Sekitar 40-an pelaku usaha pelayaran di pelabuhan Tanjung Priok, bertemu langsung dengan Executive General Manager (EGM) Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Adi Sugiri dan jajarannya dalam kegiatan Diskusi dan Evaluasi Pelayanan Jasa Kapal di Lingkungan Pelindo Regional 2 Tanjun Priok, yang dilaksanakan di Kawasan Sunter Jakarta Utara, pada Jumat (17/5/2024).
Diskusi yang dipandu langsung Ridwan Said (Oceanweek) itu juga dihadiri Ketua Indonesia National Shipowners Association Jakarta Raya (INSA Jaya) Capt. H. Alimudin, pihak yang mewakili entitas Pelindo yakni PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS), dan unsur IT dari Pelindo Regional 2.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh EGM Adi Sugiri.
“Hari ini, kami manajemen pelabuhan Priok ingin mendengarkan langsung masukan maupun problem atau keluhan-keluhan dari bapak dan ibu semua customer kami. Kami ingin jika ada trouble pelayanan di pelabuhan Priok bisa langsung disampaikan ke tim kami agar bisa segera teratasi,” ujar Adi Sugiri.
Dia mengatakan, sejak Pelindo merger, layanan yang terkait langsung di lapangan dilakukan langsung oleh anak perusahan seperti yang berkaitan dengan sistem IT oleh ILCS dan layanan pemanduan/penundaan kapal oleh JAI/IPCM.
“Tetapi bagi (kami) di Tim Regional 2 Tanjung Priok juga punya kepedulian dan tanggung jawab jangan sampai terjadi trouble sistem layanan. Silahkan telpon seluler saya standby 24 jam, kalau ada masalah pada layanan silahkan hubungi saja,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Adi sangat serius mendengarkan masukan dari pelaku usaha terkait kendala di lapangan dalan pelayanan kapal, termasuk yang berkaitan dengan Vessel Monitoring System (VMS), Inaportnet, hingga Standard Operational Prosedur (SOP) layanan di ILCS maupun JAI.
Pada sesi diskusi, perwakilan dari
Tera Logistik, mengharapkan kedepannya ada yang menangani khusus jika ada sistem atau layanan yang trouble agar bisa segera direspon.
Adapun dari Global Shipping Indonesia, menanyakan soal bagaimana solusinya jika Sistem Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang (PPKB) alami masalah.
Perlu diketahui PPKB adalah permintaan pelayanan jasa di pelabuhan (Labuh, Pandu, Tunda, Kepil, Tambat dan jasa lainnya) dan jenis barang serta jumlah barang yang akan di bongkar/muat oleh agen pelayaran yang diterbitkan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
Sedangkan Akbar, dari perusahaan-Keagenan Kapal di Pelabuhan Priok menginginkan agar Surat Perintah Kerja atau SPK Pandu dapat terintegrasi dengan Inaportnet.
Adapun SPK adalah Surat Perintah Kerja adalah dokumen yang berisi perintah untuk melaksanakan pelayanan kapal yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang meliputi kegiatan pemanduan, penundaan, dan tambat kapal.
Sedangkan Ujang (dari pelayaran) Ujang mengingatkan jika dahulu ada yang namanya tim datin (data dan informasi) yang siap 24/7 dalam merespon keluhan pelaku usaha di pelabuhan Tanjung Priok.
Hal lain yang mengemuka di diskusi itu adalah soal keterlambatan nota billing pada layanan kapal sehingga menyulitkan pelayaran untuk menyampaikannya ke principle.
Menanggapi semua masukan para pelaku usaha itu, Adi Sugiri meminta langsung kepada Tim IT ILCS untuk menyelesaikan dan menyempurnakannya secara tehnis.
“Kami akan undang khusus Tim ILCS untuk membicarakan khusus masalah ini,” ujarnya.
Adi Sugiri menambahkan, semua komplain nantinya akan masuk ke submission atau hotline langsung agar ada service level agreement (SLA) layanan kapal dan barang di pelabuhan bisa tetap terjaga.
“Jangan sampai customer menunggu berjam-jam padahal penyelesaiannya hanya butuh 5-10 menit saja,”ujarnya.
Tim Hotline tersebut akan disiapkan 6 orang dari Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, serta standby setiap harinya 2 orang.
Capt Alimudin, Ketua INSA Jaya mengapresiasi keterbukaan Pelindo Regional 2 dalam memberikan layanan terbaiknya kepada seluruh pengguna jasa.
“Saya Berharap hal seperti ini bisa dilanjut supaya temen-temen pelayaran yang melakukan aktivitas itu tidak merasa terbebani,” ucap Alimudin. (***)
