Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah berhasil memfasilitasi untuk mediasi dalam perselisihan yang melibatkan awak kapal. Proses mediasi dilaksanakan di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan di Jakarta dan menghasilkan penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat.
Kasubdit Kepelautan Ditkapel, Capt. Maltus Jackline mengungkapkan mediasi dilakukan oleh kedua belah pihak atas nama inisial H dan insial N terkait pelanggaran kode etik pelaut.
“Hasil mediasai Sdr H dengan sukarela setuju untuk memberikan klarifikasi secara live, menyampaikan permohonan maaf, dan memberikan penjelasan sesuai dengan fakta dan kenyataan kepada pihak-pihak terkait,” ungkapnya.
Kemudian Sdr N memahami dan menerima permintaan maaf dari Sdr H dan menegaskan bahwa tidak ada tuntutan kompensasi ganti rugi.
“Kami percaya bahwa kesepakatan ini tidak hanya membawa kedamaian, tetapi juga mengedepankan rasa kekeluargan dalam menyelesaikan permasalahan ini,” tambah Capt. Maltus.
Capt. Maltus mengungkapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berharap, dengan penyelesaian kekeluargaan ini, kasus serupa tidak akan terulang di masa mendatang. Serta menegaskan komitmen untuk selalu bersedia memberikan dukungan dan mediasi bagi para pelaut dalam menyelesaikan berbagai masalah yang mungkin timbul di lingkungan maritim.
“Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memberikan apresiasi atas keterbukaan dan kerjasama kedua belah pihak dalam menyelesaikan perselisihan ini. Mediasi yang dilakukan menjadi langkah positif untuk mencapai kesepahaman bersama,” tutup Capt. Maltus.
Mediasi ini dihadiri oleh kedua belah pihak yang berselisih serta didampingi oleh Asossiasi SAKTI, semoga hasil yang didapat dari mediasi ini bisa menjadi contoh konkrit untuk kemajuan Pelaut Indonesia. (**)
