Sebanyak 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melakukan Penandatanganan Adendum Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara (KSP-BMN) bersama PT. Pelindo (Persero), yakni Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo, Kepala Kantor KSOP Kelas IV Badas, Kepala Kantor KSOP IV Waingapu dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Garongkong.
Penandatanganan Adendum Perjanjian KSP-BMN tersebut dilakukan antara Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan dengan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) dalam hal ini Regional Head 3 PT. Pelindo (Persero), Ardhy Wahyu Basuki dan Regional Head 4 PT. Pelindo (Persero), Enriany Muis, Rabu (14/6) di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha mengatakan, penandatanganan Adendum Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dalam rangka optimalisasi penyediaan, pengembangan dan pengelolaan infrastruktur pelabuhan serta optimalisasi kontribusi yang diperoleh dari pengelolaan pelabuhan baik melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun pendapatan jasa kepelabuhanan.
“Dengan ditandatanganinya adendum perjanjian ini diharapkan dapat semakin mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara yang berada di pelabuhan-pelabuhan yang dikerjasamakan untuk mendukung fungsi pelayanan di pelabuhan tersebut sekaligus untuk meningkatkan pendapatan Negara,” ujar Dirjen Arif.
Pihaknya menyambut baik adanya kerjasama ini, yang menandakan bentuk saling dukung dan meningkatkan sinergi antara Ditjen Perhubungan Laut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam membangun negara baik dari segi infrastruktur maupun perekonomian.
“Kami berharap Kerjasama ini dapat memberikan nilai positif bagi perekonomian karena dengan adanya pengembangan infrastruktur pelabuhan diharapkan sektor perekonomian di daerah sekitar pelabuhan akan semakin baik,” katanya.
Lebih lanjut Dirjen Arif mengungkapkan bahwa Pemerintah terus berupaya melakukan pembenahan di bidang kepelabuhanan dalam rangka mewujudkan industri kepelabuhanan nasional yang lebih kuat, menurunkan biaya logistik nasional, meningkatkan konektivitas maritim di seluruh Indonesia serta meningkatkan kinerja dan daya saing secara global.
“Apa yang kita lakukan harus disampaikan langsung kepada masyarakat dan tepat sasaran sehingga dapat memberikan manfaat dan dinikmati langsung oleh masyarakat,” imbuhnya..
Untuk itu Dirjen Arif mengajak semua pihak untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai tupoksi masing-masing dalam mengoptimalkan potensi pelabuhan-pelabuhan di Indonesia sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (***)
