Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan, pemerintah telah menyiapkan tujuh pelabuhan hub yang bakal memiliki layanan pelayaran langsung atau direct call.
Ketujuh hub tersebut yakni Pelabuhan Kuala Tanjung/Belawan, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Kijing, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Bitung, dan Pelabuhan Sorong.
“Hari ini belum semua pelabuhan itu punya direct call. Dari tujuh ini, kami akan menentukan mana yang bisa menjadi super hub,” katanya saat menghadiri pameran Indonesian Transport Supply Chain and Logistics 2019, Rabu (16/10).
Menurut Bambang, pelabuhan yang layak menjadi super hub harus memiliki banyak direct call. Namun, enam pelabuhan sisanya harus berupaya menambah direct call agar bisa menjadi hub internasional yang sebenarnya.
Selain itu, lanjutnya, pelabuhan tersebut harus memiliki dimensi minimal panjang dermaga 300 m dengan kedalaman 12 m untuk mengakomodir kapal berkapasitas 3.500 TEUs. Guna mewujudkan efisiensi, Tanjung Priok dan Tanjung Perak diharapkan dapat mengakomodasi dua unit kapal 3.500 TEUs.
Bambang berpendapat kapal yang beroperasi harus yang nemiliki kapasitas besar. Jadi pelabuhan harus didesain yang benar, sehingga bisa mengakomodir mother vessel.
Bambang menyatakan, semakin banyak direct call yang dilayani oleh tujuh pelabuhan hub tersebut, maka Indonesia bisa mengurangi ketergantungan terhadap Singapura saat hendak melakukan ekspor ke negara lain. Saat ini, seolah-olah ekspor hanya dilakukan ke Negeri Singa karena semua pengapalan melewati negara tersebut terlebih dulu.
Perlu adanya upaya untuk mendorong efisiensi rute pelayaran dengan menciptakan rute looping. Melakukan aktivasi rute pendulum melalui aliansi strategis jaringan pelayaran.
Kendati demikian, kata Bambang, setiap pelabuhan hub harus terintegrasi dengan kawasan industri maupun menyediakan konektivitas yang memadai. Harapannya, terjadi konsolidasi kargo pada pelabuhan hub.
Dia menuturkan harus dilakukan pengembangan hinterland terintegrasi melalui pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan konektivitas. Pengembangan kawasan dengan luas wilayah minimal 500 Ha berjarak kurang dari 25 km ke pelabuhan.
“Jangan seperti yang terjadi di Kalimantan, banyak pelabuhan cepat selesai, tetapi pemda terlambat membangun jalan. Kategori jalan hanya kelas sedan, padahal harusnya untuk truk, akibatnya sedikit yang pakai pelabuhan,” ujarnya. (bi/***)
