Pemerintah Indonesia sudah saatnya memikirkan bahwa sector kemaritiman negara ini mau dibawa kemana. Jangan lagi membayangkan, apalagi membandingkan seperti Singapura untuk infrastruktur pelabuhannya, Indonesia ketinggalan 15 tahunan. Karena itu pemerintah mesti focus, apa target dan sasarannya kedepan.
“Sudahlah, kita jangan lagi ngomongin dan membandingkan pelabuhan Indonesia dengan Singapura, sudah jauh ketinggalan sekitar 15 tahunan. Karena itu, pemerintah focus saja mau dibawa kemana sector kemaritiman kita ini,” kata Ketua Umum DPP ALFI Yukki nugrahawan Hanafi, di Jakarta,
Menurut Ketua ASEAN Freigt Forwarder Association (AFFA) ini, Indonesia memiliki potensi sumber alam yang luar biasa, karena itu bagaimana sekarang dapat mengoptimalkan hal itu. “Sebab kalau bicara bagaimana strategi kedepan khususnya ditingkat ASEAN, saya banyak tahu apa keinginan mereka (AFFA), makanya kita (pemerintah-red) jangan hanya banyak mengeluarkan peraturan yang justru memberatkan dunia usaha/swasta nasional sendiri,” ungkapnya.
Anggota Komisi V DPR RI Anton Sihombing menambahkan, bahkan setiap tahun Indonesia harus kehilangan devisa Negara sekitar Rp 100 triliun dari kegiatan angkutan melalui kapal laut karena masih menggunakan kapal asing. “Ini juga pemerintah penting untuk memikirkannya. Cabotage masih hanya untuk dalam negeri yang sudah jalan, tapi bagaimana dengan beyond cabotage,” ujarnya.
Komisi V DPR RI, ungkap Anton Sihombing, akan mendorong pemerintah untuk dapat mengambil peran itu. Jangan hanya ribut sendiri di dalam negeri. “Kita punya potensi, tapi kenapa kita tidak bisa banyak menikmati. Devisa Negara dari angkutan laut saja sekitar Rp 100 triliun per tahun lari ke luar karena kapal-kapal yang mengangkut kegiatan ekspor impor masih dikuasai asing,” ucapnya.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa ekspor Indonesia sepanjang tahun 2016 mencapai US$ 144,43 miliar, sedangkan impor sebesar US$ 135,65 miliar.
Makanya Anton menghimbau supaya pemerintah serius dalam mewujudkan cita-citanya menjadikan Indonesia sebagai Negara maritime.
Masalah yang dihadapi Indonesia sangat banyak untuk sektor kemaritiman ini. Misalnya pelayaran, salah satunya adalah pemerintah kenapa mesti membenturkan swasta nasional dengan BUMN. Seharusnya pelayaran BUMN milik pemerintah hanya menjadi back up, bukan bersaing. “Pemerintah mesti memikirkan lagi, kenapa dulu Djakarta Lloyd mampu bermain di kancah dunia internasional, itu yang harusnya menjadi target, bukan hanya di dalam negeri yang swasta sudah banyak. Kita seharusnya memperkuat dalam negeri untuk ebrsaing dengan asing,” kata Dirut PT Gurita Lintas Samudera Soenarto.
Ketua komite tetap bidang Perhubungan Kadin Indonesia Asmari Heri juga menyatakan, pemerintah mestinya tak perlu banyak bangun pelabuhan jika komoditinya tidak ada, apalagi kalau tidak punya dana. “Lebih baik, dana yang dimiliki dialihkan untuk kegiatan lain, dari pada bangun pelabuhan besar-besar, apakah barangnya yang mau diangkut ada,” ujarnya.
Makanya, arah daripada konsep maritime Indonesia ini mau kemana. “Katanya kita ingin cost logistic murah untuk dapat bersaing dengan Negara luar, tapi kenapa tariff-tarif justru naik,” Tanya Asmari. (***)
