Indonesia National Shipowners Association (INSA) Sumatera Barat dan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Padang meminta pemerintah (Kemenhub) segera melakukan pengerukan alur pelayaran Teluk Bayur, karena jika dibiarkan bisa mengganggu keluar masuk kapal. Dampaknya bongkar muat barang pun menjadi terhambat.
Selain itu, mereka (INSA & APBMI) juga berharap kepada BUP untuk melakukan pengerukan kolam pelabuhan Teluk Bayur yang dinilainya sudah mulai dangkal.
“Pemerintah (Hubla) tak bisa membiarkan alur pelayaran Teluk Bayur menjadi dangkal dan tak melakukan pengerukan. Apakah mesti menunggu kapal-kapal kandas, baru menjalankan amanah Undang-undang bahwa pengerukan alur itu menjadi tanggung jawabnya,” ujar Tauhid, Ketua APBMI Padang dibenarkan Dodi Andrianus (Ketua DPC INSA Sumbar), kepada Ocean Week, Rabu malam, di Padang.
Kedua tokoh kepelabuhanan tersebut juga mengungkapkan keluhannya agar pihak Pelabuhan segera mengeruk kolam pelabuhan yang juga sudah mulai dangkal, dan mengganggu aktivitas sandar kapal, sehingga berdampak pada bongkar muat barang.
Tak hanya itu, Tauhid juga menyoroti perlunya penambahan dermaga untuk kelancaran kegiatan di pelabuhan Sumatera Barat ini. “Ada dermaga TUKS Bukit Asam, kayaknya perlu lah kerjasama dengan Pelindo untuk dioptimalkan, karena aktivitas di Teluk Bayur semakin tumbuh, baik kapal maupun barang,” ungkapnya berharap pihak PT Bukit Asam bersedia kerjasama untuk itu.
Sementara itu, Kepala KSOP II Teluk Bayur Padang Chaerul Awaluddin, saat dikonfirmasi Ocean Week mengenai pengerukan alur pelayaran dan pengerukan kolam pelabuhan, mengungkapkan bahwa untuk pengerukan kolam kewenangan pengerukan ada di BUP. “Silahkan bisa ditanyakan,” jawabnya singkat.
Ketika ditanya mengenai situasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan Teluk Bayur, Chaerul menegaskan kalau saat ini TKBM di pelabuhan Teluk Bayur kondusif. “Dan aktifitas pelabuhan sampai sekarang ini tumbuh sekitar 5-10%,” ujarnya. (***)
