Indonesia baru-baru ini terpilih sebagai anggota Dewan Eksekutif Komisi Oseanografi Antarpemerintah UNESCO (Intergovermental Oceanographic Commission atau IOC ) untuk periode 2025–2027.
Indonesia bersama China, Australia, Jepang, India, Pakistan Palau, Korea dan Thailand, mewakili grup Asia Pasifik akan mengemban beban tanggung jawab besar untuk menata dan mengelola koordinasi antarpemerintah mengenai kemaritiman dunia.
Ini bukan sekadar penunjukan simbolik, melainkan sebuah pintu masuk strategis untuk memengaruhi tata kelola laut global, kebijakan data, ilmu kelautan, dan pembangunan berkelanjutan dalam kerangka UN Ocean Decade. Sebuah peluang besar terbuka di depan mata dan selayaknya menjadi titik balik penting bagi diplomasi maritim Indonesia.
Indonesia telah lama mendeklarasikan diri sebagai negara maritim, tapi hingga kini belum ada program nasional unggulan yang secara serius menangani pendidikan kelautan, tantangan maritim kawasan, maupun tata kelola laut dalam negeri. Identitas maritim yang dulu begitu digaungkan dalam periode pertama Presiden Joko Widodo lewat agenda Poros Maritim Dunia,l, kini memudar, tergerus oleh kebijakan dan agenda lain.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pertanyaannya kini: akankah narasi maritim ini kembali hidup?
Agenda maritim nasional tidak cukup berhenti pada pembangunan pelabuhan atau perluasan kekuatan angkatan laut. Ia harus menyentuh ruang-ruang sekolah, mengisi benak generasi muda, dan menyatu dalam kesadaran masyarakat pesisir. Sayangnya, harus diakui, Indonesia belum memiliki perencanaan dan kebijakan sistemik atas tantangan paling dasar, yakni mendidik rakyatnya tentang laut dan kemaritiman.
Blue School Tak Pernah Datang
Pada tahun 2025, IOC mengadopsi Ocean Literacy Plan of Action 2026–2030, sebuah kerangka kerja komprehensif yang mencakup inisiatif pembentukan Global Blue Schools Network. Sekolah-sekolah ini dirancang untuk mengintegrasikan pengetahuan kelautan ke dalam pendidikan formal, membentuk perilaku ramah laut, dan menghubungkan komunitas lokal dengan agenda laut global. Malaysia, Thailand, bahkan negara kecil seperti Palau telah ikut serta. Ironisnya, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia belum menjadi bagian dari inisiatif ini.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebenarnya telah aktif mempromosikan literasi kelautan melalui berbagai kegiatan, termasuk program berbasis sekolah dan pelibatan langsung dengan masyarakat. Salah satu proyeknya bahkan telah disahkan dalam UN Decade of Ocean Science dan kini tengah dilirik untuk direplikasi oleh negara lain.
Namun, masih terjadi kekurangan koordinasi internal dan kurangnya kesadaran nasional terhadap capaian ini. Padahal mandat UNESCO tentang kurikulum biru (blue curriculum) telah disampaikan ke negara anggota dua tahun lalu, dan Indonesia diharapkan menyampaikan laporan nasional setiap dua tahun. Untuk itu, penting untuk mengonsolidasikan dan mendokumentasikan kegiatan literasi kelautan dari berbagai lembaga serta mengeksplorasi integrasinya dalam kurikulum nasional.
Hingga saat ini belum ada kurikulum nasional tentang literasi kelautan, belum ada program Blue School nasional, dan belum ada kampanye lintas kementerian untuk mendorong ilmu kelautan dalam pendidikan.
Komitmen struktural pemerintah terhadap isu kemaritiman pun makin melemah secara kelembagaan. Kementerian Koordinator Kemaritiman yang dulu strategis kini berganti nama menjadi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, menandai pergeseran fokus dari laut ke pembangunan berbasis daratan.
Secara nyata, sebagian besar wilayah Indonesia berhadapan dengan laut dan perairan, tapi potensi isu dan tantangan ke depan belum terpetakan dengan matang. Misalnya, kesadaran akan tata kelola bencana kelautan seperti Tsunami, baru dimunculkan secara sporadis. Di Jepang, pendidikan sadar bencana ini sudah menjadi bagian dari kurikulum resmi dalam pendidikan.
