Kementerian Perhubungan c.q Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan Keselamatan Pelayaran, diantaranya melakukan uji petik, monitoring, serta evaluasi. Kemenhub menilai usaha tersebut juga harus diikuti dengan inovasi atau terobosan.
Saati ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga telah berusaha melakukan terobosan-terobosan seperti peningkatan kinerja dengan penerapan teknologi digital dalam sistem layanan yang dimiliki.
“Beberapa contoh penerapan teknologi dalam sistem yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut antara lain penerapan Inaportnet, tiket elektronik (e-ticketing), SIMLALA, sistem pendaftaran kapal online, sertifikat elektronik untuk kapal ukuran <GT.7,” kata Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt. Sudiono saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Keselamatan Pelayaran di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (23/10).
Capt. Sudiono menambahkan, dalam waktu dekat Ditjen Hubla juga akan segera menerapkan Sistem Perkapalan dan Kepelautan (SIMKAPEL) serta sistem yang disiapkan oleh Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP).
“Terobosan digital tersebut untuk lebih mempermudah, mempercepat serta memberikan kepastian waktu dan transparansi proses tanpa mengurangi aspek keselamatan” ujar Capt. Sudiono.
“Diharapkan dengan niat dan usaha yang baik, serta penerapan teknologi untuk pelaksanaannya, cita-cita untuk mewujudkan pelayaran tanpa kecelakaan akan dapat terwujud,” lanjutnya.
Tentunya, lanjut Capt. Sudiono, apabila yang berusaha dan bekerja keras hanya dilakukan oleh pemerintah saja, hal ini akan sulit tercapai. Cita cita pencapaian _zero accident_ hanya dapat dilakukan apabila baik regulator, operator, dan _user_ dapat bekerja sama, bersinergi dan saling mengingatkan untuk tercapainya cita-cita tersebut.
Menurut Capt. Sudiono, audit dan pemeriksaan rutin dalam rangka sertifikasi yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal serta pengukuran ulang terhadap kapal-kapal khususnya yang berukuran kecil, merupakan salah satu bentuk dari usaha pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk memastikan kelaiklautan kapal. “Tentunya juga untuk menjamin keselamatan pelayaran pada lingkup yang lebih luas,” ujarnya.
Upaya Ditjen Perhubungan Laut tersebut menurut Capt. Sudiono merupakan wujud implementasi visi dan misi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk itu, pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pembangunan infrastruktur di sektor maritim harus disertai dengan upaya peningkatan keselamatan.
Namun, Capt. Sudiono mengungkapkan, dalam penerapan aturan selalu saja ada kendala terhadap teknis pelaksanaan dilapangan. “Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda beda, Peraturan yang dibuat tidak selalu dapat dengan mudah dilaksanakan,” katanya.
“Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya berharap dapat saling bertukar pikiran, bertukar pengalaman. Tentunya dengan hadirnya tim teknis dari kantor pusat diharapkan dapat membantu memberikan panduan secara teknis apa yang sebaiknya dilakukan dalam memecahkan kendala tersebut,” kata Capt. Sudiono.
Kesempatan bertemu dalam kegiatan bimbingan teknis ini juga diharapkan sebagai bagian dari usaha mendapatkan informasi tambahan yang sangat berguna untuk menjadi referensi revisi ataupun pembuatan kebijakan dan aturan kedepannya.
Senada dengan Capt. Sudiono, Ketua Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Keselamatan Pelayaran Capt. Diaz Saputra mengatakan, tujuan diadakannya Bimtek Keselamatan Pelayaran ini adalah dalam rangka meningkatkan keselamatan pelayaran serta memberikan tambahan wawasan tentang pentingnya budaya keselamatan pelayaran.
“Dengan bimbingan teknis ini diharapkan dapat menurunkan angka kecelakaan pelayaran menuju Zero Accident,” kata Capt. Diaz, Kasubdit Pengukuran, Pendaftaran, dan Kebangsaan Kapal.
Capt. Diaz menyebutkan, peserta bimbingan teknis ini berjumlah 60 orang, yang terdiri dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta para _Owner_ dan Operator kapal di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
Pada kesempatan tersebut diserahkan juga 30 _life jacket_ dari Unit Penyelenggara Pelahuhan (UPP) Satui kepada para operator kapal di bawah GT7.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala KSOP Banjarmasin Capt. Mugen S Sartoto, KUPP Satui, KUPP Kintap, Disnav Banjarmasin, Bea Cukai, Polair, Kadishub Tanah Bumbu, dan stakeholder terkait lainnya. (***)
