PT Pelindo Jasa Maritim (SPJM), salah satu subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang bergerak dibidang Marine, Equipment, Port Services, Shipyard dan Dregding (MEPS) menandatangani perjanjian kerjasama (PKS) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tentang dukungan pengamanan dalam menunjang kegiatan pelayanan kepelabuhanan di perairan Nipa Transit Anchorage Area (NTAA).
Perjanjian kerjasama ini ditandatangani pada tanggal 19 Maret 2025 di Jakarta oleh Direktur Utama SPJM, Arief Prabowo dan Laksamana Muda TNI, Yayan Sofiyan, S.T., M.SI., CHRIMP., M.Tr.Opsis selaku Asisten Operasi Kepala Staf TNI Angkatan Laut (TNI AL).
Perjanjian ini merupakan salah satu langkah konkrit SPJM dalam menjamin dan memastikan keamanan serta keselamatan pelayanan kapal yang melaksanakan kegiatan operasional di perairan NTAA.
“Pulau Nipa merupakan salah satu pulau terluar Indonesia dan memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan wilayah, keamanan nasional, dan pertahanan negara. Selain itu, pulau Nipa juga merupakan permata tersembunyi Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan berpotensi menjadi pusat perdagangan dan logistik khususnya melalui laut. Kerjasama dengan TNI AL ini merupakan salah satu upaya SPJM untuk memberikan kepastian keamanan dan pelayanan terbaik bagi kapal-kapal yang melakukan kegiatan labuh jangkar dan juga alih muat barang (ship to ship transfer) di perairan Nipa,” ujar Tubagus Patrick, SVP Corporate Secretary SPJM dalam keterangan tertulisnya yang diterima Ocean Week, Jumat.
Dalam perjanjian kerjasama ini, SPJM dan TNI AL akan bersama-sama menyusun standar operasi dan prosedur (SOP) dukungan pengamanan dalam menunjang kelancaran kegiatan pelayanan kepelabuhanan di perairan NTAA.
Selain itu, kedua pihak juga menyepakati pelaksanaan koordinasi dan komunikasi intens terkait kondisi keamanan dalam rangka terwujudnya kelancaran kegiatan pelayanan kepelabuhanan di perairan NTAA.
SPJM dan TNI AL juga bersepakat untuk mewajibkan penerapan Sistem Manajemen Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan (K3L), sehingga dalam pelaksanaan kegiatan di perairan Nipa, tetap mengedapankan prinsip-prinsip K3L untuk menjamin kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.
“Dengan adanya jaminan keamanan ini, diharapkan kapal-kapal asing akan semakin berminat untuk berkegiatan di NTAA dan nantinya akan berdampak pada penguatan ekonomi masyarakat sekitar diantaranya: tercipta lapangan kerja, menaikkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan dapat menstimulus pertumbuhan pelaku bisnis di sektor-sektor hulu seperti supplier-supplier barang logistik,” kata Tubagus Patrick. (***)
