PT Pelabuhan Indonesia II melakukan tiga penandatanganan memorandum of understanding atau kesepakatan bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (SumSel), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
Hal itu dilakukan perusahaan plat merah ini (IPC) sebagai upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan operasional dalam rangka menuju visi yang sudah disepakati untuk menjadi pengelola pelabuhan berkelas dunia yang unggul dalam operasional dan pelayanan.
Untuk mewujudkan hal itu, IPC telah melakukan berbagai transformasi seperti modernisasi pelabuhan baik dari sisi infrastruktur dan suprastruktur agar sesuai dengan standar internasional. Dalam menjalankan upaya tersebut dibutuhkan adanya sinergi dan kolaborasi serta dukungan dari Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah serta stakeholder terkait.
Menyadari pentingnya kesepemahaman pemikiran dalam penataan dan pengembangan pelabuhan, IPC bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan menuangkannya dalam nota kesepahaman bersama yang ditandatangani di Hotel Aryaduta, Palembang, baru-baru ini.
MoU dengan Pemprov SumSel
Dalam rilis yang diterima Ocean Week, JUmat malam menyebutkan bahwa IPC menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dituangkan dalam nota kesepahaman bersama terkait pengembangan pelabuhan laut dalam (deep sea port) dan sekitarnya, serta kelancaran arus barang di Provinsi Sumatera Selatan yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Provinsi Sumatera Selatan pada khususnya dan perekonomian nasional di Indonesia pada umumnya.
Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dilakukan oleh Direktur Utama IPC, Elvyn G Masassya dengan Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, disaksikan oleh Ketua DPRD Sumatera Selatan, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Pangdam II Sriwijaya Sumatera Selatan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Direktur Teknik IPC, General Manager IPC Palembang serta jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
“Kerjasama ini merupakan langkah strategis korporasi dalam membangun konektifitas nasional kaitannya untuk mengoptimalkan potensi dan geliat perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan dengan mempercepat pembangunan pelabuhan laut dalam (deep sea port). Selain itu penandatangan ini adalah tindak lanjut atas komitmen IPC untuk peningkatan kualitas pelayanan dan menciptakan efisiensi pelayanan kepelabuhanan, serta mendukung program pemerintah yaitu menurunkan biaya logistik,” kata Dirut IPC Elvyn G. Masassya.
Dengan kerjasama ini, IPC dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan bersama melakukan kajian-kajian, penyusunan kebijakan dan program terkait kelancaran arus barang di Provinsi Sumatera Selatan termasuk antara lain pengembangan infrastruktur jalan akses menuju Pelabuhan Tanjung Carat, Pelabuhan Sungai Lais dan Pelabuhan Boom Baru Palembang. Kajian ini mencakup aspek ekonomi, finansial, teknis, komersial, operasional, legal serta aspek terkait lainnya yang bertujuan untuk pelaksanaan kerjasama pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut dalam (deep sea port) di Provinsi Sumatera Selatan.
Sementara itu dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, H. Herman Deru, menyampaikan bahwa keberadaan pelabuhan merupakan salah satu bagian terpenting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan, khususnya dalam meningkatkan nilai tambah (added value) dari hulu ke hilir untuk produk-produk maupun komoditas ekspor unggulan yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Selatan, diantaranya seperti batu bara, karet, kelapa sawit dan kelapa (coconut).
“Diharapkan dengan adanya sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan BUMN PT Pelabuhan Indonesia II dalam hal pengembangan dan pembangunan pelabuhan laut dalam dapat menjadi momentum untuk saling berkomitmen meningkatkan perekonomian Provinsi Sumatera Selatan, mengingat Provinsi Sumatera Selatan sangat kaya akan hasil alam baik hasil tambang maupun pertanian yang menjadi komoditas ekspor unggulan diluar komoditas migas. Selain itu keberadaan pelabuhan ini nantinya juga diharapkan mampu mengintegrasikan seluruh sektor mulai dari hulu ke hilir, sehingga proses distribusi barang baik dari maupun ke Provinsi Sumatera Selatan dapat semakin lancar, ujar H. Herman Deru.
MoU dengan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
Selain itu di era sustainability sebagai salah satu bentuk sinergi bisnis dan soliditas dengan perusahan BUMN, IPC menjajaki kerjasama dengan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Nota Kesepahaman IPC dengan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ditandatangani oleh Direktur Utama IPC, Elvyn G Masassya dengan Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, Mulyono Prawiro tentang rencana kerjasama strategi baik dalam pemanfaatan jasa dan fasilitas yang ada, maupun dalam jasa dan kegiatan bisnis lainnya untuk memperlancar dan mengembangkan korporasi.
MoU dengan Badan Narkotika Nasional
Dalam kesempatan yang sama juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara IPC dengan Badan Narkotika Nasional, tentang Pencegahan, Penanggulangan Penggunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Wilayah Kerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang. Masing-masing diwakili oleh General Manager IPC Cabang Pelabuhan Palembang, Agus Edi Santoso dan Kepala Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Drs. Jhon Turman Panjaitan.
“IPC dan BNN memiliki visi yang sama, yakni memerangi narkoba dan menyehatkan masyarakat. Kami mendukung penuh upaya BNN dalam mencegah dan menanggulangi penggunaan dan peredaran narkotika khususnya di area Pelabuhan Boom Baru, Palembang.” ujar General Manager IPC Palembang Agus Edi Santoso.
Penandatangan nota kesepahaman ini menunjukan komitmen IPC untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dengan memberikan keamanan bagi pekerja dan pengguna jasa. Ruang lingkup kerjasama antara IPC dan BNN meliputi antara lain tindakan preventif atas pencegahan dan penanggulangan peredaran dan penggunaan narkotika, sosialisasi terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, tes urine secara berkala terhadap pegawai dan/atau pihak lain yang bekerja.
Pada akhir acara, Dirut IPC menegaskan bahwa “Dibutuhkan adanya keselarasan kebijakan, strategi, program dan rencana pengembangan yang sejalan antara IPC dengan program-program strategis stakeholder terkait. Ketiga nota kesepahaman tersebut merupakan satu bentuk platform untuk menyatukan orientasi, meningkatkan penyelarasan/alignment dan mengoptimalkan kolaborasi dalam eksekusi bisnis kepelabuhanan dan kawasan industri di Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang dan sekitarnya. (pld2/***)
