Sosialisasi manajemen penanganan limbah terpadu di pelabuhan Tanjung Priok, resmi dibuka kepala kantor Kesyahbandaran Utama Pelabuhan Tanjung Priok, Capt. Wisnu Handoko, pada Selasa (9/2/2021), bertempat di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
“Kami ingin kedepan Tanjung Priok bisa mewujudkan pelabuhan berwawasan ramah lingkungan. Hari ini kami sosialisasikan masalah ini (manajemen penanganan limbah terpadu) kepada pelayaran dan keagenan yang berkegiatan di pelabuhan Priok, supaya nantinya paham betul bagaimana cara mengisi dalam pelaporan limbah kapal pada inaportnet,” kata Capt. Wisnu saat memberi sambutan dalam acara sosialisasi tersebut.
Hadir dalam acara ini antara lain, ketua INSA Jaya Capt. Alimudin bersama beberapa pengurusnya, perwakilan asosiasi pengolah limbah Indonesia (APLI), para pelayaran dan keagenan.
Wisnu Handoko menyampaikan bahwa selama ini pelabuhan Tanjung Priok sering disorot oleh world bank mengenai limbah di pelabuhan Priok yang masih mendapat rapor ‘merah’ dari KLHK.
Kepala Syahbandar Pelabuhan Priok juga mengucapkan terima kasihnya atas dukungan yang dilakukan oleh tiga pelayaran dalam penanganan limbah terpadu ini yakni Pelni, Meratus, dan Temas dengan masing-masing tiga kapal.
“Kita akan berjalan bersama-sama atas dukungan INSA dan APLi untuk penanganan limbah di pelabuhan Tanjung Priok,” ujar Wisnu.
Mengenai biaya penanganan limbah, Wisnu menegaskan bahwa pemerintah tidak membuat penetapan. Namun lebih cenderung pada B to B antara pengelola limbah dengan pihak kapal.
“Mungkin kedepan, kalau yang rajin menurunkan limbahnya di Priok bisa diberikan diskon. Makanya itu B to B,” ungkapnya.
Wisnu menegaskan bahwa kapal tak boleh menurunkan limbahnya tanpa ada ijin dari pihak Syahbandar maupun otoritas pelabuhan (OP). “Kalau ini dilanggar, maka kami tak segan melakukan penindakan, bahkan kalau berulang bisa saja diberikan sanksi, bisa saja tak diberikan SPB atau di hold ijasah Nakhoda,” katanya kepada Ocean Week, usai membuka acara sosialisasi tersebut.
Wisnu Handoko minta supaya masalah penanganan limbah kapal di pelabuhan Priok ini ditangani secara serius. “Ini untuk kepentingan semua pihak, supaya Priok bisa green port,” katanya.
Sementara itu, Eko Suparman yang mewakili Capt. Antoni, Direktur Lala Ditjen Hubla menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik program ini (penanganan limbah terpadu di Priok).
“Ini tak lepas dari ditLala Hubla, bahkan ini jadi tambahan fitur dalam inaportnet, dan kedepan dapat dijadikan sebagai pilot Project bagi pelabuhan yang lain,” ujarnya.
Menurut Eko, jika dalam implementasinya masih terdapat kendala, pihaknya bersama Pelindo Priok akan bersama memperbaikinya. “Kami akan selalu memonitor untuk ini,” ungkapnya.
Perlu diketahui bahwa saat diberikan pemaparan mengenai bagaimana cara pengisian pelaporan limbah kapal dalam inaportnet dari tim ditLala Perhubungan Laut, semua pihak (agen, pelayaran, BUP) masih kebingungan. Sebab, sistem aplikasi baru ini masih belum nyambung dengan sistem yang ada di BUP (Pelindo).
Ketua DPC INSA Jaya Capt. Alimudin mengatakan, setuju dengan implementasi penanganan limbah kapal di Priok ini.
“Cuma karena sistemnya antara BUP dengan Syahbandar dan OP belum nyambung atau konek, maka konektivitas sistem ini yang perlu diperbaiki lebih dulu,” katanya ke Ocean Week, di Priok.
Selama ini, untuk masalah ini masih menggunakan pelaporan secara manual.
INSA Jaya menghimbau supaya semua pelayaran mengikuti aturan manajemen limbha kapal terpadu di pelabuhan Priok.
Capt. Alimudin sekali lagi meminta supaya sistemnya diperbaiki terlebih dulu, agar semua bisa link, karena jangan sampai penanganan limbah berjalan, tapi sistemnya antara BUP dan OP, serta Syahbandar belum terintegrasi. “Ini karena menyangkut data,” ungkapnya.
Sedangkan perwakilan dari BUP (Pelindo Priok) ketika ditanya mengenai kesiapannya, menyatakan siap.
Beberapa yang hadir mempertanyakan bagaimana pengawasan dan akurasi secara fisik antara yang dilaporkan dengan riilnya. (**)
