Sinergi strategis antarlembaga yakni BP2IP Tangerang, Polairud Polda Metro Jaya, KKP Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zahchman, bertempat di KSOP Kelas II Sunda Kelapa menggelar Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM).
Kepala KSOP Kelas III Sunda Kelapa Ridwan Chaniago mengemukakan, pembangunan merupakan program bersama dimana masyarakat harus terlibat di dalamnya.
“Bukan sebagai objek pembangunn saja tetapi juga mendorong peran aktif mereka,” jelas Ridwan disela pembukaan di Jakarta, Senin (25/2).
Kemenhub menyadari pembangunan fisik harus diikuti dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Peran serta masyarakat diperlukan untuk mendukung keberhasilan layanan.
Menurut dia, Kemenhub menyediakan anggaran cukup untuk menyiapkan SDM secara langsung melalui DPM yang berdampak langsung dengan sistem transportasi baik laut, darat, kereta api dan udara.
“Pada tahun ini akan diselenggarakan Diklat Basic Safety Training (BST) KLM dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 Mil dan 60 Mil bagi 2.040 orang melalui BP2IP,” ujar dia.
Selain oleh BP2IP Tangerang, DPM juga akan dilaksanakan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta. Mereka akan selenggarakan BST KLM sebanyak 5.500 orang, SKK 30 Mil untuk 2.200 orang, dan SKK 60 Mil bagi 2.200 peserta.
“Program ini diselenggarakan juga untuk meningkatkan kompetensi masyarakat di bidang transportasi,” kata Ridwan.
Pada DPM kali ini, melibatkan 39 orang yang diselenggarakan mulai hari ini. Diharapkan Program DPM dapat memberi dampak kesejahteraan dan dapat mewujudkan zero accident.
KSOP Kepulauan Seribu- STIP
Sementara itu, KSOP Kepulauan Seribu dan ketua STIP pada hari Senin ini (25/2) juga menandatangani MOU pelaksanaan diklat pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat kepulauan Seribu.
Penandatangan MOU dilaksanakan di Ruang Maritim di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta.
Kepala Kantor KSOP Kepulauan Seribu, Capt. Herbert Marpaung mengatakan bahwa Diklat pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan antara lain adalah SKK 30 dan BST untuk Kapal Layar Motor (KLM).
Saat ini peserta yang sdh didaftarkan secara online dan memenuhi persyaratan sebanyak 120 orang.
Diluar 120 orang tersebut masih banyak yg sudah mendaftar secara manual kepada KSOP Kepulauan Seribu namun masih melengkapi persyaratan sehingga belum bisa didaftarkan secara online.
Target pelaksanaan diklat pemberdayaan masyarakat untuk Kepulauan Seribu pada tahun 2019 paling tidak sebanyak 500 orang pelaut tradisional.
Pelaksanaan kegiatan direncanakan dimulai pada bulan maret 2019.
Masyarakat yang mengikuti Diklat pemberdayaan masyarakat ini tidak dipungut biaya dan pelaksanaan kegiatannya sepenuhnya ditanggung dalam penganggaran negara sesuai ketentuan yg berlaku.
Setiap peserta diklat pemberdayaan masyarakat yang lulus akan mendapatkan sertifikat SKK, Sertifikat BST dan buku pelaut utk kapal penangkap ikan/kapal tradisional. (***)
