Mulai hari Senin (9/3) akan dilakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kendaraan ODOL di jalan tol sepanjang ruas jalan tol Tanjung Priok – Bandung terutama di gerbang tol yang terindikasi banyak kendaraan ODOL yang melintas. Dalam kegiatan Pengawasan, Pelarangan, dan Penindakan Hukum Kendaraan Over Dimension dan Over Loading (ODOL) di Jalan Tol Tanjung Priok- Bandung.
“Pada tanggal 24 Februari 2020 dicapai kesepakatan bersama antara Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Menteri Perindustrian, Kepala Kepolisian RI, Organda, Aptrindo, dan Asosiasi-asosiasi Industri, yaitu Kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) mulai berlaku tanggal 1 Januari 2023. Kedua, kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) untuk ruas jalan tol Tanjung Priok sampai ke Bandung akan diberlakukan mulai tanggal 9 Maret 2020 atau hari ini. Ketiga, Pelarangan kendaraan ODOL di pelabuhan penyeberangan tetap berjalan, yaitu tanggal mulai tanggal 1 Februari 2020 diberlakukan tilang dan mulai tanggal 1 Mei 2020 dilakukan pelarangan naik ke atas kapal penyeberangan bagi kendaraan ODOL. Keempat, Toleransi kelebihan muatan mobil barang yang mengangkut bahan pokok dan barang penting tetap berlaku di jalan nasional,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Dirjen Hubdat Kemenhub) Budi Setiyadi, di Jakarta, Senin (9/3).
Untuk melaksanakan poin kedua yang disampaikan Dirjen Budi tersebut, maka dilakukan pengawasan dan penegakan hukum di gerbang tol di sepanjang ruas jalan tol Jakarta – Bandung. Dari 187 gerbang tol, pengawasan diprioritaskan di 26 gerbang tol yang terindikasi banyak kendaraan ODOL melintas.
Dari 26 gerbang tol tersebut, di 13 gerbang tol yaitu gerbang tol Tanjung Priok 1, Koja, Kebon Bawang, Semper, Cakung, Rorotan, Cibitung, Cikarang Barat, Karawang Barat, Karawang Timur, Cikampek, Padalarang, dan Cileunyi akan dilakukan pengawasan over dimension dan over load menggunakan alat ukur dan alat timbang kendaraan portable.
Sedangkan di 13 gerbang tol lainnya yaitu gebang tol Gedong Panjang, Angke, Jelambar, Kapuk, Pluit, Ancol, Jembatan Tiga, Cikarang Timur, Kalihurip, Tol Timur, Jatiluhur, Sadang, dan Cileunyi dilakukan pengawasan over dimension.
Pagi tadi Ocean Week juga sempat melihat aparat berwajib, melakukan pemeriksaan terhadap truk-truk yang melintas di JORR dan hendak keluar di pintu KBN Cakung, Jakarta Utara.
Pengawasan 24 Jam
Senada dengan pernyataan Dirjen Budi sebelumnya, Direktur Prasarana Transportasi Jalan M. Risal Wasal menjabarkan bahwa pengawasan dilakukan 24 jam dibagi dalam 4 shift, dengan personel dari Korlantas, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Biro Korwas PPNS Bareskrim, POM TNI AD, Ditjen Hubdat, Ditjen Bina Marga, BPJT, BPTJ, PT. Jasa Marga, PT. Cipta Marga Nusaphala Persada, PT. Hutama Karya, PT. Jasa Raharja, Dishub Propinsi DKI Jakarta, Dishub Jawa Barat, dan Dishub Kab/Kota sepanjang jalan tol Jakarta – Bandung.
“Di samping pengawasan di gerbang tol, dilakukan juga pengawasan di rest area KM 57A dan KM 62B oleh pihak kepolisian. Kendaraan yang melanggar ODOL akan ditilang. Selain ditilang, di beberapa lokasi kendaraan yang melanggar juga diperintahkan putar balik atau dikeluarkan dari jalan tol. Selain pengawasan dan penegakan hukum, juga dilakukan sosialisasi melalui pembagian flyer di gerbang tol lainnya pada jalur Jakarta – Bandung, gerbang tol arah timur dan barat, kawasan industri, dan kawasan pelabuhan, serta pemasangan banner dan spanduk di rest area jalan tol dan juga sosialisasi melalui media sosial dan media lainnya,” lanjut Risal.
