Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) memperkirakan akibat pembatasan kendaraan barang di sejumlah pelabuhan di Indonesia, menimbulkan kerugian bagi kegiatan distribusi dan logistik mencapai Rp 6 triliun per tahun. ALFI minta sebaiknya pembatasan kendaraan angkutan barang tersebut ditiadakan.
“Ini soal pilihan pemerintah, mau mendahulukan ekonomi atau tidak? Saya tegas menyampaikan ini supaya kalau nanti target ekspor tidak tercapai, logistik yang disalahkan karena mahal. Padahal jam kerja kita dibatasi,” kata Ketua DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi, di Surabaya, Selasa (30/7).
ALFI, ujar Yukki, terus menerus menyuarakan soal itu, termasuk memberi solusinya. Namun, pemerintah belum mengubah kebijakannya. “Pembatasan kendaraan angkutan barang ke pelabuhan dan bandara ini sudah berlangsung beberapa tahun terakhir ini, dan itu sangat merugikan hingga triliunan rupiah per tahun,” ungkapnya.
Chairmant AFFA ini memberi contoh yang pernah diusulkan ALFI, misalnya untuk daerah Cikampek, pihaknya minta ditiadakan pembatasan waktu antara jam 06.00 hingga 09.00 untuk kendaraan golongan III ke atas. “Kami mengusulkan ada satu line khusus untuk angkutan barang. Dan itu juga kami usulkan pada setiap daerah dan pastinya dengan kebijakan berbeda,” katanya lagi.
Menurut Yukki, masalah pembatasan kendaraan tersebut hampir merata terjadi di sejumlah pelabuhan yang melakukan kegiatan ekspor, seperti pelabuhan di Palembang, Kalimantan Barat, Manado, Medan, dan Bali. Makanya, ALFI sangat menyayangkan pembatasan itu, mengingat infrastruktur sudah dibangun oleh pemerintah menghabiskan biaya besar, tetapi tidak dioptimalkan. Karena itu, 3.412 anggota ALFI yang tersebar di 34 provinsi berharap pemerintah pusat segera bertindak untuk mengambil jalan keluar.
“Tak perlu menunggu Presiden Jokowi dilantik. Mestinya, Pemerintah segera menurunkan tim khusus ke lapangan agar kerugian yang ditimbulkan tidak terjadi, apalagi pembatasan ini sudah sangat mengganggu distribusi dan logistik barang,” ucapnya sembari menambahkan bahwa sektor transportasi darat itu menguasai dari moda satu kegiatan kurang lebih 70% untuk domestik dan ekspor 30%.
“Coba bayangkan, kalau ada pembatasan kendaraan, dari biaya logistik nasional sebesar Rp 1.783 triliun, kita ambil 15%, itu artinya ada Rp 230 triliun. Dari jumlah itu kalau kita ambil transportasi darat 40% saja, berarti ada Rp 60 triliun. Dari jumlah itu kita ambil 10% berarti ada Rp 6 triliun. Itulah kerugian akibat pembatasan kendaraan di jalan. Kerugian itu juga belum termasuk multiplier effect di pelabuhan dan lainnya,” kata Yukki panjang lebar.
Seperti diketahui, bahwa setiap hari puluhan ribu truk dari suatu daerah menuju Jakarta, namun karena ada pembatasan jam, terpaksa truk-truk berhenti di jalanan, karena sudah masuk jam pembatasan. Terkadang, akibat sudah kesiangan, truk-truk harus berhenti di pinggi jalan tol.
Pembatasan seperti ini pun sangat dirasakan para pengusaha kepelabuhanan di Pontianak, Kalimantan Barat. Pemerintah Kota Pontianak mengeluarkan kebijakan truk pengangkut kontainer 40 feet tak diperbolehkan jalan di siang hari, dan hanya boleh di malam hari. “Namun untuk kontainer 20 feet boleh siang hari, tapi dibatasi waktunya,” kata ketua DPW ALFI Kalbar Retno Pramudya.
Jadi, ujar Retno, ruang gerak angkutan kontainer sangat terbatas, dan ini menimbulkan persoalan di lapangan, menghambat distribusi dan kelancaran barang keluar dari pelabuhan. Akhirnya menimbulkan pungutan liar (Pungli) dari oknum tertentu, yang membayar diijinkan,” ungkapnya. (***)
