Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menyatakan tingginya biaya pengurusan dokumen selama ini menjadi keluhan yang dihadapi pengusaha pelayaran. Hal tersebut bisa membuat tarif angkutan menjadi mahal tidak memiliki daya saing.
Karena itu pihaknya berharap agar pemerintah memberikan fasilitas kemudahan berupa regulasi yang bisa membuat biaya pengiriman barang menjadi lebih murah. “Kami (Pelayaran) dalam rantai pasok logistik, sudah menurunkan tarif angkut, namun kenyataannya, cost logistik masih juga mahal, jadi siapa yang bikin biaya logistik masih mahal, mestinya ada terbuka untuk ini, biar jelas dimana dan siapa yang bikin mahal,” ungkap Carmelita kepada Ocean Week, usai diskusi Logistik di Kemayoran Jakarta, kemarin.
Terkait program digitalisasi logistik, Carmelita mengungkapkan, hal tersebut akan memicu sejumlah keuntungan yang diperoleh dalam bisnis pelayaran seperti kargo yang sedang berlayar bisa terlacak, rantai pasok dari hulu hingga hilir bisa terlihat, termasuk merekam informasi tentang kapal.
“Digitalisasi menjadikan otomasi dokumen dan jadwal pelayaran bisa mudah diketahui,” katanya.
Dalam rangka mendorong percepatan digitalisasi, ungkapnya, perusahaan pelayaran anggota INSA sektor kontainer, kini tengah mengembangkan sistem aplikasi pengiriman petikemas (booking online). Dengan sistem ini, menurutnya, sangat efisien dan mendatangkan benefit bagi pengguna jasa karena pelayanan dilakukan 24 jam dalam 7 hari kerja (24/7), untuk reservasi dan kepastian pelayanan.
Namun yang lebih penting dari sistem pelayanan online ialah transparansi harga pengiriman barang. Jadwal dan pelayanan. Memiliki peluang besar dalam mencari beragam informasi yang dibutuhkan saat booking berlangsung serta mempercepat proses transaksi. Untungkan Pengusaha.
Sementara itu, Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Capt Hermanta menilai digitalisasi logistik akan mampu menurunkan biaya sehingga memberikan keuntugan bagi para pengusaha.
“Sekalipun saat ini masih terdapat kendala kemampuan sumber daya manusia dan teknologi, tapi digitalisasi harus terus dilakukan, mengingat sejumlah negara lain sudah menjalankan,” paparnya.
Hermanta mencontohkan dalam kunjungan ke sejumlah negara, digitalisasi logistik telah banyak memberikan keuntungan kepada pengusaha dan bahkan sudah dijalankan cukup lama dan terus ditingkatkan kemajuan teknologinya. Di samping itu, katanya, digitalisasi logistik juga mendorong pengusaha mendapatkan layanan kepengurusan dokumen yang lebih cepat tanpa harus menunggu lama.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R Agus H Purnomo, menyatakan digitalisasi diyakini mampu meningkatkan efektivitas serta efisiensi biaya logistik. Karena itu upaya digitalisasi sektor ini perlu didukung dalam menghadapi persaingan global. Sebagai regulator, pemerintah terus bekerja keras untuk mewujudkan sistem logistik yang efektif, transparan dan efisien melalui berbagai upaya baik peningkatan kualitas SDM di pelabuhan maupun pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.
Peningkatan teknologi informasi ini menjadi salah satu arah kebijakan Ditjen Perhubungan Laut tahun 2020 sehingga perlu dilakukan modernisasi pelabuhan berbasis teknologi informasi dalam mendukung logistik nasional atau yang sering disebut digitalisasi pelabuhan.
“Salah satu bentuk nyata dari digitalisasi pelabuhan ialah melalui penerapan sistem Inaportnet versi 2.0 dan Delivery Order Online yang diharapkan dapat menurunkan biaya logistik di pelabuhan, meningkatkan kelancaran arus barang, transparansi dan percepatan pelayanan sehingga menjadi lebih mudah dan murah,” ungkapnya.
