PT Biro Klasifikasi Indonesia/BKI (Persero) terus memperkuat perannya dalam menopang keselamatan dan efisiensi industri pelayaran nasional.
Melalui penerapan sistem klasifikasi kapal berbasis penilaian risiko, BKI berupaya menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi maritim.
Sebagai bagian dari langkah strategis tersebut, BKI menggelar workshop “Strategi Implementasi Petunjuk Penilaian Risiko BKI” pada 28–29 Oktober 2025 lalu, bertempat di Kantor Pusat BKI, Jakarta.
Kegiatan ini menghadirkan para akademisi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dan diikuti oleh sekitar 80 peserta internal lintas divisi, termasuk Divisi Survey dan Divisi Riset & Pengembangan Bisnis Klasifikasi.
Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi BKI, Arief Budi Permana, mengatakan pendekatan berbasis risiko merupakan transformasi penting dalam proses klasifikasi kapal.
“Melalui risk-based assessment, BKI ingin memastikan standar keselamatan kapal tidak hanya dipenuhi secara administratif, tetapi juga melalui pemahaman terhadap potensi bahaya operasional yang nyata di lapangan,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip dari laman resmi BKI.
BKI memperkenalkan Petunjuk Penilaian Risiko (PR) Bag.8 Vol.A, pedoman baru yang diterapkan untuk kapal dan bangunan apung di perairan domestik seperti sungai dan danau, terutama untuk kapal eksisting. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi bahaya selama masa operasional kapal, sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.
Sebagai bagian dari transformasi digital, BKI juga memperkenalkan aplikasi Dewaruci Risk-Based Assessment (Dewaruci RBA), fitur baru dalam sistem digital Dewaruci. Aplikasi ini memfasilitasi proses penilaian risiko kapal secara digital, sehingga pemilik kapal (shipowner) dan BKI dapat melakukan evaluasi risiko secara transparan, terdokumentasi, dan efisien.
Senior Manager Pengembangan Peraturan Nasional dan Aplikasi BKI, Sukron Makmun, menjelaskan bahwa sistem ini mempercepat proses klasifikasi tanpa mengurangi ketelitian teknis.
“Digitalisasi proses penilaian risiko membuat pengambilan keputusan teknis menjadi lebih cepat, konsisten, dan terdokumentasi dengan baik,” katanya.
Selain dari BKI, para ahli dari ITS seperti Prof. Dr. Ketut Buda Artana dan Dr.Eng. Fadilla Indrayuni Prastyasariturut memaparkan filosofi dasar dan perspektif akademis dalam penerapan penilaian risiko maritim.
Langkah BKI ini sejalan dengan agenda transformasi industri maritim nasional untuk meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan daya saing sektor pelayaran. Dengan klasifikasi berbasis risiko, proses sertifikasi kapal tidak hanya menjadi lebih efisien, tetapi juga adaptif terhadap kompleksitas teknologi dan operasional kapal modern.
“BKI berkomitmen menjadi katalis bagi peningkatan standar keselamatan kapal nasional dan mendukung terwujudnya industri pelayaran yang berdaya saing global,” kata Arief. (**/sis/bki)
