Sebagai upaya mewujudkan pelayaran yang aman, selamat, tertib dan nyaman, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan cq. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Gorontalo mengadakan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) bagi para nelayan dan masyarakat di Gorontalo.
Kegiatan DPM ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Gorontalo DR. H. Idris Rahim, hari Jumat ini (29/3).
Kegiatan DPM ini diikuti oleh 120 peserta yang berasal dari masyarakat di provinsi Gorontalo khususnya para nelayan yang memiliki potensi namun kurang mampu secara ekonomi.
Sebelumnya, kegiatan DPM sudah terlebih dahulu dilaksanakan dengan mengirimkan 49 peserta ke daerah Amurang yang menjadi tempat kegiatan pelatihan ini.
Kepala Kantor KSOP Kelas III Gorontalo Agustinus mengungkapkan, dengan luas wilayah 12.435 km² dan jumlah penduduk kurang lebih 1.133.237 jiwa, sektor perikanan menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah yang mempunya potensi besar di Gorontalo.
Oleh karenanya, Kantor KSOP Gorontalo berinisiatif untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Minahasa Selatan untuk mendidik dan melatih masyarakat nelayan di sekitar Gorontalo agar mempunyai dasar pengetahuan tentang keterampilan pelaut.
“Kegiatan DPM merupakan program nasional Kementerian Perhubungan sehingga KSOP Gorontalo hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi nelayan dan masyarakat di wilayah Gorontalo,” ujarnya.
Menurut Agustinus, dengan adanya diklat ini maka cita-cita Pemerintah yang selalu mengkampanyekan pelayaran aman, selamat, tertib dan nyaman akan dapat diwujudkan karena didukung oleh masyarakat yang mempunyai potensi dan memahami dasar-dasar ilmu keterampilan pelaut yang telah diberikan.
“Kami berharap nantinya para nelayan dapat lebih memaksimalkan dan menerapkan ilmu yang telah didapat dalam pekerjaannya sehari-hari,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Gorontalo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan yang telah mengadakan kegiatan DPM ini secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya.
“Kami bersyukur, Pemerintah dapat hadir di wilayah kami dengan mengadakan kegiatan DPM ini sehingga akan menjadikan para nelayan mempunyai keahlian sebagai pelaut tradisional yang lebih baik lagi,” kata H. Idris Rahim.
Sebagai informasi, bentuk pelatihan keterampilan pelaut yang diberikan dalam program DPM ini meliputi pelatihan Basic Safety Training (BST), Advance Fire Fighting (AFF), Security Awareness Training (SAT), BST Kapal Layar Motor, dan Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil (SKK 60 Mil). (***)
