murah
6. Harga sparepart container yang murah
Jadi, ungkap Taufan, pengusaha lokal tidak bisa mengikuti anjuran pemerintah untuk menekan biaya logistik di karenakan semuanya di kendalikan oleh pelayaran asing. “Rebate ke pelayaran atas biaya repair yang di tagih ke importir,” jelasnya.
Sementara itu, H. Muslan, mantan ketua umum Asdeki menyampaikan bahwa Pengusaha depo harus melakukan konsolidasi untuk bersiap-siap menjelaskan permasalahannya kenapa tarif bisa begitu.
“Dulu kami pernah membuat tarif Basic di segala kegiatan depo, yakni storage, Lolo, washing 3 tarif, Repair, dan Man hour. Dan hal tersebut tinggal di up date aja disesuaikan dengan perkembangan yang ada baik UMP, Solar, Listrik, Harga Alat, dan harga sewa lahan, serta lainnya,” ujar Muslan.
Menurut dia, bahwa saat ini jadi momentum pengusaha depo harus bangkit kalau di sikapi dengan benar dan terbuka. “Semoga bisa menghilangkan titipan-titipan tarif,” katanya.
Dilain pihak, Sofyano Zakaria, pengamat kepelabuhanan mengungkapkan bahwa tarif sewa depo Pelindo & swasta itu beda-beda tergantung lokasi, jenis depo, dan lama sewa. “Nggak ada 1 harga nasional karena tiap Pelindo Regional & depo swasta punya kebijakan sendiri,” katanya.
Sofyano menggambarkan seperti ini, pertama, Depo Pelindo / BUMN bahwa
Pelindo sewa lahan, gudang, dan fasilitas melalui Jasa Penyewaan Tanah, Bangunan, Air, dan Listrik.
Dia mencontohkan tarif yang pernah ada:
1. Sewa Lahan Pelabuhan
– Pelindo III: Rp45.000/m² (dulu)
– Pelindo II: Rp160.000/m² (dulu)
Tarif ini jadi keluhan karena mahal plus masa sewa pendek 6 bulan – 1 tahun.
2. Tarif Storage Petikemas Tanjung Priok – Pelindo II:
– 20 feet: Rp42.500/bok/hari
– 40 feet: Rp85.000/bok/hari
– Tarif progresif max 600% setelah 3 hari.
3. Jasa Dermaga Tanjung Perak,
– Container 20′: Rp42.750/kontainer
– Container 40′: Rp64.600/kontainer 87 dolar AS.
Sebaliknya untuk Depo Swasta, biasanya lebih fleksibel. Range umum 2025-2026:
1. Depo Container/Kargo,
– Lahan kosong: Rp35.000 – Rp120.000/m²/bulan tergantung dekat pelabuhan atau tidak,
– Gudang tertutup: Rp50.000 – Rp200.000/m²/bulan.
2. Depo Storage Container,
– 20 feet: Rp30.000 – Rp60.000/bok/hari
– 40 feet: Rp60.000 – Rp120.000/bok/hari
Biasanya ada diskon kalau kontrak 1 tahun.
3. Depo CFS/Gudang: Sewa + handling. Rata-rata Rp100rb – Rp300rb/m³
Kelebihan depo swasta: masa sewa bisa 3-5 tahun, fasilitas bisa nego, lokasi lebih banyak pilihan di luar area pelabuhan.
Yang mempengaruhi tarif, kata Sofyano adalah :
1. Lokasi Dekat Tanjung Priok, Tanjung Perak pasti lebih mahal
2. Fasilitas: Ada forklift, crane, listrik, air, keamanan 24 jam.
3. Jenis barang: Barang berbahaya, reefer, atau barang umum beda tarif
4. Lama kontrak, 6 bulan lebih mahal dari 1-3 tahun.
Muslan menambahkan, bahwa rata-rata rebate dari depo ke perusahaan pelayaran asing antara 50-70% dan juga agen pelayaran. “Nggak bisa dibandingkan Tarif Depo empty di Pelabuhan dengan Depo di luar pelabuhan, mean Bisnisnya juga beda,” kata Muslan. (***)