Lebih lanjut lagi, Dirjen Budi menjelaskan ada beberapa langkah yang sudah dilakukan di lingkungan Kementerian Perhubungan. “Kita sudah mulai melaksanakan normalisasi kendaraan dan kita harapkan akan terus dilakukan karena bersamaan dengan itu kita juga melakukan kebijakan di tahun 2020 tidak ada lagi uji kir yang masih menggunakan buku kir. Semenjak 2020 buku kir sudah kita ganti dengan kartu, jadi kalau masih pakai buku kir apalagi di wilayah DKI Jakarta sudah pasti palsu. Kalau mau melakukan uji kir, jangan pakai biro jasa karena biro jasa itu hanya menguntungkan operator dan menguntungkan biro jasanya karena mobilnya tidak dibawa ke tempat uji kir tapi bukunya tetap ada,” imbau Dirjen Budi.
Selanjutnya Dirjen Budi menyampaikan bahwa persoalan buku kir palsu ini juga sudah ditemukan jalan keluarnya. Menurutnya untuk di Dinas Perhubungan DKI Jakarta saat ini sudah bisa sistem online dan dengan pembayaran langsung ke bank.
“Artinya tidak ada lagi pungli di tempat uji kir. Saya jamin itu karena saya sudah melihat sendiri. Kami juga sudah menyiapkan manakala pengusaha melakukan normalisasi kendaraan kami sudah menyiapkan regulasi yang tidak perlu menggunakan SRUT lagi tapi langsung dilakukan uji kir di Dinas Perhubungan. Kalau yang dimensi truknya lebih sekarang saya mengajak untuk menormalisasi kendaraan sebagaimana Surat Keterangan Rancang Bangun (SKRB). Setiap truk yang dibuat ada SKRB nya. Tapi oleh karoseri sering ditambah tingginya atau dimensinya,” ucap Dirjen Budi.
Dirjen Budi juga menekankan bahwa bersama- sama dengan pemangku kebijakan lainnya akan memulai perjalanan Menuju Indonesia Bebas Kendaraan Kelebihan Dimensi dan Kelebihan Muatan atau Over Dimension Over Loading (ODOL) pada 1 Januari 2023. Hal ini telah disepakati pada pertemuan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Menteri Perindustrian, Kapolri yg diwakili Korlantas Polri, Organda, Aptrindo, dan Asosiasi Industri/Komoditi.
“Di luar jalan tol, 7 komoditas yang dikecualikan masih boleh melintas tapi tidak boleh lebih dari 50% daya muatnya. Ini saatnya kita memulai membuktikan kepada masyarakat dan operator logistik bahwa kita serius untuk memberantas ODOL,” tegas Dirjen Budi.
Melalui kesempatan yang sama, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahardian menyatakan bahwa ODOL memang masalah lama. “Ada beberapa hal mengapa kita bersikeras masalah ODOL ini, salah satunya adalah sebentar lagi kita akan banyak koneksi dengan jaringan jalan (negara) tetangga kita. Penting sekali kalau kita mengharmonisasi peraturan dan penerapan beban di jalan. Over Loading ini multisektor dan kita sudah banyak pemikiran bagaimana cara menekan biaya logistik tanpa ODOL, salah satunya multi axle,” jelasnya.
Selain biaya logistik dan beban jalan, permasalahan ODOL lainnya yang dihadapi Indonesia adalah kecelakaan yang ditimbulkan dari truk ODOL. Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Istiono dalam acara tersebut menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung pemberantasan ODOL terlebih karena dampak ODOL adalah kecelakaan lalu lintas.
“Saya mendukung kegiatan pemberantasan ODOL di jalan tol. Apa yang kita lakukan hanya melaksanakan regulasi yang sudah ada sebelumnya. Jadi apa yang kita kerjakan memperkuat kembali komitmen kita untuk menjalankan beberapa regulasi yang sudah ada sebelumnya. Kurun waktu 2019 data pelanggaran lalu lintas yang terjadi sekitar 1.300.000, dan pelanggaran 136.000 atau 10% dilakukan oleh kendaraan yang kelebihan kapasitas dan dimensi tersebut. Dan awal dari pelanggaran di sini adalah perlambatan di jalan tol dan ruas-ruas jalan arteri. Inilah yang menyebabkan kecelakaan massal dan fatal,” kata Istiono.
Oleh karena itu menurut Istiono, pelanggaran ODOL harus dikikis dari awal. “Antara Perhubungan dan Kepolisian tentunya sinergi untuk merealisasi dan melakukan penindakan secara tegas ke depan supaya penertiban ODOL bisa lebih baik. Tindakan sanksinya untuk Over Dimensi itu melanggar aturan pidana pasal 277. Itu hukumannya lebih kurang kurungan 1 tahun kemudian denda Rp24 juta. Saya berharap pengusaha tidak berusaha menambah dimensi dari kendaraan,” tambah Istiono.
Hadir pada saat itu Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Polana B. Pramesti, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo, Dirlantas Polda Jawa Barat Kombes Pol Edy Junaidi, Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, Kadishub Provinsi Jabar Heri Antasari, dan Direksi CMNP Joko Sapto. (***)
