Perusahaan pelayaran luar negeri mulai percaya dengan kualitas para pelaut republik Indonesia.
Terbukti dengan diberangkatkannya 34 pelaut Indonesia untuk bertugas di kapal-kapal tanker milik perusahaan asing. Ketiga kapal tanker kelas dunia yang akan mereka operasikan berlayar di jalur-jalur strategis lintas Timur Tengah, Eropa dan Asia.
Hal itu disampaikan pengamat maritim dari IKAL Strategic Center (ISC), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, bahwa keberangkatan para pelaut ini tidak sekadar peristiwa administratif dalam industri pelayaran. Namun harus dilihat sebagai sebuah momen strategis yang menandai kebangkitan maritim nasional Indonesia.
“Ini bukan hanya soal pengiriman tenaga kerja, tapi soal kehadiran bangsa dalam simpul-simpul peradaban laut dunia. Para pelaut kita sedang menancapkan bendera merah putih di jalur-jalur pelayaran global yang menentukan arah distribusi energi dunia,” katanya.
Menurut Capt. Hakeng, ketiga kapal tanker kelas dunia yang akan dioperasikan para pelaut RI itu berlayar di jalur-jalur strategis lintas Timur Tengah, Eropa, dan Asia.
Dalam konteks geopolitik dan ekonomi maritim global, keterlibatan awak kapal Indonesia dalam arus logistik energi dunia menjadi bukti nyata bahwa kompetensi pelaut nasional mulai mendapatkan pengakuan di kancah internasional.
Mereka diberangkatkan oleh PT Pertamina Marine Solutions (PMSol), anak usaha dari Subholding Integrated Marine Logistics (SH IML) PT Pertamina (Persero), untuk bertugas di kapal-kapal tanker milik perusahaan pelayaran asal Yunani, Polembros Shipping Ltd. Keberangkatan ini menjadi bagian dari kerja sama berkelanjutan yang dibangun antara PMSol dan mitra internasionalnya.
Capt. Hakeng menyampaikan, Indonesia telah berhasil kembali menempatkan diri sebagai salah satu pemasok sumber daya manusia (pelaut) profesional yang memiliki daya saing tinggi di sektor pelayaran internasional. Apalagi, Yunani dikenal sebagai negara dengan salah satu armada pelayaran komersial terbesar di dunia.
“Ketika perusahaan pelayaran Yunani mempercayakan kapal-kapal mereka kepada pelaut Indonesia, itu bukan keputusan yang sembarangan. Mereka pasti sudah melalui proses seleksi ketat dan memperhitungkan banyak aspek. Ini adalah pengakuan atas keunggulan SDM maritim kita,” ungkapnya.
Hakeng mengingatkan supaya peluang ini tidak boleh dipandang sebagai keberhasilan sepihak dari BUMN atau satu instansi saja. Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas institusi untuk memastikan bahwa pelaut Indonesia terus mendapatkan pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi sesuai standar internasional.
“Kementerian Perhubungan (melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), serta lembaga pendidikan tinggi kelautan seperti Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP), dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP), serta Kampus-kampus Pelayaran di seluruh Indonesia, harus secara aktif mengakomodasi dan memperkuat daya saing pelaut nasional,” ujanya.
Hakeng menambahkan bahwa dunia sudah berubah dan permintaan terhadap pelaut yang cakap dalam teknologi, bahasa internasional, serta tanggap terhadap dinamika global sangat tinggi. “Apabila kita ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka SDM kita harus menjadi pilar yang kuat, bukan hanya untuk kapal-kapal nasional, tetapi juga kapal-kapal berbendera asing,” katanya lagi.
Capt. Hakeng juga mengungkapkan bahwa momentum ini seharusnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menyusun kebijakan strategis jangka panjang dalam membangun ekosistem maritim nasional yang berkelanjutan. “Selain menyiapkan pelaut, Indonesia juga perlu memperkuat diplomasi maritim, memperluas kerja sama dengan negara-negara pengguna jasa pelayaran, dan menciptakan mekanisme perlindungan terhadap pelaut Indonesia di luar negeri,” ucapnya.
Dia yakin jika langkah ini dikembangkan dengan terstruktur dan berkelanjutan, maka Indonesia akan memiliki reputasi sebagai eksportir pelaut unggulan. Dalam jangka panjang, ini dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam negosiasi bilateral dan multilateral di sektor maritim.
“Ekspor SDM maritim bukan hanya solusi ekonomi, tapi juga instrumen diplomasi lunak (soft power). Pelaut Indonesia yang bekerja di kapal asing bisa menjadi duta bangsa, memperkenalkan etos kerja, nilai-nilai kebangsaan, sekaligus memperluas jaringan diplomatik informal,” kata Capt. Hakeng. (***)
