Iran memberi syarat kepada negara-negara Arab dan Eropa jika kapal mereka bisa melintasi Selat Hormuz tanpa gangguan.
Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan, militernya akan mengizinkan kapal-kapak tanker maupun dagang melintasi Selat Hormuz jika mau memenuhi satu syarat penting.
Negara Arab atau Eropa mana pun yang mengusir duta besar Israel dan Amerika Serikat dari wilayah mereka akan diberi kebebasan penuh dan hak untuk melewati Selat Hormuz mulai besok,” bunyi pernyataan IRGC, seperti dilaporkan stasiun televisi pemerintah Iran, Senin (9/3/2026).
Sebelumnya Penasihat IRGC Ibrahim Jabari mengatakan, penutupan Selat Hormuz bisa memukul perekonomian global, termasuk AS. Dia menuding AS sebagai negara yang rakus minyak dan menjadi pemicu eskalasi.
“Amerika Serikat rakus akan minyak. Beri tahu mereka bahwa kami sekarang telah menutup Selat Hormuz dan tidak akan mengizinkan kapal-kapal melewatinya,” kata Jabari.
Sementara itu Hakam Naja, Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menyampaikan bahwa penutupan Selat Hormuz buntut perang Amerika Serikat (AS)-Israel berdampak serius terhadap Indonesia. Pasalnya, hal tersebut dapat memicu defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp149,6 triliun.
Naja menjelaskan, menurut asumsi makro APBN 2026 harga minyak mentah pada kisaran 70 dolar AS per barel. Sedangkan, kenaikan 1 dolar AS per barel minyak akan meningkatkan defisit sebesar Rp6,8 triliun. Sehingga, jika harga minyak saat ini berada diangka 92 dolar AS per barel, maka APBN diproyeksikan terkuras Rp149,6 triliun.
“Kenaikan harga minyak pada angka mendekati 100 dolar AS per barel ini bisa mendongkrak defisit APBN terhadap PDB mendekati 4 persen, melampaui angka 3 persen yang dipatok oleh UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara,” ungkap Naja dalam keterangan tertulis, Senin (9/3).
Naja juga menyatakan, terdapat beberapa langkah yang mesti dilakukan jika perang Israel-AS melawan Iran terus berlangsung dan harga minyak malah mungkin bisa melampaui 100 dolar AS per barel.
Pertama, pemerintah perlu melakukan efisiensi anggaran secara signifikan, sehingga belanja hanya untuk keperluan yang langsung berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Misalnya, belanja pendidikan, kesehatan, sosial, pangan, energi, pengentalan kemiskinan, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik.
Kedua, mengurangi penggunaan minyak secara signifikan, caranya melakukan diversifikasi pemanfaatan sumber energi. Misalnya energi matahari (PLTS) termasuk utk industri dan perumahan, air (PLTA), angin (PLTB) sebagai pengganti PLTD (diesel). (**/iNews)