Menuju Kesadaran Maritim
Kawasan Asia Pasifik masih mengalami persoalan kerjasama kolektif. Laporan Western Pacific Sub-Commission (WESTPAC) dalam sidang IOC terakhir menyoroti tantangan serius seperti minimnya tenaga ahli, anggaran terbatas, dan kurangnya kepemimpinan programatik. Indonesia sendiri memang menjadi tuan rumah pusat pelatihan regional yang dikelola BRIN, tetapi pusat ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal.
Di saat yang sama, isu-isu kawasan seperti polusi plastik laut, migrasi tidak teratur melalui jalur laut, penurunan keanekaragaman hayati, dan penangkapan ikan berlebihan terus meningkat. Tantangan-tantangan ini membutuhkan kepemimpinan kolektif, dan Indonesia, yang secara geografis sentral dan memiliki pengalaman diplomatik, adalah kandidat alamiah untuk memimpin upaya tersebut.
Namun, kepemimpinan tidak datang otomatis dari letak geografis. Ia harus ditegaskan melalui kebijakan, kapasitas kelembagaan, komitmen anggaran, serta kemauan untuk menghimpun sekutu dalam mencari solusi bersama. Sayangnya, diplomasi maritim Indonesia masih bersifat reaktif, lebih sering merespons krisis daripada menetapkan agenda jangka panjang yang visioner.
Keterlibatan Indonesia dalam IOC memang patut diapresiasi Untuk menjadikan keanggotaan dalam IOC ini benar-benar bermakna, Indonesia perlu menempuh dua arah strategis:
Pertama, di tingkat domestik, dengan meluncurkan inisiatif Blue School Indonesia yang lintas kementerian, lintas pulau, dan lintas generasi. Literasi kelautan harus menjadi bagian dari kurikulum inti, sejajar dengan literasi digital dan nasionalisme. Hal ini tidak hanya akan melahirkan lebih banyak ilmuwan kelautan, tetapi juga warga negara yang paham risiko penangkapan ikan ilegal, perubahan iklim, dan kerusakan ekosistem laut.
Kedua, di tingkat regional, Indonesia dapat memposisikan diri sebagai penggagas kerangka kerja kawasan berbasis ASEAN atau Indian Ocean Rim Association (IORA) untuk tata kelola laut bersama, terutama dalam isu seperti sampah laut, penyelamatan kemanusiaan di laut, dan perikanan berkelanjutan.
Diplomasi maritim tidak boleh berhenti pada militer dan deklarasi multilateral saja; ia harus merangkul masyarakat sipil, pendidikan, dan kolaborasi lintas sektor.
Kepemimpinan Maritim Indonesia
Momen saat Indonesia melangkah lebih tinggi dalam arsitektur tata kelola laut global ini tak hanya layak dirayakan, tetapi juga dihayati secara mendalam. Cita-cita menjadi kekuatan maritim harus dibangun bukan hanya atas nama keamanan atau infrastruktur, tetapi atas pemaknaan ulang laut sebagai ruang hidup yang menyuburkan ilmu, menopang komunitas, dan mencerminkan jiwa Nusantara.
Agenda seperti Poros Maritim Dunia telah meletakkan fondasi penting; mengingatkan dunia, dan kita sendiri akan DNA maritim Indonesia. Tantangan ke depan adalah membawa semangat itu melangkah lebih jauh dengan kejelasan visi dan konsistensi aksi.
Literasi kelautan melalui program Blue School Indonesia bisa menjadi jembatan antara cita-cita dan kenyataan. Dalam konteks ini, kepemimpinan nasional memegang peran vital, bukan hanya dalam membuat kebijakan, tetapi juga dalam membentuk imajinasi jangka panjang bangsa. Prioritas maritim tidak boleh dipandang sebagai isu pinggiran atau situasional. Ia layak ditempatkan sebagai inti visi Indonesia untuk ketahanan, kemakmuran, dan martabat.
Jangan biarkan identitas maritim kita redup jadi slogan kosong. Mari kita beranjak dari sekadar berbicara tentang laut, menjadi bangsa yang mau mendengarkan dan belajar dari laut. Blue School Indonesia bisa menjadi mercusuar kita yang baru, jika kita bersama-sama mau menyalakannya. (sumber Antara)
