Memasuki hari kedua pertemuan ASEAN Maritime Transport Working Group (ASEAN MTWG) Meeting ke-37 yang digelar di Singapura tanggal 5 – 7 Maret 2019 dibahas beberapa agenda penting mulai dari konsep Same Risk Area, konsep Green Ship Strategy di ASEAN, penerapan penggunaan bahan bakar di kapal dengan kandungan sulfur maksimal 0,5% (Sulfur CAP) yang akan berlaku mulai 1 Januari 2020.
Pada pertemuan tersebut, delegasi Indonesia yang dipimpin Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko, ikut terlibat dalam pembahasan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam perjanjian mengenai pembebasan penerapan Konvensi Management Air Ballas atau Ballast Water Management (BWM) di Indonesia, Malaysia dan Singapura atau lebih dikenal Same Risk Area.
“Dengan perjanjian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi industri pelayaran di mana kapal-kapal yang beroperasi d wilayah perairan ketiga negara tersebut dibebaskan dari penerapan Konvensi BWM,” ungkap Wisnu di Singapura, hari Rabu ini (6/3).
Selain itu, delegasi Indonesia juga menyampaikan usulan dan kemajuan kerjasama di bidang transportasi, termasuk kerjasama peningkatan capacity building yang telah dilakukan International Maritime Organization (IMO), Jepang, China dan Korea Selatan yag juga hadir pada pertemuan tersebut.
“Khusus mengenai kerjasama dalam hal pendaftaran kapal, delegasi Indonesia menyambut baik usulan dari Thailand terkait proposal yang diajukan, sebab hal ini dapat mencegah adanya potensi kecurangan dalam proses pendaftaran kapal seperti memudakan umur kapal ataupun kecurangan lainnya,” terang Wisnu.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan IMO menyampaikan kerjasama yang terjalin dengan negara-negara ASEAN selama setahun terakhir, seperti pelatihan dan penyelenggaraan workshop termasuk yang dilaksanakan di Indonesia. Selain itu, IMO juga mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk meratifikasi konvensi-konvensi IMO lainnya yang selama ini belum diratifikasi oleh negara-negara ASEAN.
Pada kesempatan yang sama, Indonesia menyampaikan apresiasi kepada IMO atas pelaksanaan kerjasama teknis sektor maritim dalam kerangka Integrated Technical Cooperation Programme (ITCP).
Menanggapi update dari IMO, delegasi Indonesia menyampaikan apresiasi atas dukungan IMO selama ini kepada Indonesia sekaligus menyampaikan pelaksanaan kerjasama teknis sektor maritim dalam kerangka Integrated Technical Cooperation Programme (ITCP).
Adapun selama tahun 2018 Indonesia bekerjasama dengan IMO antara lain dalam penyelenggaraan Workshop on IMO Liability and Compensation Conventions yang dilaksanakan bulan September 2018, Hazard Identification (HAZID)/Scoping Exercise on Safety of Passenger Ship on Non-International Voyage pada bulan November 2018 serta Technical Seminar on Cape Town Agreement yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2018.
“Indonesia juga menjadi host pada pertemuan First High Level High Level Regional (FHRM) Meeting on Marine Environment Protection of South East Asia Seas (MEPSEAS) Project yang telah diselenggarakan pada tanggal 25-27 Juni 2018 di Bali,” imbuh Wisnu.
Wisnu menambahkan, Indonesia juga telah menjalani Voluntary IMO Member State Audit Scheme (VIMSAS) pada tahun 2014 dan menyatakan kesiapannya dalam pelaksanaan IMSAS yang telah dijadwalkan oleh IMO untuk diaudit secara mandatory pada tahun 2022 mendatang.
Sebelum pelaksanaan audit IMSAS oleh IMO pada tahun 2022, Indonesia akan mengadakan Internal Audit pada tahun 2019 dan akan membuat corrective action berdasarkan Internal Audit itu pada tahun 2020. Dengan demikian kita dapat fokus mengerjakan Pre-Audit Questionnaire yang menjadi salah satu persyaratan dalam IMSAS.
“Delegasi Indonesia juga menyampaikan bahwa saat ini sedang memfinalisasi konsep Rencana Darurat Tumpahan Minyak atau Contingency Plan Oil Spill yang merupakan tindak lanjut dari Penandatanganan MoU on ASEAN Cooperation Mechanism for Joint Oil Spill Preparedness and Response pada tahun 2014 di mana telah diadakan beberapa kali Workshop Oil Spill Preparedness and Response oleh IMO-IPIECA GISEA,” tutup Wisnu. (hub/**)
