Dirjen Perhubungan Laut M. Masyhud resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pelra 2025, pada Kamis (6/11), bertempat di Orchard Hotel, Jakarta Pusat.
Dalam sambutannya, Dirjen Hubla Masyhud menyampaikan harapannya agar kegiatan ini menjadi wadah yang efektif untuk melakukan evaluasi dalam pemberdayaan angkutan laut pelayaran rakyat, sehingga kedepannya dapat dilakukan monitoring terhadap kapal-kapal pelayaran rakyat yang beraktivitas di wilayah perairan Indonesia.
“Rakernas ini juga menjadi ajang masukan bagi kami di sektor pemerintah, kiranya apa yang dapat kami lakukan sehingga kedepannya pelayaran rakyat dapat tumbuh secara positif, berdaya saing, dan menambah nilai manfaat bagi perekonomian di Indonesia,” ujar Masyhud.
Dirjen Hubla juga mengingatkan bahwa tantangan perkembangan teknologi sangat lah luar biasa, dan pelayaran rakyat pun harus dapat menyesuaikan dengan tantangan itu. “Kami percaya bapak ibu bisa. Makanya ayo mantabkan program, bekerjasama dengan para akademisi, dengan pemerintah di berbagai sektor, agar program-program kerja yang memihak masyarakat kecil dapat dipakai, ditindaklanjuti dengan baik, sehingga tujuan Organisasi tercapai,” ungkap Dirjen Hubla.
Dirjen Masyhud juga mengajak para pelaku usaha kapal rakyat bersyukur karena Komitmen terhadap sektor tradisional ini telah diabadikan dalam UU no. 66 tahun 2024 sebagai perubahan atas UU nom 17 tahun 2008 tentang pelayaran. “UU yang baru ini bukan sekadar revisi, melainkan manifestasi keberpihakan negara untuk memastikan pelayaran rakyat tidak hanya bertahan, tapi juga maju dan berdaya saing di era modern,” tegasnya.
Masyhud mengatakan agar jajaran nya di pemerintahan mendengarkan masukan dari para pelaku usaha kapal rakyat, berikan solusi yang dapat dipakai, dibina para pelaku usaha pelayaran rakyat agar aktivitas angkutan laut pelayaran rakyat dapat dirasakan oleh masyarakat dengan maksimal, dan roda perekonomian bergerak berkesinambungan.
Masyhud juga menerima banyaknya keluhan dari pihak Pelra maupun kritikan dan masukan. “Ada soal pelabuhannya, juga soal BBM Subsidi yang dibatasi,” katanya.
Sebelumnya Ketua umum Pelra Abdullah B. Komunikasi juga mengeluhkan dangkalnya kolam pelabuhan, dan langkanya BBM. “Kalau di pelabuhan Sunda Kelapa tak masalah. Tapi di Surabaya dan pelabuhan lain, BBM subsidi hanya diberikan untuk sekali jalan, baliknya beli BBM sendiri,” ungkap nya dan dibenarkan pebisnis pelayaran rakyat lainnya.
Jadi, kata Abdullah, melalui Rakernas ini diharapkan akan mendapatkan hasil yang baik untuk di masa mendatangi.
Sedangkan Abu Bakar, Ketua Panitia menyebutkan jika tujuan Rakernas untuk menghasilkan kerangka strategis dan visioner menuju Pelra 2.0, yakni Gercep, Geber, dan Gaspol.
Hadir pada acara ini, antara lain direktur Lala Hubla Budi Mantoro, pengamat kemaritiman Chandra Motik, GM Pelindo Regional 2 Sunda Kelapa Fahmi, Perwakilan Dinas Perhubungan Jakarta, Perwakilan INSA, Perwakilan APBMI, pengusaha kapal Phinisi untuk pariwisata Yani, dan para pengurus Pelra di seluruh Indonesia. (***)