Saat ini, Kementerian Perhubungan telah mengembangkan sistem inaportnet di 16 pelabuhan yang menjadi salah satu program Quick Win kementerian tersebut di tahun 2018.
“Pemerintah berkomitmen mendukung tumbuh kembang industri logistik nasional, memberikan kemudahan kepada pelaku usaha melalui penerapan sistem online yang terintegrasi dan deregulasi peraturan untuk kemudahan usaha serta melakukan perbaikan sistem layanan dan kinerja pelabuhan,” pungkasnya.
Menyambut tekad pemerintah melakukan digitalisasi logistik khususnya di pelabuhan, IPC Pelindo II Cabang Panjang terus berupaya melakukan pembenahan infrastruktur maupun digitalisasi. Tahun 2019 ini, misalnya, Pelabuhan Panjang telah melaksanakan IT Roadmap yang sudah dijalankan dari tahun 2018 dan ditargetkan selesai tahun 2020 yang akan datang.
Benefit Pengguna Jasa
Menjadi Kebutuhan
Ketua Umum DPP Assosiasi Logistik dan Forwading Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi. Menurutnya, digitalisasi logistik menjadi sebuah kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Yukki mengatakan tanpa mengadopsi teknologi yang ada saat ini, sulit untuk berkompetisi dan di kawasan ASEAN.Indonesia masih tertinggal. Bahkan bila infrastruktur yang kini tengah dibangun pemerintah selesai dikerjakan, hanya mampu memangkas biaya tidak lebih dari 2,5 persen. “ALFI meyakini, bila infrastruktur pemerintah selesai dikerjakan diikuti implementasi digitalisasi, biaya logistik yang ada saat ini bisa kembali terpangkas hingga menjadi 17 persen dari total GDP,” ungkapnya optimistis.
Optimisme itu, menurut Yukki, tidak berlebihan mengingat ALFI sendiri telah melakukan survei biaya logistik di tahun 2016 dan 2017 yang mencatat 23,5 persen dari total gross domestic product (GDP) atau menurun dibanding sebelumnya yang rata-rata 25 persen.
“Agar target penurunan biaya logistik tercapai, para pelaku usaha sedah seharusnya berkolaborasi dalam menghadapi tantangan persaingan global pada era digitalisasi saat ini, di samping pembenahan total melalui modernisasi pelabuhan,” katanya.
Sinergitas
Ketua Umum DPP Asosiasi Keagenan Kapal Indonesia (ISAA) Juswandi Kristanto berharap digitalisasi logistik didukung infrastruktur utama maupun pendukung sehingga proses pelaksanaannya berjalan dengan baik. Di samping itu kepastian tindakan-tindakan yang akan dilakukan jika terjadi gangguan pada sistem sehingga tidak menghambat pada pelayanan.
“Kami mengharapkan sinergitas dan juga kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan di sektor logistik agar program digitalisasi ini berjalan dengan baik,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Asososiasi Pengusaha Truk Indonesia(Aptrindo) berharap digitalisasi dapat menekan biaya logistik dari dan ke pelabuhan di atas 10%, sedangkan penghematan biaya operasional pengusaha truk bisa di atas 25%.
Apalagi, menurutnya, implementasi sistem digitalisasi dalam bisnis angkutan barang telah menjadi keharusan bagi pengusaha truk mengingat Pelindo II akan mengoperasikan layanan seluruh pelabuhannya dengan sistem otomatisasi secara penuh.
Meski demikian, sejauh ini digitalisasi logistik masih menghadapi sejumlah kendala antara lain dukungan ketersediaan infrastruktur seperti teknologi dan komunikasi, ketersediaan infrastruktur dan jaringan yang handal, terbatasnya jangkauan jaringan pelayanan non seluler, serta kebiasaan menggunakan sistem manual dalam transaksi logistik.
“Untuk mengatasi hal tersebut, Aptrindo mengusulkan agar dilakukan pemanfaatkan platform sistem operasi virtual bersama untuk mengatasi hambatan investasi teknologi, serta peningkatan kapasitas SDM di perusahaan,” pungkasnya. (***)
